Mau Jadi Negara Maju, Syaratnya Bangun Infrastruktur

NERACA

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menginginkan adanya pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang memadai untuk memperkuat daya saing dan mempercepat kinerja pertumbuhan ekonomi. “Infrastruktur bisa mempercepat pertumbuhan, bukan menghambat,” kata Bambang dalam acara "PINA Day 2018" di Jakarta, Kamis (18/1).

Bambang menjelaskan bahwa kebutuhan infrastruktur Indonesia yang bermanfaat untuk menyediakan fondasi kuat guna kemajuan pertumbuhan ekonomi masih sangat tertinggal karena stok infrastruktur terhadap PDB masih berada pada kisaran 38 persen. Padahal, stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB sebelum terjadinya krisis finansial 1998 berada di kisaran 49 persen, sehingga pemenuhan sarana infrastruktur saat ini justru menurun dibandingkan pada era Orde Baru.

"Memang PDB dibandingkan sebelum krisis sudah tumbuh. Akan tetapi, tumbuhnya tidak diikuti dengan pertumbuhan infrastruktur. Kalau infrastruktur tidak dibenahi, tumbuhnya tidak 'sustainable' dan cepat," kata Bambang. Ia menambahkan bahwa stok infrastruktur yang rendah ini berada di bawah rata-rata standar global sebesar 70 persen atau negara maju, seperti Jepang, yang sudah di atas 100 persen, Cina 80 persen dan Amerika Serikat 76 persen.

Untuk itu, penyediaan infrastruktur yang memadai harus dilakukan dalam jangka menengah panjang agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara maju pada tahun 2045 dan stok infrastruktur terhadap PDB meningkat mendekati angka minimal sebelum terjadinya krisis 1998. "Paling tidak kita mendekati tingkat sebelum 1998 sebesar 49 persen, range 40 s.d. 45 persen sudah merupakan perbaikan. Kalau mau jadi negara maju, kita hanya mimpi kalau tidak membangun infrastruktur," ujar mantan Menteri Keuangan ini.

Bambang mengatakan bahwa Pemerintah sudah berupaya untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Tidak hanya memanfaatkan dana APBN, tetapi juga mengundang peran swasta dan BUMN melalui berbagai skema pembiayaan, seperti KPBU maupun PINA. "Kita harus kejar, 'all out' untuk mendorong pembangunan infrastruktur dengan melibatkan swasta dan BUMN. Pemerintah memang harus berkorban karena pemenuhan kebutuhan infrastruktur tidak bisa menunggu," kata Bambang. Total nilai investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur 2015 s.d. 2019 mencapai Rp4.769 triliun yang di antaranya dipenuhi melalui APBN Rp1.969,6 triliun atau 41,3 persen, swasta Rp1.740,7 triliun atau 36,5 persen dan BUMN Rp1.058,7 triliun atau 22,2 persen.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Sebut GPN Hemat Devisa Negara

  NERACA   Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia menganggap penerapan Kartu Debit Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan keluaran dalam…

Tingkat Kepatuhan Pejabat Negara Hanya 52%

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara nasional untuk tingkat eksekutif kepatuhannya 53%, yudikatif 41%, MPR 50%, DPR 12,95%, DPD…

Geliat YPA-MDR Bangun Desa Wisata Lewat Kebudayaan - Ciptakan Ekonomi Kerakyatan

Menunjukkan eksistensinya terhadap kepedulian pengembangan dunia pendidikan tanah air, khususnya masyarakat prasejahtera, PT Astra Internasional lewat Yayasan Pendidikan Astra-Michael D.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pentingnya Memanfaatkan Energi Baru dan Terbarukan

      NERACA   Jakarta - Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan penentu tercapainya kedaulatan energi. Indonesia pun…

Taiwan akan Jadikan Indonesia Basis Produksi di Asia

      NERACA   Jakarta - Pemerintah New Taipei City bekerjasama dengan Taiwan External Trade and Development Council di…

LG Targetkan Penjualan AC Komersil Naik 30% - Sertifikasi Uji Hemat Listrik

      NERACA   Jakarta – PT LG Electronics Indonesia (LG) baru saja mengantongi uji hemat listrik dari lembaga…