NERACA

Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan seluas 518.418 hektare hutan produksi dikonversi menjadi hutan alam mulai 2017 hingga 2026. “Luasan tersebut didapatkan dari 31 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berada pada fungsi lindung gambut,” kata Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah pada paparan kinerja dan implementasi kebijakan pemulihan ekosistem gambut di Jakarta, Kamis (11/1).

Dia menjelaskan, 31 perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) berupa surat keputusan terkait rencana pemulihan dan penetapan titik penataan tinggi muka air tanah dengan luas Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) 1.105.125 ha terdiri dari fungsi lindung seluas 717.583 ha dan fungsi budidaya seluas 387.542 ha.

Sebelumnya KLHK telah menerbitkan surat perintah pemulihan terhadap 87 perusahaan HTI yang masuk dalam fungsi ekosistem gambut dengan luas area 2.443.648 ha, namun hingga akhir Desember 2017 baru 31 perusahaan HTI yang mendapat pengesahan revisi RKU. Setelah dilakukan pembahasan disepakati rencana pemulihan ekosistem gambut dan penetapan titik penataan tinggi muka air tanah manual, titik pemasangan alat pengukur tinggi muka air tanah otomatis serta titik stasiun pemantauan curah hujan.

Sementara sebanyak 14 perusahaan HTI telah dilakukan penetapan titik penataan tinggi muka air tanah melalui mekanisme proper dengan luas 679.962 ha terdiri dari fungsi lindung seluas 388.159 ha dan fungsi budidaya seluas 291.803 ha. Sedangkan 43 perusahaan belum mengajukan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut dan usulan titik penataan tinggi muka air tanah luas fungsi ekosistem gambut 455.417 ha berupa fungsi lindung 177.138 ha dan fungsi budidaya 278.279 ha.

Namun melalui pembahasan teknis, KLHK telah menetapkan 3.932 unit titik penataan tinggi muka air tanah, 397 data logger dan 169 unit stasiun curah hujan kepada 45 perusahaan HTI yang belum mengajukan dokumen pemulihan tersebut.

Namun begitu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat dari peta indikatif wilayah adat 9,3 juta hektar, baru 17.092 hektar hutan adat dapat pengakuan. Konflik agraria dan kriminalisasi masyarakat yang berjuang mempertahankan wilayah mereka terus terjadi. Bagaimana prediksi kondisi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat tahun ini dan langkah apa yang semestinya dilakukan ke depan? “Luas hutan adat yang ditetapkan masih sangat sedikit. Masyarakat sangat sulit mewujudkan hak mencapai kesejahteraan,” kata Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal AMAN.

Dia tak puas dengan kebijakan selama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dia menduga, implementasi pengakuan hutan adat sangat lamban karena permasalahan administrasi dan tak ada kemauan politik serius. Rukka mengkiritisi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Sejak 2011, katanya, Badan Pertanahan Nasional sudah nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan AMAN, soal pengakuan hutan adat, namun tak pernah terimplementasi. “Prestasi mereka (Kementerian ATR/BPN-red) masih nol,” ucap Rukka.

Dia bilang, lembaga yang sebenarnya memiliki dasar dalam pengambilan kebijakan, melalui UU Pokok Agraria Tahun 1960 itu Kementerian ATR/BPN, namun hingga kini tak pernah memiliki mekanisme atau prosedur pengakuan masyarakat adat. Bahkan, AMAN mendapatkan laporan, penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden di desa-desa dalam implementasi reforma agraria dan perhutanan sosial ada yang ditarik kembali, hutan adat dapat pengakuan tetapi hutan sudah tak ada. Ada juga wilayah masih tumpang tindih dengan taman nasional dan hanya sebagian bisa terakses.