Kuningan – Terlambatnya pencairan anggaran 2012 diisukan karena Kabupaten Kuningan belum menyusun struktur kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), sehingga hasil evaluasi dari Propinsi Jawa Barat dipending.

Akibatnya, beberapa Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Kabupaten Kuningan kelabakan, terutama dalam pencairan dana rutin, termasuk dalam pelaksanaan program di awal tahun 2012 menjadi terlambat. Kondisi saat ini jauh lebih buruk ketimbang pra otonomi daerah, dimana anggaran bisa direalisasikan tepat pada awal bulan, karena akhir Desember APBD baru, telah disahkan.

Namun, isu terkait penempatan struktur di BKAD ditepis Asisten Keuangan, Uus Rusnandar. Menurut dia, tidak ada kaitannya antara BKAD dengan pencairan anggaran, karena Bagian Keuangan di lingkup Setda masih tetap difungsikan sebelum personel BKAD terbentuk. “Sama sekali tidak benar jika APBD 2012 dikaitkan dengan belum terbentuknya personel BKAD,” tandas Uus.

Menurut Uus, APBD 2012 saat ini sudah dalam tahapan pembentukan peraturan bupati. Sementara proses APBD 2012 sendiri, yaitu dari hasil evaluasi Propinsi Jawa Barat, APBD tersebut harus disahkan oleh DPRD melalui persetujuan pengesahan APBD. “Pengesahan ini sudah dilakukan pada hari Senin, (6/2). Sekarang sedang dibuat peraturan bupatinya. Jadi dalam beberapa hari lagi, anggaran sudah bisa dicairkan,” jelasnya.

Diakuinya, beberapa tahun terakhir pencairan anggaran di awal tahun sering terkendala. Hal tersebut disebabkan, harus ada proses evaluasi dari Gubernur, sehingga menjadi terlambat. Sementara, evaluasi itu tidak hanya Kuningan, Gubernur (Jawa Barat) harus mengevaluasi seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat dalam waktu yang hampir bersamaan.

Sedangkan sebelum otonomi, tidak ada proses evaluasi. “Jadi ketika APBD sudah disetujui DPRD, DPRD sudah bisa langsung mengesahkan, dan tidak lama anggaran sudah bisa dicairkan. Kalau sekarang harus menunggu dulu evaluasi, yang memang diakui sangat terlambat,” tambah Uus.

Sementara itu, hasil evaluasi, APBD 2012 menjadi Rp1,25 triliun, dari persetujuan sebesar Rp1, 31 triliun. Hal itu dikarenakan ada dana sebesar Rp68 miliar tidak bisa langsung diberikan oleh Propinsi ke Kuningan, yaitu dana BOS Pendidikan. Dana  tersebut akan langsung diserahkan propinsi ke pihak sekolah. (nung)