NERACA

Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan untuk dapat terus menurunkan tingkat kemiskinan di Tanah Air, inflasi harus dijaga stabil. "Untuk mendorong penurunan kemiskinan sesuai target, inflasi perlu dijaga tetap stabil terutama inflasi pada komponen makanan," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/1). Pada 2018, tingkat kemiskinan ditargetkan mencapai 9,5-10 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2017 realisasi tingkat kemiskinan mencapai 10,12 persen, turun cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 10,7 persen.

Dari sisi inflasi, untuk tahun ini inflasi ditargetkan berada di rentang 2,5-4,5 persen. Dalam tiga tahun terakhir, inflasi sendiri relatif rendah yaitu 3,35 persen pada 2015, 3,02 persen pada 2016, dan 3,61 pada 2017 lalu. “Menjaga inflasi sangat penting. Banyak orang yang tadinya tidak miskin, salah-salah bisa jadi miskin karena inflasi,” ujar Bambang.

Pada 2017 lalu, inflasi terjaga stabil dalam rentang target 3-5 persen. Dalam kurun waktu Maret-September 2017, inflasi umum dapat dijaga pada tingkat 1,45 persen. Pemerintah juga berhasil menjaga stabilitas harga pada saat hari raya lebaran, terutama komponen makanan. Tingkat kemiskinan pada September 2017 yang mencapai 10,12 persen merupakan yang terendah selama hampir dua dekade. Terjadi penurunan kemiskinan sekitar 1,18 juta jiwa penduduk miskin, penurunan paling besar dibandingkan rata-rata penurunank kemiskinan yang hanya kurang dari 500 ribu orang per tahun.

Selain karena inflasi yang terjaga, penurunan kemiskinan tersebut juga disebabkan meningkatnya upah riil buruh tani sebesar 1,05 persen dalam enam bulan terakhir. “Buruh tani merupakan salah satu tenaga kerja terbanyak yang tergolong miskin. Peningkatan upah riil buruh tani sangat membantu peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini mendukung menurunnya kemiskinan di perdesaan,” kata Bambang. 

Dalam kesempatan sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan kenaikan harga minyak dunia dan bahan pangan bisa mempengaruhi pergerakan inflasi pada 2018. "Yang harus diwaspadai yaitu 'volatile food' dan harga minyak," kata Agus. Ia mengatakan pergerakan harga minyak dunia yang cenderung mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir bisa menjadi risiko yang mempengaruhi inflasi. Namun, ia memastikan, potensi kenaikan harga bensin jenis pertamax dari risiko harga minyak dunia ini tidak mengganggu proyeksi inflasi 2018 sebesar 3,5 persen plus minus satu persen.

Meski demikian, Agus mengakui harga minyak yang diatas rata-rata asumsi dalam APBN 2018 sebesar 48 dolar AS per barel bisa berdampak positif kepada penerimaan negara. "Ini bisa membuat rencana penyerapan anggaran, khususnya konsumsi pemerintah dan pemberian bantuan sosial bisa direalisasi dan ini bagus bagi pertumbuhan ekonomi," ujar Agus.

Selain itu, ia mengharapkan harga bahan pangan yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi dan telah terjaga dengan baik sepanjang 2017, tidak mengalami gejolak pada 2018. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan tarif listrik menjadi komoditas yang dominan terhadap inflasi nasional pada 2017 yang tercatat sebesar 3,61 persen.

Selain tarif listrik yang memberikan andil inflasi 0,81 persen pada 2017, komoditas lain yang dominan terhadap inflasi adalah biaya perpanjangan STNK 0,24 persen, ikan segar 0,20 persen, dan bensin 0,18 persen. Dengan kondisi ini, inflasi harga diatur pemerintah (administered prices) tercatat tinggi pada 2017 yaitu mencapai 8,7 persen, diikuti inflasi inti 2,95 persen dan harga bergejolak (volatile food) 0,71 persen.

"Upaya untuk menjaga 'volatile food' pada 2017 lumayan sukses, dan ini perlu dijaga untuk 2018. Kita jadikan ini pengalaman bagus untuk mengantisipasi gejolak yang tidak perlu," ujar Kepala BPS Suhariyanto. Pencapaian laju inflasi pada 2017 sebesar 3,61 persen ini dibawah asumsi inflasi yang ditetapkan pemerintah dalam APBNP sebesar 4,3 persen.