NERACA

Jakarta----- Proyek kilang gas alam cair Donggi Senoro di Sulawesi Tengah dalam jangka panjang diprediksi akan memberikan keuntungan bagi negara. Alasanya,  pada saat  proyek beroperasi 2014, harga minyak tentunya sudah lebih tinggi dari sekarang. “Artinya, penerimaan yang didapat negara dari penjualan LNG juga lebih besar," kata Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto kepada wartawan di Jakarta,8/2

Diakui Pri Agung,  harga LNG Senoro mengikuti fluktuasi harga minyak.  Pada harga minyak 70 dolar AS, proyek Senoro diperkirakan akan menambah pendapatan negara hingga 6,7 miliar dolar atau setara Rp60 triliun selama 13 tahun.  "Kalau sekarang harga minyak sudah 110 dolar AS per barel, maka penerimaan akan meningkat," tambahnya

Di tambah lagi, kata Pri Agung, penerimaan negara bakal lebih besar karena selain gas, proyek pengembangan Senoro juga memproduksikan kondensat sebesar 47 ribu barel per hari.  Keuntungan proyek lainnya adalah gas dimanfaatkan untuk pabrik pupuk dan pembangkit listrik, serta menggerakkan ekonomi daerah, dan menyerap tenaga kerja.

Menurut Pri, kilang LNG Donggi Senoro merupakan proyek LNG pertama di Indonesia memakai skema hilir yakni memisahkan investasi hulu berupa pengeboran gas dengan hilir berupa kilang LNG.  Model pengembangan bisnis hilir LNG akan keuntungan negara karena mengalihkan investasi dan risiko pembangunan kilang LNG dari Pemerintah Indonesia ke perusahaan hilir.

Kilang LNG Senoro akan digarap PT DSLNG dengan pemegang sahamnya adalah PT Pertamina Hulu Energi 29%, PT Medco LNG Indonesia 11,1%  dan Sulawesi LNG Development Ltd 59,9%.  Sulawesi LNG adalah perusahaan patungan yang dibentuk Mitsubishi Corp dan Korea Gas Corporation dengan komposisi saham masing-masing 75% dan 25%.

Di sisi lain, Pri Agung juga berpendapat keputusan KKPU dalam kasus pemilihan mitra proyek Kilang Senoro tidaklah tepat. Pemilihan mitra usaha melalui mekanisme "beauty contest" tidak sama dengan tender.  "Memilih mitra itu bebas dan pertimbangannya bisa apa saja, sepanjang paling menguntungkan bagi pemilih," tukasnya

Pri juga mengatakan, meski KPPU merupakan lembaga pemerintah, namun tidak berarti putusan yang dikeluarkan sama sekali tidak pernah keliru.  **cahyo