KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi

KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi

NERACA

Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada semua pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan agar menjadikan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai landasan untuk menekan gini ratio atau ketimpangan ekonomi.

"Ini adalah tantangan dari setiap pasangan calon karena berdasarkan data statistik dari BPS tingkat gini ratio itu sangat tinggi sehingga harus ada upaya nyata dari setiap paslon agar menjadikan hal ini sebagai pertimbangan untuk menekannya setelah terpilih nanti," jelas Ketua Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Makassar Aru Armando di Makassar, sebagaimana dikutip Antara, kemarin.

Kemudian dia juga mengatakan, berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, tercatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulsel yang diukur oleh gini ratio menembus 0,429 pada September 2017.

Menurut data BPS, terdapat kenaikan gini ratio Sulsel pada September 2017 tercatat kenaikan 0,02 dibandingkan Maret 2017 sebesar 0,400. Kenaikan gini ratio atau rasio gini ini mengindikasikan ketimpangan penduduk Sulsel semakin lebar.

Dijelaskannya, gini ratio atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Koefisien gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

"Berdasarkan data statistik seperti ini, kami tentu berharap para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur menjadikan upaya untuk menurunkan ketimpangan penduduk Sulawesi Selatan sebagai salah satu prioritas program kerja," terang dia.

Aru mengaku, capaian pertumbuhan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan tetap layak untuk diapresiasi, namun pertumbuhan perekonomian menurutnya harus diimbangi dengan pemerataan. Menurut dia, konsep pertumbuhan perekonomian tetap harus mengedepankan pertumbuhan yang berkeadilan bagi segenap masyarakat Sulawesi Selatan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai itu adalah dengan memajukan mekanisme kemitraan antara pelaku usaha besar dan menengah dengan pelaku usaha mikro dan kecil."Dengan adanya kemitraan, baik pelaku usaha besar, menengah kecil dan mikro dapat saling tumbuh berkembang dan maju bersama," papar mantan Kepala KPD KPPU Surabaya itu.

Namun demikian, lanjut dia, pelaksanaan kegiatan kemitraan tetap rawan terjadi potensi praktek persaingan usaha tidak sehat.

Dan atas potensi itu, KPPU berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diberikan kewenangan untuk mengawasi bahkan menjatuhkan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap praktek kemitraan. Ant

BERITA TERKAIT

Selamatkan Masa Depan 250 Ribu Siswa Keluarga Ekonomi Lemah

KCD Wilayah III‎ Disdik Jawa Barat, H.Herry Pansila M.Sc    Saatnya Untuk selamatkan 250 Ribu Siswa dari Keluarga Ekonomi tidak…

DPR Minta KPK Tak Buka Perseteruan Kelembagaan

DPR Minta KPK Tak Buka Perseteruan Kelembagaan NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mempersilakan Komisi Pemberantasan…

Reformasi Ekonomi dan Manajemen Risiko

  Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis   Reformasi perekonomian yang dilakukan oleh Abenomics justru berupaya…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menkumham - PKPU Larangan Koruptor Tidak Pas

Yasonna Laoly Menkumham  PKPU Larangan Koruptor Tidak Pas Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan…

KPK Supervisi Tiga Perkara Korupsi di Aceh

KPK Supervisi Tiga Perkara Korupsi di Aceh NERACA Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar koordinasi dan supervisi tiga…

Menteri LHK: Pemerintah Segera Keluarkan Regulasi Pengelolaan Sampah Plastik - HLH Sedunia di Ramadan

Menteri LHK: Pemerintah Segera Keluarkan Regulasi Pengelolaan Sampah Plastik HLH Sedunia di Ramadan NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan…