NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tak juga belum diungkap tuntas. Hal itulah yang mendasari puluhan orang yang berasal dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda mendatangi lembaga antirasuah tersebut untuk meminta kepada KPK untuk segera menuntaskan kasus.

Berdasarkan audit investigatif Badan Pemerika Keuangan (BPK), kerugian negara dari kasus BLBI mencapai Rp 4,58 triliun. BPK menyimpulkan ada indikasi penyimpangan dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada BDNI. Pasalnya, BDNI merupakan salah satu penerima BLBI saat krisis moneter melanda Indonesia. Nilainya mencapai Rp47,2 triliun.

Koordinator lapangan aksi Kasim Balasa dan Rony Kasongat menyorot kinerja KPK. Mereka menilai KPK malah memback up kasus BLBI ini. "Kami mempertanyakan mengapa Sjamsul Nursalim, Boyke Gozali dan Artalyta Suryani belum ditahan KPK?," tanya Rony. "Hari ini kita minta KPK menyita aset milik Sjamsul Nursalim yang di DKI dikelola Boyke Gozali dan Artalyta Suryani," tambah Kasim.

Ia menjelaskan pada April 2004, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafrudin Arsjad menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk BDNI. Namun penerbitan SKL ini bermasalah karena Sjamsul baru melunasi Rp1 triliun dari Rp4,75 triliun utang tersisa. “Sedangkan sisa Rp3,75 triliun tak pernah dibayarkan. Sebagai pemegang saham pengendali BDNI, Sjamsul adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kerugian negara Rp3,75 triliun karena melawan hukum dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU tipikor,” jelasnya.

Dalam kasus BLBI, sambung dia, juga diduga kuat melibatkan dua orang kepercayaan Sjamsul yaitu Boyke Gozali dan Artalyta Suryani. Dua orang tersebut, menurut Kasim, diduga mempunyai peran penting. Boyke bertugas sebagai operator money laundry dan Artalyta sebagai makelar kasus. “Meskipun BDNI telah tutup, tetapi kami meminta KPK harus tetap memburu aset BDNI atau aset Sjamsul yang telah dialirkan ke sejumlah perusahaan lain milik Sjamsul yang dikelola oleh Boyke demi untuk mengembalikan kerugian negara. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 Perma no 1e tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi,” katanya.

Ia pun membeberkan beberapa aset yang diduga dimiliki oleh Sjamsul Nursalim dari tindak pidana korupsi yang dikelola oleh kaki tangannya yaitu Artalyta dan Boyke. Diantaranya PT Plaza Indonesia Reality Tbk, Plaza Jababeka Bekasi, PT Mitra Adiperkasa, Pulau Kelor yang terletak di kepulauan seribu, pabrik pemotongan granit yang ada di daerah cibubur, kebun kelapa sawit yang adi di bangka belitung dengan luas 10.000 hektar, tambang batubara di kalimantan dengan luas 10.000 hektar, worter wodsenter di Batam dengan luas 3.000 hektar, PT graha metropolitan nuansa dan GT Radial.

“Maka dari itu, kita meminta tiga hal yaitu pertama, meminta KPK untuk mengusut kasus suap BLBI. Kedua, medesak KPK untuk segera menangkap dan memenjarakan Sjamsul, Artalyta dan Boyke serta menyita seluruh aset mereka. Ketiga, mendorong dan mengawal KPK untuk tetap istiqomah dalam membongkar kasus korupsi Sjamsul cs tanpa pandang bulu sedikitpun,” pungkasnya.