Baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) meraih Penghargaan “Menteri Terbaik” di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates, yang diserahkan langsung oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum. Kita tentu memberikan apresiasi atas prestasi Sri Mulyani tersebut.

Penghargaan “Menteri Terbaik” ini merupakan penghargaan global yang diberikan kepada seorang menteri dari semua negara di dunia setiap tahunnya, yang diberikan sejak 2016. Proses seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young (EY).

Menkeu dalam sambutannya menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif pemerintah dibawah pimpinan Presiden Jokowi khususnya dibidang ekonomi. Menkeu juga mendedikasikan penghargaan tersebut kepada 257 juta rakyat Indonesia dan 78.164 jajaran pegawai Kemenkeu yang telah bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan.

Namun menurut pengamat ekonomi politik Gede Sandra yang mengutip New York Times (16/4/2015), reputasi kantor akuntan publik EY pernah cacat. EY disebut memiliki rekam jejak membantu Lehman Brothers merekayasa penipuan akunting menjelang kebangkrutan Lehman Brothers pada September 2008.

Pemerintah Federal New York melakukan gugatan yang mengalahkan EY di pengadilan, sehingga mewajibkan EY membayar ganti rugi US$10 juta (Rp 130 miliar). Putusan pengadilan lebih kecil dari tuntutan Jaksa Federal, yang meminta EY membayar ganti rugi sebesar US$150 juta (Rp 1,9 triliun).

Patut diingat, badai besar Krisis Finansial 2008 dimulai oleh kebangkrutan Lehman Brothers. Artinya, EY turut berkontribusi menciptakan krisis finansial 2008. Kini, kepada EY juga, publik Indonesia diminta mempercayai data yang ia terbitkan tentang kesuksesan Sri Mulyani sehingga dianugerahi Best Minister Awards di Dubai tahun ini oleh kantor akuntan publik yang pernah menipu dan berdampak krisis finansial 2008?

Apalagi setelah ditelusuri lebih jauh, sebagian indikator pemberian penghargaan terkesan mengada-ada, bila tak ingin dikatakan hoax. Pertama, kemiskinan turun 40% dalam lima tahun terakhir? Padahal menurut data BPS, kemiskinan turun kurang dari 6% sepanjang lima tahun terakhir. Jauh sekali kesalahan perbedaan data publikasi EY.  

Kedua, masalah transparansi, dikatakan meningkat sebanyak 3% setiap tahun. Namun menurut situs Transparency International (TI), terungkap bahwa sejak 2014, 2015, dan 2016 indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia memang meningkat dari 34 ke 36 kemudian ke 37.

Tapi peningkatan ke-37 di tahun 2016 pun masih belum mampu membawa Indonesia ke kelas negara-negara di Asia yang memiliki  IPK di atas 50, bersama Singapura (88), Hongkong (77), Jepang (72), Bhutan (65), Taiwan (61), Brunei Darussalam (58), dan Korea Selatan (53). TI sendiri menilai kenaikan indeks Indonesia terlalu lambat bila ingin mengejar target indeks 50 di tahun 2019.

Indikator ketiga, ketimpangan pendapatan. Ketimpangan dibilang membaik oleh EY. Padahal selama masa Sri Mulyani menjadi Menkeu, akibat kebijakan austerity-nya, Gini Ratio masih stagnan di level 0,39. Perlu diketahui, Indonesia masih sangat jauh dari kelas negara-negara kesejahteraan yang yang memiliki Gini Ratio hingga di bawah 0,30.

Tidak hanya itu. kebijakan makro ekonomi yang ditempuh Menkeu Sri Mulyani telah membuat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran plus minus 5%. Bahkan di tahun 2015 sempat anjlog ke level 4,78%, bandingkan di masa Presiden SBY, pertumbuhan ekonomi sempat tembus 6,81% (2010).

Nah, itulah kontroversi sosok Sri Mulyani yang telah mendapatkan award bertaraf internasional, ternyata masih ada terselip kebijakan yang diambilnya terasa belum berdampak maksimal bagi kemaslahatan rakyat Indonesia. Ini tentu buat introspeksi Menkeu di masa depan.