Pemerintah Siap Ajukan APBN-P - Antisipasi Harga Minyak

NERACA

Jakarta---Pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk mengajukan i APBN Perubahan (APBN-P) 2012 terkait dengan makin melambungnya harga minya dunia yang sudah mencapai US100/barel. Apalagi perhitungan ICP dalam APBN hanya UD$90/barel. “Kami sangat ingin menjaga kesehatan fiskal, dan kesehatan fiskal itu dengan kita maju bersama usulan APBN-P,” kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo kepada wartawan di Jakarta,2/2.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini mengakui usulan APBN-P ini . Karena belum jelasnya langkah pembatasan konsumsi BBM subsidi dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 10% di April 2012. Disisi lain, harga minya yang terus berfluktuatif. "Karena aspek perubahan harga minyak membuat pos subsidi kita lebih besar dari yang dianggarkan, kalau pembicaraan tidak bisa diselesaikan dalam pertemuan di Komisi (VII), “ terangnya.

Selain itu, menurut Agus lagi, pengajuan usulan APBN-P ini semata-mata menjaga keseimbangan fiskal dan sekaligus untuk mengevaluasi berbagai pos penerimaan dan pengeluaran anggaran. “Kami sangat ingin menjaga kesehatan fiskal, dan kesehatan fiskal itu dengan kita maju bersama usulan APBN-P, dan APBN-P itu intinya adalah satu media untuk mnegevaluasi penerimaan-penerimaan kita dan pengeluaran-pengeluaran belanja, dan pengeluaran belanja itu yang perlu dilakukan penyesuaian untuk meengantisipasi April tidak seperti yang kita rencanakan," tambahnya

Namun Agus masih berharap Komisi VII DPR mengizinkan kenaikan TDL 10%. Sehingga subsidi bisa ditekan dan menghemat anggaran. "Saya tentu mengharapkan pembicaraan pemerintah dengan Komisi VII DPR sudah diizinkan untuk menyesuaikan listrik dan biar dilaksanakan oleh PLN dengan baik,” paparnya.

Agus khawatir subsidi listrik akan makin membengkak. Sehingga beban APBN makin berat. “Karena kalau seandainya tidak dilakukan penyesuaian harga itu subsidi kita di listrik akan membesar dan kita khawatir selama ini pagu yang disubsidi selalu terlampaui. Jadi saya mengharapkan kebijakan kenaikan TDL bisa dilakukan dan dilaksanakan paling lambat April 2012," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan harga minyak mentah yang telah menembus US$ 100 per barel atau di atas perhitungan APBN 2012 yang sebesar US$ 90 per barel. Ini bakal membuat anggaran subsidi energi menembus Rp 200 triliun.

Sementara Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha mengatakan pembatasan konsumsi BBM subsidi hampir dipastikan batal untuk kedua kalinya karena pemerintah tidak siap. Skenario "pancingan" kenaikan harga BBM Rp 500-1.500 per liter dari pemerintah pun siap disambut DPR.

Menurut Satya, pemerintah kemungkinan besar segera mengirim surat ke DPR agar Badan Anggaran DPR segera membahas soal kenaikan harga BBM ini dan mengesahkan APBN Perubahan 2012.

MInggu lalu, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengaku pemerintah belum berani menargetkan realisasi penyerapan anggaran bisa mencapai 20% pada kuartal I-2012 ini. Kemenkeu masih trauma dengan "penyakit" penyerapan anggaran yang rendah di awal tahun-tahun lalu."Kalau (penyerapan anggaran) 20 persen, saya kurang yakin, tapi mudah-mudahan bisa di atas 10%," ujarnya

Dikatakan Agus, pihaknya akan melakukan perbaikan dari sisi perencanaan sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak asal-asalan. "Persiapannya sudah lebih matang sekarang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi kita harus lihat lagi apakah sudah sempurna betul seperti disbursment plan (penyerapan) itu kan ternyata ada yang masih asal saja, yang penting diplot rupiahnya setiap bulan tapi tidak disesuaikan dengan kegiatan riilnya, nanti kita perbaiki lagi," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

UPN VETERAN JAKARTA SIAP HADAPI INDUSTRI 4.0

Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta DR Erna Hernawati AK, CPMA, CA (ke empat dari kiri) berpose salam Bela…

Ragukan Data Pemerintah, Pengusaha Lebih Suka Cari Data Sendiri

    NERACA   Jakarta – Direktur Eksekutif Petani Centre Entang Sastraatmaja menilai pengusaha lebih suka mencari data sendiri ketimbang…

Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah dan Lion Air Pasca Rekomendasi KNKT

Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah dan Lion Air Pasca Rekomendasi KNKT NERACA Jakarta - Peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air, JT 610…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

DataOn Bentuk Perusahaan Baru GreatDay HR

      NERACA   Jakarta - DataOn (PT. Indodev Niaga Internet) meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi…