BI Tetapkan Tarif 0,7% Ke Penjual dari Transaksi Pakai QR Code

 

NERACA

Jakarta – Bank Indonesia (BI memutuskan transaksi yang menggunakan kode respon cepat atau Quick Response Code (QR Code) akan dikenakan tarif sebesar 0,7% kepada penjual (Merchant Discount Rate/MDR) ntuk pembayaran jenis regular, baik dengan satu jaringan alat pembayaran maupun menggunakan multi jaringan.

Secara sederhana, tarif MDR adalah tarif yang diminta perbankan kepada penjual atas setiap transaksi yang menggunakan alat pembayaran milik perbankan tersebut, misalnya Mesin Perekam Data Elektronik (Electronic Data Capture/EDC). Gubernur BI Perry Warjiyo dalam peluncuran standar nasional Kode QR (Quick Response Code Indonesia Standard/QRIS) di Jakarta, Sabtu (17/8), merinci bahwa selain pembayaran jenis reguler, transaksi Kode QR akan dikenakan tarif MDR untuk bidang pendidikan sebesar 0,6 persen dan transaksi di SPBU 0,4 persen.

Sedangkan untuk pembayaran bantuan sosial dan aspek lainnya yang menyangkut kegiatan sosial, BI menggratiskan biaya MDR atau nol persen. "Pedagang-pedagang kecil seperti di food court bisa untung karena dengan QRIS ini bisa langsung membayar. Itu mampu mempercepat transaksi dan biayanya kami pastikan murah, jadi untung," kata Perry.

Dari rincian tarif tersebut, pembayaran Kode QR bisa dikatakan lebih murah jika dibandingkan bertransaksi secara off-us atau interkoneksi antarjaringan dengan pembayaran kartu debit melalui mesin perekam data elektronik (Electornic Data Capture/EDC).

Pasalnya tarif off-us untuk MDR saat ini berkisar 0 hingga batas atas satu persen, sedangkan tarif transaksi Kode QR sebesar 0,7 persen. Jadi penjual (merchant) bisa dikenakan tarif MDR yang lebih murah dengan kode QR jika dibandingkan tarif transaksi off-us pada EDC. Sedangkan untuk transaksi on-us atau transaksi satu jaringan menggunakan pembayaran kartu debit via EDC berkisar 0,15 persen atau lebih rendah dibanding tarif transaksi Kode QR on-us yang sebesar 0,7 persen.

Perry menjelaskan penerapan QRIS akan dilakukan dalam beberapa tahap, hingga terimplementasi penuh pada 1 Januari 2020. Tahap pertama, BI akan fokus mempersiapkan QRIS dalam transaksi domestik untuk ritel, hingga kemudian transaksi lintas negara bekerja sama dengan otoritas sistem pembayaran di negara lain.

Adapun pengenaan biaya MDR itu seiring dengan berlakukan standarisasi pembayaran berbasis kode QR atau QRIS yang diluncurkan pada Sabtu ini. Bank sentral telah menyusun ketentuan terkait pembayaran dengan teknologi kekinian itu dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019.

Perry menegaskan bahwa QRIS merupakan standar satu-satunya kode QR yang berlaku di Indonesia. Seluruh PJSP harus mengikuti ketentuan itu bila hendak menggunakan sistem pembayaran berbasis gawai tersebut di Tanah Air. QRIS akan membuat seluruh alat pembayaran berbasis kode QR berada dalam satu ekosistem. Dengan demikian satu kode QR yang terdapat di merchant atau penjual dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran berbasis QR pada ponsel.

Perry juga menyampaikan QR Code uang elektronik kedepannya akan dapat digunakan secara masif oleh seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari hari seperti membeli makanan, minuman hingga transportasi. Perry mengatakan standarisasi Kode QR uang elektronik menganut prinsip universal untuk seluruh kalangan masyarakat.

Artinya, penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) yang menawarkan layanan transaksi Kode QR akan didorong untuk bekerja sama dengan berbagai sektor usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar layanan Kode QR dapat mencakup seluruh transaksi. "QRIS akan unggul dan universal. Semua lapisan masyarakat bisa menggunakan ini, penjual bakso bisa gunakan ini, mie goreng juga," ujar Perry.

Perry meyakini QRIS akan meningkatkan penetrasi layanan keuangan digital ke masyarakat sehingga dapat mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,

Perry mengatakan QRIS berisi acuan bagi seluruh PJSP Kode QR seperti Go-Pay, Grab-Pay, Dana, OVO dan lainnya, yang harus diikuti. Setelah peluncuran QRIS pada Hari Kemerdekaan ini, BI memberikan waktu transisi kepada PJSP untuk menyesuaikan secara keseluruhan bisnis dan operasi Kode QR dengan QRIS hingga 1 Januari 2020.

BERITA TERKAIT

Kasus Jiwasraya Disebut Sebagai Kejahatan Pasar Modal

    NERACA   Jakarta - Direktur Political Economy and Policy Studies (PEPS), Prof. Dr. Anthony Budiawan menilai kasus PT…

Bank Dunia Kucurkan Rp3,75 Triliun untuk Atasi Covid19 di Indonesia

    NERACA Jakarta – Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan 250 juta dolar AS atau sekitar Rp3,75 triliun…

BNI Andalkan Jaringan Agen46 Saat New Normal

    NERACA Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengandalkan jaringan agen46 atau layanan keuangan tanpa kantor, bagi…

BERITA LAINNYA DI Jasa Keuangan

Kasus Jiwasraya Disebut Sebagai Kejahatan Pasar Modal

    NERACA   Jakarta - Direktur Political Economy and Policy Studies (PEPS), Prof. Dr. Anthony Budiawan menilai kasus PT…

Bank Dunia Kucurkan Rp3,75 Triliun untuk Atasi Covid19 di Indonesia

    NERACA Jakarta – Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan 250 juta dolar AS atau sekitar Rp3,75 triliun…

BNI Andalkan Jaringan Agen46 Saat New Normal

    NERACA Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengandalkan jaringan agen46 atau layanan keuangan tanpa kantor, bagi…