Mau Jadi Negara Maju, Syaratnya Bangun Infrastruktur

NERACA

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menginginkan adanya pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang memadai untuk memperkuat daya saing dan mempercepat kinerja pertumbuhan ekonomi. “Infrastruktur bisa mempercepat pertumbuhan, bukan menghambat,” kata Bambang dalam acara "PINA Day 2018" di Jakarta, Kamis (18/1).

Bambang menjelaskan bahwa kebutuhan infrastruktur Indonesia yang bermanfaat untuk menyediakan fondasi kuat guna kemajuan pertumbuhan ekonomi masih sangat tertinggal karena stok infrastruktur terhadap PDB masih berada pada kisaran 38 persen. Padahal, stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB sebelum terjadinya krisis finansial 1998 berada di kisaran 49 persen, sehingga pemenuhan sarana infrastruktur saat ini justru menurun dibandingkan pada era Orde Baru.

"Memang PDB dibandingkan sebelum krisis sudah tumbuh. Akan tetapi, tumbuhnya tidak diikuti dengan pertumbuhan infrastruktur. Kalau infrastruktur tidak dibenahi, tumbuhnya tidak 'sustainable' dan cepat," kata Bambang. Ia menambahkan bahwa stok infrastruktur yang rendah ini berada di bawah rata-rata standar global sebesar 70 persen atau negara maju, seperti Jepang, yang sudah di atas 100 persen, Cina 80 persen dan Amerika Serikat 76 persen.

Untuk itu, penyediaan infrastruktur yang memadai harus dilakukan dalam jangka menengah panjang agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara maju pada tahun 2045 dan stok infrastruktur terhadap PDB meningkat mendekati angka minimal sebelum terjadinya krisis 1998. "Paling tidak kita mendekati tingkat sebelum 1998 sebesar 49 persen, range 40 s.d. 45 persen sudah merupakan perbaikan. Kalau mau jadi negara maju, kita hanya mimpi kalau tidak membangun infrastruktur," ujar mantan Menteri Keuangan ini.

Bambang mengatakan bahwa Pemerintah sudah berupaya untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Tidak hanya memanfaatkan dana APBN, tetapi juga mengundang peran swasta dan BUMN melalui berbagai skema pembiayaan, seperti KPBU maupun PINA. "Kita harus kejar, 'all out' untuk mendorong pembangunan infrastruktur dengan melibatkan swasta dan BUMN. Pemerintah memang harus berkorban karena pemenuhan kebutuhan infrastruktur tidak bisa menunggu," kata Bambang. Total nilai investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur 2015 s.d. 2019 mencapai Rp4.769 triliun yang di antaranya dipenuhi melalui APBN Rp1.969,6 triliun atau 41,3 persen, swasta Rp1.740,7 triliun atau 36,5 persen dan BUMN Rp1.058,7 triliun atau 22,2 persen.

BERITA TERKAIT

"Blended Finance" Pilihan Mendanai Infrastruktur

Oleh: Amos Sury El Tauruy Indonesia membawa agenda blended finance atau sumber keuangan campuran dalam IMF-WB Annual Meetings 2018 di…

Bank Mandiri Terbitkan Kontrak Investasi untuk Infrastruktur

    NERACA   Jakarta - Grup Bank Mandiri berkerja sama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk menerbitkan Kontrak Investasi…

Indonesia Kantongi Investasi Infrastruktur Rp202,5 Triliun - Pertemuan IMF-World Bank di Bali

    NERACA   Bali - Indonesia melalui 14 BUMN mengantongi investasi hingga 13,5 miliar dolar AS atau setara Rp202,5…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Yakin Target Penjaminan Tercapai

      NERACA   Jakarta – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) merasa yakin target penjaminan infrastruktur senilai Rp210 triliun…

Garap Proyek Serpong Garden, HAP Gandeng Creed Group

      NERACA   Jakarta - PT Hutama Anugrah Propertindo (HAP) menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Jepang, Creed Group.…

Sri Mulyani Dinobatkan Jadi Menteri Keuangan Terbaik

      NERACA   Bali - Sri Mulyani Indrawati memperoleh penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik di kawasan Asia Timur…