NERACA

Medan - Target pengoperasian Jalur Ganda Kereta Api Medan-Kualanamu dipercepat mengingat kebutuhan akan alternatif moda transportasi yang cepat dan memberikan kepastian waktu. “Proyek 32 kilometer menuju Kualanamu, di antaranya 10 kilometer 'elevated' akan selesai kira-kira Oktober-November 2018. Tapi kita akan coba mempercepat itu," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam peninjauan proyek Jalur Ganda KA layang di Stasiun Medan, Medan, Rabu (17/1).

Budi mengatakan saat ini progres keseluruhan 90 persen di mana jalur ganda KA darat 94 persen, sementara layang 88 persen. "Kita harus melakukan upaya yang lebih maksimal, dari segi pembangunan maupun utilisasi dari segi kereta api itu sendiri," ucapnya. Dia menyebutkan tingkat keterisian penumpang (load factor) kereta bandara hanya 30 persen. "Untuk itu, saya mengimbau kepada masyarakat Medan untuk menggunakan KA karena ramah lingkungan dan memberikan solusi bagi kemacetan yang begitu padat," ujarnya, berharap.

Selain itu, Budi menilai harus didukung dengan peningkatan layanan dan dengan pembangunan jalur ganda KA, maka diharapkan hal itu bisa segera terwujud. Dengan adanya jalur ganda, perjalanan akan bertambah dari 42 perjalanan 76 perjalanan. Selain itu, kecepatan akan meningkat dari 30 menit dari Medan ke Bandara Kualanamu menjadi 20-25 menit. Untuk jalur ganda layang, pembiayaan bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2015-2018 dengan total senilai Rp2,8 triliun.

Sementara untuk jalur ganda darat bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahub 2014-2016 dengan total senilai Rp454 miliar. Terkait tarif, Budi mengatakan saat ini masih Rp100.000 dan belum ada usulan untuk penurunan tarif. "Untuk tarif saya pikir kita masih di Rp100.000 mungkin kita akan berikan substitusi lain bukan tarif. Karena Railink itu swasta, kalau kita berikan lebih rendah, saya khawatir kepastian hukum dari mereka yang telah ditetapkan melalui studi kelaikan tidak terjadi," tuturnya.

Dia mengatakan akan melakukan pembicaraan dengan pemerintah daerah terkait pemberian subsidi atau sponsor. "Nanti coba kita bicarakan dengan Pemda untuk pemberian subsidi atau sponsor dari pihak lain. Jadi tarif akan turun apabila mendapatkan subsidi dan sponsor dari pihak lain," imbuhnya. Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong agar proyek-proyek infrastruktur dikerjasamakan dengan swasta karena anggaran pemerintah yang terbatas.

"Dari segi pembiayaan tidak ada kendala, ini tahun 2018 sudah hampir selesai. Apabila ada tambahan seperti untuk meningkatkan kapasitas ada baiknya kita untuk melibatkan pihak swasta dengan skema KPBU," katanya. Terkait subsidi tarif, Sri mengatakan mencontohkan proyek LRT Jabodebek di mana sistem pengembalian 10 tahun menggunakan asumsi subsidi tarif. "Supaya masyarakat tetap bisa dan proyeknya jalan, namun ada bagian dari pemerintah yang membayar selama 10 tahun, sehingga kita tidak perlu menganggarkan sepenuhnya kepada Perhubungan untuk menyelesaikan suatu proyek yang besar," tuturnya.

Dia menambahkan biasanya anggaran itu untuk menyelesaikan proyek selama tiga tahun di mana untuk proyek besar sangat menguras anggaran. "Oleh karenanya yang dapat digunakan adalah menggunakan swasta dan kita hitung bagaimana menyicilnya. Untuk KPBU di Sumut belum banyak yang sedang kita rintis itu termasuk LRT itu," katanya.