Pemerintah Tingkatkan Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan

Pemerintah Tingkatkan Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan

NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya untuk meningkatkan penegakan hukum, pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan melalui kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa Nota Kesepahamanan tentang Penegakan Hukum, Pengawasan, dan Pengamanan di Bidang Perdagangan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kerja sama sinergis antara Kemendag dan Polri."Pelaksanaan penandatanganan 'MoU' ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis antara Kementerian Perdagangan dan Polri dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan," kata Enggartiasto, di Jakarta, Senin (8/1).

"MoU" itu ditandatangani Enggartiasto dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta. MoU tersebut merupakan perpanjangan dari MoU yang ditandatangani pada 4 Januari 2013 dan telah berakhir pada 4 Januari 2018.

Nota kesepahaman tersebut juga merupakan kesinambungan dari penandatanganan Perjanjian Kerja sama tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum, Pengawasan, Pengamanan Perdagangan di Bidang Perlindungan Konsumen, kegiatan Perdagangan dan Metrologi Legal.

Melalui MoU tersebut, Kemendag dan Polri sebagai lembaga negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum sepakat untuk saling mendukung dalam menyelesaikan tanggung jawab penegakkan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Ruang lingkup MoU meliputi koordinasi kegiatan dalam bidang pertukaran data dan atau informasi, penegakan hukum, pengawasan, pengamanan, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Dalam kesempatan tersebut, Tito mengatakan bahwa, saat ini yang diperlukan saat ini adalah langkah konkret dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat, termasuk pelaku usaha dan konsumen.

Menurut Tito, dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan, Polri sepakat untuk memberikan dukungan berupa bantuan taktis, teknis, upaya paksa, dan konsultasi. Dalam kaitannya dengan kegiatan penegakkan hukum, Polri sepakat untuk tetap mengedepankan Kemendag.

Kemendag sepakat memberikan dukungan keterangan ahli, maupun pertukaran data dan informasi yang diperlukan Polri dalam penegakkan hukum. Proses penegakan hukum juga dilaksanakan melalui koordinasi dan pengawasan (Korwas) oleh Penyidik Polri terhadap PPNS Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan capaian kinerja Kementerian Perdagangan pada tahun 2017, telah dilaksanakan pengawasan terhadap 582 barang di pasar, dimana barang yang memenuhi ketentuan sebanyak 397 barang, tidak memenuhi ketentuan sebanyak 171 barang, dan dalam proses uji sebanyak 14 barang.

Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan terhadap empat jenis kegiatan perdagangan, yaitu Perizinan Perdagangan Dalam Negeri, Perizinan Perdagangan Luar Negeri, Distribusi Barang Pokok dan Penting, serta Distribusi Barang yang diatur.

Dari total 303 pengawasan terhadap pelaku usaha, sebanyak 162 pelaku usaha telah memenuhi ketentuan, dan 141 pelaku usaha belum memenuhi, dimana 35 pelaku usaha direkomendasikan untuk dicabut Angka Pengenal Importir yang dimiliki. Ant

BERITA TERKAIT

Subsidi Bisa Tingkatkan Penerimaan Pajak

Subsidi Bisa Tingkatkan Penerimaan Pajak NERACA Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kusfiardi, menilai, subsidi…

Pemkot Palembang Tingkatkan Promosi Potensi Daerah

Pemkot Palembang Tingkatkan Promosi Potensi Daerah NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan berupaya meningkatkan kegiatan promosi potensi…

Keuangan PLN dan Pertamina Jadi Fokus Pemerintah - HARGA MINYAK DUNIA MELAMBUNG TINGGI

NERACA Jakarta – APBN 2018 menetapkan asumsi harga minyak sebesar US$48 per barel. Akan tetapi, harga minyak dunia yang menjadi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

ASAFF 2018: HKTI Jaring Inovator Sektor Pertanian

ASAFF 2018: HKTI Jaring Inovator Sektor Pertanian NERACA  Jakarta – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menjaring para inovator sektor pertanian…

APPTHI: Keadilan Masih Langka di Era Reformasi

  NERACA Jakarta - Orde Reformasi sebagai pengganti Orde Baru memang sudah berjalan 20 tahun, tetapi bidang hukum belum mampu…

Mantan Ketua KPK - Korupsi Merusak Mental dan Budaya

Abraham Samad Mantan Ketua KPK Korupsi Merusak Mental dan Budaya Manado - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad…