Pemerintah Siap Ajukan APBN-P - Antisipasi Harga Minyak

NERACA

Jakarta---Pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk mengajukan i APBN Perubahan (APBN-P) 2012 terkait dengan makin melambungnya harga minya dunia yang sudah mencapai US100/barel. Apalagi perhitungan ICP dalam APBN hanya UD$90/barel. “Kami sangat ingin menjaga kesehatan fiskal, dan kesehatan fiskal itu dengan kita maju bersama usulan APBN-P,” kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo kepada wartawan di Jakarta,2/2.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini mengakui usulan APBN-P ini . Karena belum jelasnya langkah pembatasan konsumsi BBM subsidi dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 10% di April 2012. Disisi lain, harga minya yang terus berfluktuatif. "Karena aspek perubahan harga minyak membuat pos subsidi kita lebih besar dari yang dianggarkan, kalau pembicaraan tidak bisa diselesaikan dalam pertemuan di Komisi (VII), “ terangnya.

Selain itu, menurut Agus lagi, pengajuan usulan APBN-P ini semata-mata menjaga keseimbangan fiskal dan sekaligus untuk mengevaluasi berbagai pos penerimaan dan pengeluaran anggaran. “Kami sangat ingin menjaga kesehatan fiskal, dan kesehatan fiskal itu dengan kita maju bersama usulan APBN-P, dan APBN-P itu intinya adalah satu media untuk mnegevaluasi penerimaan-penerimaan kita dan pengeluaran-pengeluaran belanja, dan pengeluaran belanja itu yang perlu dilakukan penyesuaian untuk meengantisipasi April tidak seperti yang kita rencanakan," tambahnya

Namun Agus masih berharap Komisi VII DPR mengizinkan kenaikan TDL 10%. Sehingga subsidi bisa ditekan dan menghemat anggaran. "Saya tentu mengharapkan pembicaraan pemerintah dengan Komisi VII DPR sudah diizinkan untuk menyesuaikan listrik dan biar dilaksanakan oleh PLN dengan baik,” paparnya.

Agus khawatir subsidi listrik akan makin membengkak. Sehingga beban APBN makin berat. “Karena kalau seandainya tidak dilakukan penyesuaian harga itu subsidi kita di listrik akan membesar dan kita khawatir selama ini pagu yang disubsidi selalu terlampaui. Jadi saya mengharapkan kebijakan kenaikan TDL bisa dilakukan dan dilaksanakan paling lambat April 2012," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan harga minyak mentah yang telah menembus US$ 100 per barel atau di atas perhitungan APBN 2012 yang sebesar US$ 90 per barel. Ini bakal membuat anggaran subsidi energi menembus Rp 200 triliun.

Sementara Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha mengatakan pembatasan konsumsi BBM subsidi hampir dipastikan batal untuk kedua kalinya karena pemerintah tidak siap. Skenario "pancingan" kenaikan harga BBM Rp 500-1.500 per liter dari pemerintah pun siap disambut DPR.

Menurut Satya, pemerintah kemungkinan besar segera mengirim surat ke DPR agar Badan Anggaran DPR segera membahas soal kenaikan harga BBM ini dan mengesahkan APBN Perubahan 2012.

MInggu lalu, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengaku pemerintah belum berani menargetkan realisasi penyerapan anggaran bisa mencapai 20% pada kuartal I-2012 ini. Kemenkeu masih trauma dengan "penyakit" penyerapan anggaran yang rendah di awal tahun-tahun lalu."Kalau (penyerapan anggaran) 20 persen, saya kurang yakin, tapi mudah-mudahan bisa di atas 10%," ujarnya

Dikatakan Agus, pihaknya akan melakukan perbaikan dari sisi perencanaan sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak asal-asalan. "Persiapannya sudah lebih matang sekarang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi kita harus lihat lagi apakah sudah sempurna betul seperti disbursment plan (penyerapan) itu kan ternyata ada yang masih asal saja, yang penting diplot rupiahnya setiap bulan tapi tidak disesuaikan dengan kegiatan riilnya, nanti kita perbaiki lagi," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Belanja APBN 2018 yang Kredibel

Oleh: Joko Tri Haryanto, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *) Merujuk data pemerintah, hingga 30 Juni 2017 realisasi belanja APBN mencapai…

Askrindo Syariah Siap Lebarkan Sayap

Askrindo Syariah Siap Lebarkan Sayap NERACA Jakarta - Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB)  PT Jaminan…

Perlukah Pemerintah Memberi Tunjangan Profesi Wartawan?

Oleh: D.Dj. Kliwantoro Pemerintah telah memberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun bukan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarif Cukai Rokok Naik 10% di 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah secara resmi akan menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 persen mulai…

Menyampaikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Lewat Kesenian

    NERACA   Jakarta – Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief menyampaikan bahwa pendiri bangsa…

Grand Eschol Residences & Aston Karawaci Hotel Kembali Dibangun - Sempat Tertunda

    NERACA   Jakarta - PT Mahakarya Agung Putera, pengembang Grand Eschol Residence & Aston Karawaci City Hotel, menegaskan…