KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi

KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi

NERACA

Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada semua pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan agar menjadikan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai landasan untuk menekan gini ratio atau ketimpangan ekonomi.

"Ini adalah tantangan dari setiap pasangan calon karena berdasarkan data statistik dari BPS tingkat gini ratio itu sangat tinggi sehingga harus ada upaya nyata dari setiap paslon agar menjadikan hal ini sebagai pertimbangan untuk menekannya setelah terpilih nanti," jelas Ketua Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Makassar Aru Armando di Makassar, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Kemudian dia juga mengatakan, berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, tercatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulsel yang diukur oleh gini ratio menembus 0,429 pada September 2017.

Menurut data BPS, terdapat kenaikan gini ratio Sulsel pada September 2017 tercatat kenaikan 0,02 dibandingkan Maret 2017 sebesar 0,400. Kenaikan gini ratio atau rasio gini ini mengindikasikan ketimpangan penduduk Sulsel semakin lebar.

Dijelaskannya, gini ratio atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Koefisien gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

"Berdasarkan data statistik seperti ini, kami tentu berharap para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur menjadikan upaya untuk menurunkan ketimpangan penduduk Sulawesi Selatan sebagai salah satu prioritas program kerja," terang dia.

Aru mengaku, capaian pertumbuhan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan tetap layak untuk diapresiasi, namun pertumbuhan perekonomian menurutnya harus diimbangi dengan pemerataan. Menurut dia, konsep pertumbuhan perekonomian tetap harus mengedepankan pertumbuhan yang berkeadilan bagi segenap masyarakat Sulawesi Selatan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai itu adalah dengan memajukan mekanisme kemitraan antara pelaku usaha besar dan menengah dengan pelaku usaha mikro dan kecil."Dengan adanya kemitraan, baik pelaku usaha besar, menengah kecil dan mikro dapat saling tumbuh berkembang dan maju bersama," papar mantan Kepala KPD KPPU Surabaya itu.

Namun demikian, lanjut dia, pelaksanaan kegiatan kemitraan tetap rawan terjadi potensi praktek persaingan usaha tidak sehat.

Dan atas potensi itu, KPPU berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diberikan kewenangan untuk mengawasi bahkan menjatuhkan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap praktek kemitraan. Ant

BERITA TERKAIT

Ketidakpastian Bayangi Ekonomi 2019

Oleh: Sarwani Harap-harap cemas menanti pergantian tahun 2018 ke 2019. Berharap semuanya menjadi lebih baik pada tahun baru nanti. Ekonomi…

Nilai Ekonomi Pertanian Lebak Tembus Rp1,2 Triliun

Nilai Ekonomi Pertanian Lebak Tembus Rp1,2 Triliun NERACA Lebak - Perguliran nilai ekonomi sektor pertanian di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten,…

Indonesia Terlambat Kembangkan Ekonomi Syariah

  NERACA Surabaya - Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim perlu lebih cepat mengejar ketertinggalan ekonomi syariah dibanding negara-negara…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Saber Pungli Wujud Nyata Kehadiran Negara

Saber Pungli Wujud Nyata Kehadiran Negara NERACA Bogor - Sekretaris Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Letjen TNI…

Deddy Mizwar: Proyek Meikarta Bermasalah Sejak Awal

Deddy Mizwar: Proyek Meikarta Bermasalah Sejak Awal NERACA Jakarta - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018 Deddy Mizwar menyatakan proyek…

Ahli Sebut UU TPPU Adalah Suatu Sistem

Ahli Sebut UU TPPU Adalah Suatu Sistem NERACA Jakarta - Ahli hukum perbankan dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Yunus…