DPRD Depok Prioritaskan Bahas Raperda Retribusi

Tingkatkan PAD Untuk Kas Daerah 

NERACA

Depok - DPRD Kota Depok setelah menerima usulan Rancangan Peratutan Daerah (Raperda) dibarengi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota, tampak berupaya prioritaskan proses pembahasannya, ketimbang membahas LKPJ Walikota. Hal ini diupayakan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kas daerah yang sehat. Demikian investigasi NERACA dalam proses pembahasannya yang telah dilakukan sejak awal pekan ini hingga kemarin.

Adanya prioritas Raperda Retribusi ketimbang LKPJ Kinerja Walikota 2017, terlihat empat Raperda yang diusulkan Walikota, sebelum dibahas Pansus terlebih dulu dilakukan tahapan proses PU oleh delapan fraksi yang ada di DPRD Kota Depok. Sedangkan LKPJ tidak ada PR Fraksi sampai saat ini.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Igun Sumarno yang memimpin sidang Rapat Paripurna menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok.“Empat Raperda diantaranya Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah," katanya. 

Dijelaskan, rancangan lainnya untuk Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Kemudian, juga Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013."Yaitu masalah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok," ujar Igun Sumarno menambahkan. 

Sementara Walikota Depok M. Idris Abdul Shomad, berterima kasih atas masukan dari semua PU Fraksi yang ada di DPRD Depok. Tentu setiap Raperda yang dirancang pemerintah."Ke depannya untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja,” katanya.

Menurutnya, empat Raperda inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) Depok antara lain, Raperda tentang Retribusi Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah. Tujuannya bukan untuk meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun lebih ke Laboratorium kesehatan di Kota Depok menjadi pusat rujukan yang bermutu baik.

“Sedangkan Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domesti berguna untuk meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selain juga, Raperda ini untuk memperoleh derajat kesehatan yang merupakan hak masyarakat, serta untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik, sehingga kualitas air tanah dan air permukaan dapat terlindung," tuturnya.‎‎

Kemudian, lanjutnya, ada Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Raperda tersebut adalah untuk memperhatikan pengelolaan barang milik daerah yang semakin berkembang. Sedangkan yang terakhir adalah Raperda Kota Depok tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 tahun 2013 tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman oleh pengembang di Kota Depok.

Dikemukakan, dalam Raperda itu nanti Pansus DPRD akan membahas tentang sanksi adminitrasi bagi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).”Jika ada bangunan yang tak berizin dapat dibongkar. Begitu juga dengan penyerahan sarpras pengembang ada peraturan yang memaksa di Raperda ini,” Walikota Depok menegaskan.‎ Dasmir