NERACA

Jakarta - Presiden Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada Kamis mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan kenaikan tajam permintaan minyak global pada 2018. Suhail Al-Mazrouei, presiden OPEC dan menteri energi Uni Emirat Arab (UEA), mengatakan di Twitter bahwa dia memperkirakan 2018 akan menjadi sebuah tahun dengan permintaan minyak yang kuat. “OPEC hanya akan mengambil tindakan drastis saat terjadi krisis, jika tidak pihaknya tidak akan masuk untuk mengubah kondisi pasar ekonomi normal," tambahnya, seperti dikutip kantor berita Antara, kemarin.

Pada Rabu (10/1), harga minyak melonjak mendekati level tertinggi tiga tahun, ketika satu barel (159 liter) mencapai 69,23 dolar AS, namun harga telah turun sedikit sejak saat itu. OPEC dan mitranya pada 30 November 2017 sepakat untuk memperpanjang pemotongan produksi sampai akhir 2018, sembilan bulan lebih lama dari kesepakatan sebelumnya. "Kami bergerak ke lingkungan dampak geopolitik yang lebih rendah dan lebih banyak penggerak fundamental pasar pada harga minyak," kata presiden OPEC.

Pada 2016, negara-negara OPEC mencapai kesepakatan di Wina untuk mengurangi produksi minyak harian selama paruh pertama 2017 guna meningkatkan harga minyak dunia. Kesepakatan tersebut juga didukung oleh 11 negara non-OPEC. Pada akhir Mei, para pihak dalam kesepakatan tersebut, setuju untuk memperpanjang kesepakatan tersebut sampai akhir Maret 2018.

OPEC sangat bangga dengan kesepakatan pemotongan produksi tersebut dan peran yang dimainkannya dalam memastikan stabilitas pasar global, kata Mazrouei. Ketika ditanya apakah dia mengharapkan semua negara anggota OPEC dan anggota non-OPEC Rusia untuk berpegang pada kesepakatan tersebut, Mazrouei mengatakan "harapan saya adalah bahwa pemenuhan pemotongan produksi akan berlanjut dan tetap kuat." Dia menambahkan bahwa dia mengharapkan "Arab Saudi untuk menepati janjinya dan mengumumkan kepada publik raksasa energi milik negaranya Saudi Aramco pada 2018."

Bagi Indonesia, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menegaskan, jika pemerintah tetap ngotot terhadap asumsi harga minyak dalam APBN 2018, dampaknya akan mengganggu daya beli. Pasalnya, harga minyak akan berdampak pada Tarif Dasar Listrik (TDL). "TDL ini sangat sensitif dengan harga minyak dunia. Jadi begitu naik sedikit saja itu mempengaruhi TDL," kata Faisal.

Padahal, pemerintah telah berjanji tidak akan melakukan penyesuaian administered prices tahun ini. Akan tetapi, jika harga semakin tinggi, PLN akan terkena imbasnya. Saat itu, pemerintah akan dihadapkan pada pilihan untuk menaikkan harga listrik atau tidak melakukan penyesuian dan tetap bertahan menjaga subsidi listrik. Otomatis, kata Faisal, kondisi ini akan menggoyahkan daya beli masyarakat yang niatnya ingin dijaga tahun ini. "Tidak ada [kenaikan] administered prices, bansos ditambah, subsidi juga ditambah. Janjinya kan begitu," jelasnya.

Di sisi lain, kenaikan harga minyak mentah dunia dapat mendorong pemerintah melakukan efisiensi di tataran kementerian dan lembaga (K/L). Dengan catatan, pemerintah tidak akan menambah utang dan menahan pelebaran defisit. “Otomatis harus dipangkas. Yang kena infrastruktur besar, bantuan sosial, termasuk subsidi,” ujar Faisal.