Oleh: Azis Kurmala

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke beberapa negara di kawasan Asia Selatan, seperti Bangladesh, India, Srilanka, Pakistan dan Afghanistan, semakin memantapkan peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan.

Dalam lawatannya ke beberapa negara Asia Selatan itu, Presiden melakukan misi ekonomi, perdagangan, politik dan kemanusiaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 menekankan perlunya Indonesia meningkatkan perannya dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (tiga pihak).

Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) merupakan kerja sama pembangunan di antara negara-negara berkembang dalam rangka mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan, dan saling menguntungkan.

Seiring waktu berjalan, model kerja sama tersebut mengalami perkembangan dengan adanya dukungan mitra pembangunan yang dikenal dengan istilah Kerja Sama Triangular.

Partisipasi aktif Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dilandasi oleh kebijakan politik luar negeri Indonesia dan pelaksanaan hubungan internasional yang bebas dan aktif sebagai wujud pengejawantahan amanat UUD 1945, yaitu turut melaksanakan ketertiban dunia.

Kerja Sama Selatan Selatan dalam prediksi para ekonomi akan menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 57 persen dari GDP dunia di tahun 2030. Indonesia berada di antara kelompok negara berkembang bersama Brasil, Tiongkok, India, Meksiko, Rusia dan Turki.

Menurut laporan pakar ekonomi PricewaterhouseCoopers (PwC), negara berkembang akan terus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi global.

Pada tahun 2050, negara-negara E7 dapat meningkatkan kontribusi PDB mereka dari sekitar 35 persen menjadi nyaris 50 persen. Berdasarkan PDB berdasarkan PPP, Tiongkok diproyeksikan akan menjadi negara terbesar di dunia, diikuti oleh India dan Indonesia menjadi negara terbesar keempat.

Seiring dengan peningkatan posisi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah, peran aktif Indonesia dalam forum global dan kerja sama pembangunan internasional, termasuk KSS harus semakin ditingkatkan.

Posisi Indonesia sebagai pemain yang netral dalam arena global memberikan nilai tambah dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara selatan lainnya.

Peningkatan peran aktif Indonesia dalam KSS sangat penting karena dinilai dapat memberikan manfaat bagi pembangunan, baik dari sisi politik, ekonomi serta sosial budaya.

Dosen ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran (Unpad) Teuku Rezasyah mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Asia Selatan membuktikan kerja sama ekonomi sangatlah mendesak.

Dalam kapasitas sebagai pemimpin Indonesia serta dengan kedudukan RI sebagai negara unggulan di ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok (GNB), maka sangatlah tepat jika Presiden Jokowi memprakarsai Kerja Sama Selatan-Selatan secara nyata, sehingga berdampak signifikan.

Kerja Sama Selatan-Selatan ini hendaknya memiliki dua sasaran strategis sekaligus. Yakni meningkatkan kualitas pembangunan masing-masing negara Selatan, sekaligus meningkatkan koordinasi sesama anggota kelompok Selatan.

Agar optimal, KSS ini hendaknya merujuk pada kesepakatan global, sebagaimana terprogram dalam "sustainable development goals" (SDG). Untuk itu, KSS hendaknya fokus pada kerja sama yang menyangkut kepentingan bersama, dan berdampak cepat bagi kebutuhan mendesak mayoritas anggota.

Adapun lingkup kerja sama yang paling mendesak adalah seperti: (a) Pendidikan umum untuk generasi muda pada bidang Teknologi Informasi, Komputer, Bahasa Inggris, Matematika, dan Budaya Damai berbasis Kearifan Selatan-Selatan; (b) Energi Terbarukan bagi pembangunan jangka panjang; (c) Kesehatan Dasar untuk Masyarakat; (d) Informasi dan Teknologi untuk Administrasi Pemerintahan; dan (e) Pelatihan Angkatan Bersenjata untuk mendukung misi perdamaian PBB di seluruh dunia.

Dalam praktik nantinya, RI diharapkan mampu mengidentifikasi praktik-praktik SDG terbaik yang telah diterapkan di sesama negara Selatan. Misalnya: (a) India untuk bidang Informasi dan Teknologi: (b) Indonesia untuk bidang Kesehatan Ibu dan Anak; (c) Malaysia untuk Pembangunan Infrastruktur jalan raya; (d) Mesir untuk Pelestarian Peradaban; dan (e) Afrika Selatan untuk Energi Terbarukan.

Indonesia hendaknya berinisiatif menjadi negara koordinator dari semua kerjasama tersebut, dengan menunjuk pejabat negara yang sangat senior, dan dikenal luas dikalangan KSS.

Seandainya kerja sama ini dilaksanakan secara sistematis dan terprogram, diharapkan dapat merangkul Myanmar, sehingga secara bertahap menjadikannya negara yang berorientasi pembangunan.

Tanpa perlu mengkhususkan pada pembangunan di Rohingnya, Myanmar diharapkan dapat menggunakan momentum ini untuk menjadi peserta aktif dalam KSS.

Adirini Pujayanti, peneliti hubungan internasional pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR dalam "South-South Cooperation and Its Benefit for Indonesia" menyatakan perubahan besar dalam tatanan pembangunan internasional telah berlangsung sejak awal abad ke-21. Negara-negara baru dengan pertumbuhan ekonomi tinggi muncul, dan banyak di antaranya mulai memainkan peran penting sebagai penyedia kerja sama pembangunan.

Dengan demikian, ada pergeseran menuju pertumbuhan multi-polar yang tidak mengikuti paradigma pembangunan konvensional. Kerja sama Selatan-Selatan merupakan aspek penting dalam menunjang dan menguatkan kerja sama pembangunan, khususnya di antara negara berkembang. Kerja sama ini menjadi kerangka penting untuk berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan.

Dengan prestasi pembangunan dan posisinya sebagai negara berpenghasilan menengah yang besar, Indonesia memiliki kontribusi yang kuat dalam upaya perbaikan arsitektur bantuan pembangunan internasional.

Indonesia terus berupaya menjadi mitra yang andal dan efektif dalam KSS. Mekanisme pembiayaan yang dimiliki oleh Indonesia kini berkembang, sementara kerja sama pembangunan dengan negara-negara berpenghasilan menengah lainnya terus dikembangkan. Dengan keberhasilan pembangunan dan posisinya sebagai negara berpenghasilan menengah yang besar, Indonesia dapat berkontribusi besar dalam memperbaiki tatanan bantuan pembangunan internasional.

Pemanfaatan KSS bagi kepentingan politik luar negeri Indonesia berhasil memperluas jaringan diplomasi Indonesia di dunia internasional. Terkait dengan pencapaian sasaran tersebut, tantangan terbesar adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan potensi strategisnya secara maksimal dalam konstelasi politik regional dan global. Kebijakan luar negeri KSS akan tetap memainkan peran penting dalam menghadapi berbagai ancaman separatism, terutama guna mencegah adanya internasionalisasi isu-isu separatisme di dalam negeri serta mengupayakan dukungan internasional terhadap integritas wilayah Indonesia.

Kerja Sama Selatan-Selatan dipandang semakin relevan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan global secara keseluruhan. Kerja Sama Selatan-Selatan juga dipandang sebagai cara baru untuk "win-win solution" yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik pihak yang memberikan pengetahuan, maupun negara penerima.

Krisis Rohingya Direktur Eksekutif Komunikonten pada Institut Media Sosial dan Diplomasi Hariqo Wibawa Satria mengatakan KSS bisa mendesak Myanmar dalam pemecahan krisis Rohingya. "Formula 4+1 yang disampaikan Indonesia juga harus disosialisasikan di KSS, komandonya dari Indonesia. Namun jangan membuat tembok antara KSS dengan Myanmar," ujar Hariqo.

Empat elemen terdiri dari: (i) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (ii) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (iii) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (iv) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Kemudian satu elemen lainnya terkait rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan untuk segera diimplementasikan. Ia mengatakan Myanmar harus terlibat dalam segala pembicaraan, keputusan terkait rohingya di KSS.

ASEAN terbukti gagal di Rohingya, PBB juga tidak disukai Pemerintah Myanmar karena mengatakan ada pembersihan etnis Rohingya oleh Myanmar.

Dia mengatakan bahwa Indonesia masih didengar, namun saran-saran dari Indonesia belum sepenuhnya dilakukan Myanmar, di sini perlu lobi, perlu operasi, penggunaan orang dan kata-kata yang tepat sangat diperlukan agar Myanmar menjalankan rekomendasi yang disarankan Indonesia.

Karenanya pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan Pemerintah Myanmar agar dikurangi. Sebaliknya kerja-kerja nyata, lobi-lobi langsung, operasi tertutup lebih ditingkatkan. "Kerja-kerja nyata dalam pemulihan keamanan, meminta Myanmar jangan menggunakan kekerasan, serta bantuan kemanusiaan harus terus dilakukan dengan tujuan meminimalisir konflik, serta menyelesaikan konflik secara permanen," kata dia.

Yang perlu dilakukan juga mempertemukan para pemimpin agama di Indonesia, MUI, FKUB dengan para pemimpin agama di Myanmar. Menurut dia, kehadiran Presiden dan Menlu ke Myanmar adalah bentuk harapan serius atau 'tekanan' agar Pemerintah Myanmar segera menyelesaikan dengan baik soal Rohingya, namun kunjungan-kunjungan lain seperti dari MUI, FKUB juga akan sangat strategis. (Ant.)