Benarkah konsumsi publik turun? Silang pendapat perkara ini sepertinya belum segera berkesudahan. Masing-masing pihak keukeuh dengan pendapatnya. Pemerintah termasuk dalam gerbong penolak pendapat ini. Sejumlah menteri ekonomi beranggapan, konsumsi publik tidak turun. Yang terjadi hanyalah shifting dari belanja off line ke online.

Tapi, ketimbang sibuk ngeles dan menumpuk berbagai dalih, jauh lebih baik Pemerintah fokus menggenjot konsumsi publik. Bukankah selama ini konsumsi dalam negeri terbukti menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi yang utama? Tahun ini saja, kontribusinya diperkirakan mencapai 58%.

Ada pun resep jitu guna mendongkrak daya beli masyarakat. Dari sisi supply, Pemerintah harus berupaya menekan harga berbagai kebutuhan pokok serendah mungkin. Pasalnya, selama puluhan tahun rakyat Indonesia dipaksa membayar harga kebutuhannya lebih mahal daripada semestinya.

Selain memperbaiki sisi suplai, konsumsi publik juga bisa diekerek dengan meningkatkan permintaan. Caranya, berdayakan ekonomi masyarakat, khususnya kalangan menengah-bawah. Untuk itu, dari sisi moneter, Pemerintah harus mampu menggenjot kredit hingga mampu menumbuhkan kegiatan ekonomi rakyat.

BI melaporkan pertumbuhan kredit pada September 2017 mencapai 7,9% year on year. Angka ini lebih rendah dibandingkan Agustus yang 8,3% (yoy). Itulah sebabnya BI kembali merevisi proyeksi pertumbuhan kredit hingga akhir tahun menjadi 8%. Awal tahun silam, BI memprediksi pertumbuhannya bisa mencapai 10%-12%. Sebelumnya BI juga telah mengoreksi target menjadi di kisaran 8%-10%.

Ini jelas sangat tidak memadai. Harusnya Pemerintah menggenjot rata-rata nasional minimal jadi 15%, baru ekonomi menggeliat dan bergairah lagi. Tentu saja, perbankan nasional harus tetap prudent. Mengobral kredit secara serampangan sama saja mengundang hantu non-performing loan (NPL) yang amat mengerikan. Selama ini, mayoritas kredit hanya dinikmati pengusaha besar. Tidak tanggung-tanggung, komposisinya tidak kurang dari 73%. Sisanya yang 17% diperebutkan oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Adanya Permodalan Nasional Madani (Persero) yang terbukti sukses mendongkrak daya beli masyarakat kalangan bawah. Lewat program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), PNM berhasil menggaet dua juta nasabah dengan pinjaman modal Rp2 juta-Rp3 juta bertenor enam bulan. Hasilnya luar biasa. Ekonomi mereka jadi lebih baik, dan tentu saja, daya beli pun meningkat.

Oleh karenanya, guna melambungkan ekonomi nasional. Tidak ada cara lain selain pemerintah harus mampu dengan segenap upaya agar daya beli masyarakat bisa terus didorong.