NERACA

Jakarta – Pemerintah China menyetujui peningkatan volume impor kelapa sawit dari Indonesia setelah negara berpenduduk terbesar di dunia itu mengurangi impor kedelai dari Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam rangkaian kunjungan kerja ke China belum lama ini.

"Tadi kita minta kalau butuh sawit, kita tambah lagi. Mereka kelihatannya setuju," kata Menteri Luhut kepada Antara di Beijing, sebagaimana disalin dari kantor berita tersebut.  Dalam rangkaian kunjungan kerja ke China pada 12-14 April 2018, Luhut bertemu dengan Perdana Menteri Li Keqiang, Penasihat Pemerintah sekaligus Menteri Luar Negeri Wang Yi, dan sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan (Mofcom), Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi (NDRC), Bank Pembangunan China, serta para pengusaha setempat.

"Kami harapkan penambahan impor sawit dari Indonesia bisa diumumkan secara resmi oleh PM China saat melakukan kunjungan ke Indonesia pada 6 Mei mendatang," kata Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid itu.

Menurut dia, kebijakan itu merupakan salah satu langkah Indonesia dalam memanfaatkan perang dagang antara China dan Indonesia. Nilai impor kelapa sawit China dari Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan secara signifikan.

Pada 2016, nilai impor kelapa sawit China dari Indonesia mencapai 3,23 juta ton. Kemudian pada 2017 nilai itu meningkat menjadi 3,73 juta ton. "Kalau China setuju peningkatan impor sawit maka akan banyak membantu 16 juta petani kita," kata Luhut.

Kepada para pembuat kebijakan di China, jenderal purnawirawan TNI itu menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap netral dalam menyikapi perang dagang antara China dan AS. "Bicara masalah perdagangan AS dengan China posisi Indonesia sebagai negara cukup besar tidak perlu berpihak kepada salah satu. Jadi kita bisa meletakkan posisi kita dengan cantik," ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Eropa agar tidak mendiskriminasi komoditas ekspor dari Indonesia, khususnya minyak kelapa sawit mentah yang produk turunannya mulai dilarang di negara-negara Uni Eropa. Wapres mengatakan bahwa Indonesia bisa saja menghentikan impor dari negara-negara di Uni Eropa apabila minyak kelapa sawit mentah tetap dilarang masuk.

"Jangan memperlakukan diskriminatif karena kita juga bisa mengambil kebijakan yang sama. Kita peringatkan kepada Eropa bahwa kita membeli banyak, kita termasuk pembeli terbesar mereka. Airbus contohnya, (dibeli) oleh Garuda, Lion Air dan lain-lain," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, disalin dari Antara, kemarin.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus melancarkan negosiasi agar kerja sama perdagangan dengan negara-negara Uni Eropa tetap berjalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing. "Ya kita negosiasi karena kita ada pertemuan antara Indonesia dengan Uni Eropa, perjanjian 'free trade'," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pihaknya akan membentuk tim perunding untuk negosiasi perdagangan, khususnya terkait kebijakan impor minyak kelapa sawit mentah di Eropa.

Pemerintah Indonesia akan turut serta mengajak Malaysia untuk melakukan perundingan karena negeri jiran tersebut juga termasuk produsen kelapa sawit terbesar selain Indonesia. "Saya laporkan kepada Pak Wapres bahwa kalau Eropa masih bersikeras, saya minta ijin sebagai tim perunding. Dan Indonesia harus bersama dengan Malaysia untuk itu, sebagai dua negara produsen terbesar di dunia," kata Enggar.

Untuk mengajak Malaysia dalam perundingan dengan Eropa, Wapres Jusuf Kalla mengutus Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana untuk berbicara dengan pihak Pemerintah Malaysia.

Selain itu, Rusdi Kirana selaku CEO perusahaan penerbangan Lion Air Group juga dinilai memiliki peran untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam mengimpor pesawat terbang buatan Eropa.

"Pak Dubes (Rusdi) juga diminta untuk menjembatani atau bicara dengan Malaysia, karena mereka kan demisioner dalam satu bulan ini, menunggu pemilu yang akan datang," tambah Enggar.

Parlemen Uni Eropa berencana untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit mentah di negara-negara anggotanya karena dianggap tidak ramah terhadap lingkungan. Hal tersebut mengancam kegiatan ekspor CPO dari Indonesia ke negara-negara Eropa, karena kelapa sawit dan produk turunannya tidak dapat diekspor. Parlemen Uni Eropa mengklaim akan memberlakukan bebas kelapa sawit secara keseluruhan pada 2021, dengan disepakatinya rancangan undang-undang energi terbarukan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menduga ada persaingan industri dibalik larangan penggunaan kelapa sawit dan produk turunannya di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Terkait permasalahan lingkungan yang kerap dihembuskan, Mendag mengatakan pihaknya akan terus bernegosiasi dengan pihak pembuat kebijakan di Uni Eropa.