Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

NERACA

Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana desa dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. "Kami lihat para perangkat desa 'improve' banyak. Buktinya, pada 2015 dengan penyaluran dana desa sebesar Rp20,68 triliun yang terserap baru 82 persen," katanya di Semarang, Kamis (22/2).

Hal tersebut diungkapkannya usai menghadiri pengukuhan Jaksa Agung M Prasetyo sebagai doktor honoris causa (HC) dalam bidang hukum oleh Universitas Diponegoro Semarang di Auditorium Undip. Eko menyebutkan pada 2016 ternyata perangkat desa terus belajar dan pendampingan semakin diperketat sehingga dari penyaluran dana desa yang meningkat menjadi Rp46,98 triliun terserap 97 persen lebih.

"Tahun lalu, (dana desa, red.) dinaikkan menjadi Rp60 triliun dan yang terserap juga naik hampir 99 persen. Kuncinya, pengawasan terus. Pengawasan akan efektif jika masyarakat ikut mengawasi," katanya. Dari penyaluran dana desa selama tiga tahun ini, kata dia, sudah banyak pencapaian dalam pembangunan di desa-desa, seperti terbangunnya 120 ribu kilometer jalan desa dan 1.900 km jembatan.

Kemudian, kata dia, puluhan ribu fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD), poliklinik desa (polindes), talud penahan longsor, hingga sarana drainase yang terbangun di berbagai desa. "Dalam tiga tahun ini dari penyaluran dana desa bekerja sama dengan program pemerintah lainnya mampu menurunkan angka 'stunting' hampir 10 persen. Dari sebelumnya 37 persen menjadi 27 persen," katanya.

Angka kemiskinan di desa, kata dia, juga turun 4,5 persen meski tingkat kemiskinan di desa masih lebih tinggi dari kota, tetapi penurunan tingkat kemiskinan di desa lebih cepat dari kota. "Kuncinya, pengawasan terus. Kalau ada penyelewengan, laporkan kepada pihak yang berwajib. Pendampingan dari Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sudah bagus," kata Eko.

Sementara itu, Jaksa Agung Dr HC M Prasetyo yang baru saja mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Undip menyampaikan pendampingan yang dilakukan kejaksaan dalam pengawasan dana desa merupakan penegakan hukum preventif. "Dana desa yang disalurkan pemerintah anggarannya sangat besar. Dari Rp47 triliun naik jadi Rp60 triliun, tahun berikutnya naikl lagi. Dikhawatirkan banyak kepala desa 'silau' dan begitu mudah menyalahgunakan," katanya.

Oleh karena itu, ia langsung memerintahkan jajaran kepala kejaksaan tinggi (kejati) dan negeri (kejari) untuk mengumpulkan seluruh kepala desa untuk diberikan pencerahan dan pemahaman terkait dana desa. "Bahwa dana desa disalurkan untuk memeratakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak kepala desa meminta pembimbingan dari T4PD. Kalau minta bimbingan, kami layani," katanya. Diakui Prasetyo, pembimbingan dan pendampingan ternyata bisa menghilangkan rasa takut para perangkat desa dalam pengelolaan dana desa sehingga mereka lebih tenang dalam bekerja mengakselerasi pembangunan.

BERITA TERKAIT

BPS Klaim Desa Tertinggal Berkurang Ribuan

      NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018, jumlah…

Pasar Ekspor Meningkat - KPAS Tingkatkan Kapasitas Produksi 300%

NERACA Jakarta – Tahun depan, emiten produsen kapas PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS) berencana meningkatkan kapasitas produksi sebesar 300% menjadi…

Devisa Pariwisata Meningkat Selama 4 Tahun Pemerintahan Jokowi

Devisa Pariwisata Meningkat Selama 4 Tahun Pemerintahan Jokowi NERACA Jakarta - Dari tahun ke tahun sektor pariwisata terus menjadi andalan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

Devisa Sektor Pariwisata Selalu Meningkat

    NERACA   Jakarta - Devisa dari sektor pariwisata selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat 202 miliar…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…