NERACA

Jakarta - Utang Indonesia terus mengalami pertumbuhan semenjak pemerintah memfokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah hingga Februari 2018 mencapai Rp4.034,8 triliun. Meski rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih kategori aman yaitu 28,9% dan masih jauh sesuai dengan UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah perlu melihat beberapa catatan buruk dari negara yang mengandalkan utang untuk pembangunan infrastruktur. 

Peneliti Indef, Rizal Taifikurahman menyampaikan bahwa ada beberapa negara seperti Angola, Zimbabwe, Nigeria dan Pakistan adalah contoh negara yang mengandalkan utang namun tak mampu membayarnya. "Zimbabwe punya utang US$40 juta ke China. Akhirnya Zimbabwe harus mengikuti keinginan China dengan mengganti mata uangnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Mata uang Yuan di Zimbabwe mulai berlaku 1 Januari 2016," kata Rizal dalam pemaparannya di kantor Indef, Jakarta, Rabu (21/3).

Ada juga Nigeria, yang mana model pembiayaannya melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang. Akhirnya, China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastruktur di Negeria. Hal yang sama juga dikenakan Sri Lanka. Karena tak mampu membayar utang, akhirnha pemerintah Sri Lanka melepas pelabuhan Hambatota 70 persen sahamnya kepada BUMN China.

"Saya khawatirkan Indonesia yang sedang giat giatnya menarik utang, sama seperti negara negara yang tak mampu membayar utang," jelasnya. Anehnya, kata dia, pembangunan infrastruktur yang harusnya mendorong efisiensi tapi malah sebaliknya. Biaya transportasi naik, harga barang juga naik sehingga dampaknya inflasi juga merangkak naik.

Tak melulu soal dampak buruk ketika mengambil jalan utang, ada juga beberapa negara yang sukses dalam mengelola utang seperti Korea Selatan. Setelah mendapatkan bantuan keuangan produktif dari Amerika, Korsel berhasil menggunakannya untuk kegiatan produktif untuk membangun SDM dan industrinya. "Kini Korsel menjadi negara pengekspor peringkat ke delapan dunia setelah China, Amerika, Jepang, Perancis, Belanda dan Inggris. Orientasi ekonomi pada ekspor menjadi salah satu pendongkraknya," tukasnya.

Selain utang yang terus ditambah, nyatanya utang tak memberikan dampak terhadap meningkatnya PDB. Output ekonomi Indonesia dalam tiga tahun terakhir meningkat Rp11.526 triliun di 2015 menjadi Rp12.406 triliun di 2016 dan meningkat lagi menjadi Rp13.588 triliun di 2017 atau mengalami kenaikan rata-rata 8,74 persen. Sementara total utang pemerintah dalam periode yang sama juga naik lebih tinggi hingga 14,81 persen dari Rp3.165 triliun di 2015 ke Rp3.515 triliun di 2016 dan menjadi Rp3.938 triliun.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri menilai bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah hanya terfokus pada transportasi darat padahal Indonesia negara kepulauan. Sementara program tol laut, dinilai Faisal hanya tak memberi manfaat hingga saat ini. "Pembangunan jalan tol itu hanya menguntungkan untuk yang mudik saja. Pemerintah hanya mengutamakan angkutan darat dan penumpang saja, padahal 90 persen distribusi barang menggunakan truk. Apalagi ada penerapan ganjil genap, makin susah saja alur distribusi barang," tukasnya.