Jika kita mendengar jargon Nawacita sepintas mudah diucapkan, namun ternyata sulit untuk dilaksanakan. Karena itu, kebijakan impor beras yang sering dijadikan tumpuan bagi kepentingan stok beras di dalam negeri terus menerus didengungkan. Maka masyarakat heran tekad negara mewujudkan kedaulatan pangan terlihat semakin jauh dari realitanya.

Lantas siapa yang mengambil keuntungan dibalik kebijakan impor beras? Pengamat Pertanian Khudori juga mempertanyakan siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan kebijakan pemerintah melakukan impor beras. Dia menilai, keputusan pemerintah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton, guna meredam kenaikan harga beras yang terjadi saat ini sangat terlambat.

Khudori justru menilai keputusan ini ada hubungannya dengan pemilihan umum (Pemilu). Beras impor diperkirakan akan masuk mulai akhir Januari 2018. Kemudian, pemerintah mengestimasikan bahwa pada awal Februari 2018 akan terjadi panen raya. Hal ini berpotensi menekan harga gabah dan beras jauh lebih dalam.

“Jadi pertanyaanya buat apa impor? Kebijakan impor potensial dicurigai macam-macam, khususnya untuk mencari dana segar untuk kepentingan politik. Karena harga beras domestik jauh lebih mahal dibanding beras dunia. Ketika kita impor bukan rugi, tapi untung. Jadi ketika pemerintah mengimpor itu siapa yang diuntungkan,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) di KPPU, beberapa waktu lalu.

Impor beras ini juga cara pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk mengirim sinyal ke pasar bahwa negara masih memiliki kontrol terhadap pasar beras di dalam negeri. Namun saat pemerintah mengumumkan rencana impor tersebut, harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) stagnan dan tidak ada kenaikan harga.

Kita menyadari saat ini pasokan beras nasional memang tengah bermasalah. Sebab, kenaikan harga beras ini terjadi tidak hanya dalam satu dua hari, melainkan sudah beberapa pekan terakhir ini. Kalau ada kenaikan harga berminggu-minggu memang ada masalah di pasokan. Jadi kalau akhir bulan tidak ada impor yang masuk, mungkin pikiran Mendag menduga pasar akan jadi liar.

Sebaliknya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan harga gabah dan harga beras akan turun. Optimisme itu disampaikan menyusul masa panen pada Februari sampai Mei 2018. Terkait penurunan harga beras tersebut, Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk dapat menyerap beras hasil panen raya yang berlangsung mulai dari Februari sampai Mei 2018.

Anehnya, Presiden Jokowi tidak pernah merekomendasikan impor beras. Dengan demikian asumsi impor beras menguntungkan siapa?

Jadi, melihat gelagat kebijakan pemerintah soal impor beras, sepertinya memang ada persoalan besar dengan Nawacita. Utamanya terkait dengan mendiri dalam bidang ekonomi, lebih khusus lagi cita-cita kedaulatan pangan. Sebab, impor beras juga sebuah deklarasi yang tegas bahwa kedaulatan pangan yang diperjuangkan Jokowi akhirnya gagal. Betapa tidak, di tengah panen padi si sejumlah besar wilayah di tanah air, Indonesia malah mengimpor beras.

Seperti tanpa nurani, padahal kalau tidak dilakukan impor beras, maka produksi beras petani di seluruh Indonesia akan diserap oleh penduduk Indonesia. Daerah-daerah surplus beras dapat mensuplai ke daerah-daerah minus beras, perjuangan untuk mendistribusikan panen beras sama sekali tak tampak.

Ironisnya, justru tampak kuat keinginan pemerintah untuk mengimpor beras. Ini semakin meyakinkan kepada kita bahwa pemerintahan saat kurang sepenuh hati mencintai petani, ini terlihat indikasi sejumlah menterinya tidak sungguh-sungguh memperjuangkan kedaulatan pangan. Sampai-sampai Mentan begitu sensitif saat ditanya seputar impor beras. Mengapa? Publik dapat menjawabnya sendiri.