Pelaksanaan Upah Minimum Perlu Pengawasan

NERACA

Jakarta---Pemerintah bersama bersama Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia sepakat mengoptimalkan dan melakukan penguatan terhadap pengawasan pelaksanaan upah minimum di daerah. “ Setelah penetapan upah minimum, aspek pengawasan pelaksanaannya harus dilakukan secara efektif dan optimal untuk mencegah timbulnya perselisihan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta,

Menurut Cak Imin-panggilan akrabnya, pengawasan ini diperlukan karena salah satu penyebab timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan penetapan upah minimum yang terjadi belakangan ini adalah penetapan upah minimum tidak sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. "Mekanisme dan tata kerja Dewan Pengupahan harus dibenahi sehingga mampu mengakomodir kepentingan pekerja dan Pengusaha. Para pekerja dan pengusaha pun harus sepakat mengikuti hasil keputusan dewan pengupahan secara konsisten," tukasnya.

Lebih jauh kata Muhaimin, untuk mencegah terulangnya permasalahan pengupahan di tahun-tahun mendatang, penetapan upah minimum harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berpatokan pada keputusan Dewan pengupahan daerah. "Dibutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk tidak merevisi penetapan upah minimum karena sebelumnya telah dibicarakan melalui Dewan Pengupahan, yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha," imbuh Muhaimin.

Sedangkan dalam penetapan Upah Minimum Sektoral maka harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara Asosiasi Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. "Gubernur yang akan menetapkan Upah Minimum Sektoral harus memperhatikan kesepakatan tertulis Asosiasi Perusahaan dengan SP/SB," tegasnya.

Untuk ke depannya, dalam penetapan upah minimum, tambahnya para kepala daerah pun harus memperhatikan batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. "Penetapan upah minimum harus tepat waktu 60 hari untuk UMP dan 40 hari untuk UMK sebelum berlakunya UMP/UMK tersebut," pungkasnya.

Senada dengan Kemenakertrans, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan terkait dengan perburuhan, pemerintah bertekad bahwa tripartit (pemerintah, pungusaha dan buruh) merupakan instrumen yang memang betul-betul memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk mengambil keputusan yang terkait upah minimum.

Menurut Hatta, pemerintah telah menerima masukan dari sejumlah gubernur terkait perubahan peraturan tentang perburuhan. "Para gubernur telah memberikan masukan terkait dengan peraturan pemerintah dan Kepmenker No.17/2005 tentang kehidupan layak hidup dan PP No.8/1981 tentang perlindungan upah. Gubernur sudah memberikan masukan dalam upaya untuk memberikan satu tingkat industrialisasi yang lebih baik," paparnya. **bari

BERITA TERKAIT

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital - Ketua KPPU

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital Ketua KPPU NERACA Padang – Ketua Komisi Pengawas Persaingan…

Saham IKAI Masuk Dalam Pengawasan BEI

NERACA Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencermati perkembangan pola transaksi saham PT Intikeramik Alamsari Industri Tbk (IKAI). Hal…

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1%

      NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia di akhir 2017 meningkat 10,1 persen (tahun ke…

Muliaman Hadad Ditunjuk jadi Dubes RI untuk Swiss

    NERACA   Jakarta-Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad resmi ditunjuk menjadi Duta Besar…

Tiga Tahun Jokowi Diklaim Berhasil Turunkan Inflasi

      NERACA   Padang - Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan dalam tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi…