NERACA

Bali - Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan realisasi rasio elektrifikasi hingga akhir 2017 mencapai 94,83 persen atau lebih tinggi 2,08 persen dari target 92,75 persen. "Kami berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi hingga akhir 2017 menjadi 94,83 persen atau lebih tinggi dua persen dari target," kata Jonan di Kuta, Bali, Kamis (11/1).

Menurut Jonan, pada 2018, pihaknya juga optimistis rasio elektrifikasi akan mencapai 97,5 persen atau lebih tinggi dibandingkan target sebesar 95,15 persen. "Sehingga pada 2019, rasio elektrifikasi bisa mencapai 99,9 persen atau lebih tinggi dari target 97,5 persen," katanya. Jonan yang juga merupakan alumnus Unversitas Airlangga tersebut mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk mencapai angka rasio elektrifikasi hingga 99,9 persen tersebut.

Di antaranya, menurut dia, melalui pembangunan pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT) setempat. "Di sejumlah wilayah Indonesia, jarak antardesanya berjauhan, sehingga akan dibangun listrik 'off grid' bersumber EBT," ujarnya. Program lainnya adalah pemasangan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) dengan dana dari APBN. "Tahun lalu pemasangan LTSHE mencapai 1.000 desa. Tahun 2018 ini kami targetkan mencapai 1.500 desa. Jadi, tahun ini tuntas 2.500 desa," katanya.

Terakhir, pembangunan listrik desa melalui anggaran PLN (APLN) dan APBD. "Jadi, program penyediaan listrik melalui sinergi APBN/APBD dan anggaran PLN di antaranya pada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta memberi kesempatan swasta melalui peningkatan pemanfaatan sumber EBT setempat," katanya.

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, masih terdapat sekitar 2.500 desa di seluruh Indonesia yang sama sekali belum menikmati akses listrik. Di mana Papua dan Maluku menjadi daerah yang paling banyak desanya belum menerima aliran listrik. Adapun rincian daerah yang menjadi fokus pemerintah adalah, Sumatera telah dilistriki 54 desa dan yang belum 9 desa, Sulawesi telah dilistriki 8 desa dan yang belum 7 desa, Nusa Tenggara telah dilistriki 5 desa dan yang belum 18 desa, Kalimantan telah dilistriki 15 desa dan yang belum 14 desa, Maluku dan Papua telah dilistriki 12 desa dan yang belum 2.377 desa.

Untuk mempercepat program tersebut, tahun lalu Menteri ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 38 tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil.

Permen ESDM ini memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah untuk berkewenangan dalam memberikan kesempatan kepada badan usaha sebagai penyelenggara Usaha penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi untuk skala kecil. Selain itu, program percepatan elektrifikasi di pedesaan ini memanfaatkan penggunaan sumber energi terbarukan (EBT) sebagai sumber energi listrik.

Jonan dalam kesempatan sebelumnya mengungkapkan, terdapat tiga fokus utama dalam pengembangan ketenagalistrikan di Indonesia. Fokus tersebut antara lain ketersediaan listrik, pemerataan distribusi, serta tarif yang terjangkau sehingga dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. "Saya tambahkan, yang keempat penggunaan energi bersih," katanya.

Penggunaan energi bersih harus dilakukan untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Jonan mengatakan, pihaknya terus berusaha untuk mencapai target sebesar 23 persen bauran energi dari energi baru terbarukan (EBT) pada 2025 mendatang. Untuk itu, pemerintah terus mengupayakan perluasan penggunaan energi listrik khususnya yang berasal dari EBT.

Energi listrik merupakan energi utama yang bisa dihasilkan di dalam negeri. Sehingga hal ini akan menggurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Kampanye penggunaan energi listrik terus dilakukan terutama di bidang transportasi. "Saya sudah membeli motor listrik, bahkan sudah ada STNK-nya," lanjut Jonan.