KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi

KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi

NERACA

Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada semua pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan agar menjadikan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai landasan untuk menekan gini ratio atau ketimpangan ekonomi.

"Ini adalah tantangan dari setiap pasangan calon karena berdasarkan data statistik dari BPS tingkat gini ratio itu sangat tinggi sehingga harus ada upaya nyata dari setiap paslon agar menjadikan hal ini sebagai pertimbangan untuk menekannya setelah terpilih nanti," jelas Ketua Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Makassar Aru Armando di Makassar, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Kemudian dia juga mengatakan, berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, tercatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulsel yang diukur oleh gini ratio menembus 0,429 pada September 2017.

Menurut data BPS, terdapat kenaikan gini ratio Sulsel pada September 2017 tercatat kenaikan 0,02 dibandingkan Maret 2017 sebesar 0,400. Kenaikan gini ratio atau rasio gini ini mengindikasikan ketimpangan penduduk Sulsel semakin lebar.

Dijelaskannya, gini ratio atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Koefisien gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

"Berdasarkan data statistik seperti ini, kami tentu berharap para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur menjadikan upaya untuk menurunkan ketimpangan penduduk Sulawesi Selatan sebagai salah satu prioritas program kerja," terang dia.

Aru mengaku, capaian pertumbuhan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan tetap layak untuk diapresiasi, namun pertumbuhan perekonomian menurutnya harus diimbangi dengan pemerataan. Menurut dia, konsep pertumbuhan perekonomian tetap harus mengedepankan pertumbuhan yang berkeadilan bagi segenap masyarakat Sulawesi Selatan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai itu adalah dengan memajukan mekanisme kemitraan antara pelaku usaha besar dan menengah dengan pelaku usaha mikro dan kecil."Dengan adanya kemitraan, baik pelaku usaha besar, menengah kecil dan mikro dapat saling tumbuh berkembang dan maju bersama," papar mantan Kepala KPD KPPU Surabaya itu.

Namun demikian, lanjut dia, pelaksanaan kegiatan kemitraan tetap rawan terjadi potensi praktek persaingan usaha tidak sehat.

Dan atas potensi itu, KPPU berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diberikan kewenangan untuk mengawasi bahkan menjatuhkan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap praktek kemitraan. Ant

BERITA TERKAIT

Kemenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2018 Capai 5,2%

  NERACA   Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018…

Minim Sentimen Positif Apa Maknanya - Oleh : Fauzi Aziz, Pemerhati Ekonomi dan Industri

Judul ini terinsipirasi oleh hal yang berkembang di pasar. Saat ini kita tahu bahwa pasar uang dan pasar modal tidak…

Transformasi Pembangunan Ekonomi

Oleh: Dhenny Yuartha Junifta Peneliti INDEF   Gejolak ekonomi global memang tak berkesudahan. Setiap kali datang, banyak negara dihantam. Kali…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Sita Rp200 Juta Suap DPRD Sumut

KPK Sita Rp200 Juta Suap DPRD Sumut NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp200 juta dari salah…

Delegasi Parlemen Norwegia Akui Kemajuan Pelaksanaan Perubahan Iklim

Delegasi Parlemen Norwegia Akui Kemajuan Pelaksanaan Perubahan Iklim NERACA Jakarta - Delegasi Norwegia memberi kesan sangat positif terhadap upaya dan…

KPK-BPKP Koordinasi Terkait Kerugian Penjualan Saham Newmont

KPK-BPKP Koordinasi Terkait Kerugian Penjualan Saham Newmont NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan…