NERACA

Jakarta - Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, kebijakan moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah menyebabkan hilangnya potensi remitansi ke dalam negeri. "Pemberlakuan moratorium ini sudah menyebabkan hilangnya potensi remitansi senilai Rp37 triliun atau setara dengan 3 miliar dolar AS," kata Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi, seperti dikutip Antara, kemarin.

Menurut Hizkia, remitansi yang dihasilkan para pekerja migran dikirim kembali ke daerah masing-masing dan digunakan untuk membiayai pendidikan anak, memberikan modal kerja untuk berwirausaha, menggerakkan perekonomian keluarga dan juga desa. Selain itu, ujar dia, Pemberlakuan moratorium ini juga dikhawatirkan akan memunculkan pasar gelap untuk mereka yang ingin menempuh cara ilegal untuk bekerja di negeri orang. Tidak hanya itu, para calon pekerja migran ini juga berpotensi menjadi korban perdagangan manusia.

Terkait dengan perayaan hari Buruh Migran Internasional yang diperingati setiap 18 Desember, CIPS ingin pemerintah mengubah signifikan nasib pekerja migran. Pemerintah, lanjutnya, harus bisa mengurangi beban finansial yang dipikul oleh para pekerja migran. Pada Oktober 2017 lalu, DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). UU ini disebut mengandung tujuh pokok bahasan, di antaranya adalah pemberian jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait perlindungan pekerja migran dan juga keluarganya dan juga pengaturan terkait sanksi.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengajak para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah di luar negeri untuk kembali ke Tanah Air dan membangun desa. "Kementerian Desa mempunyai berbagai program pembangunan di kawasan perdesaan. Dengan pengalaman para TKI di luar negeri, kami yakin semua bisa menjadi contoh bagi masyarakat desa di lingkungan kalian," ujar Menteri Eko dihadapan puluhan TKI Bermasalah (TKIB) saat pembukaan Pendidikan dan Pelatihan TKI Purna dalam Program Saya Ingin Sukses di Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat (BBPLM), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Eko mengapresiasi program Saya Mau Sukses yang memfasilitasi para TKIB agar lebih berdaya. Program lintas kementerian atau lembaga tersebut membantu para TKIB agar mereka tidak putus asa setelah mendapatkan masalah di luar negeri. Dengan program ini, dia yakin para TKIB agar bisa mandiri dengan berwirausaha.

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al-Shuaibi mengharapkan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berlaku sejak 2011 dapat segera dicabut. "Saya melihat pemutusan pengiriman TKI ke Arab Saudi tidak tepat, karena itu saya mengharapkan pengiriman TKI ke Arab Saudi kembali lagi demi kemaslahatan kedua negara," kata Al-Shuaibi.

Duta besar yang pernah mendapatkan medali Dharma Pertahanan dari Kementerian Pertahanan RI selepas masa tugasnya sebagai Atase Pertahanan Arab Saudi di Indonesia itu memuji-muji TKI yang disebutnya sebagai tenaga kerja terbaik. "TKI merupakan tenaga kerja terbaik, mereka cepat memahami apa yang diinginkan majikannya," kata Al-Shuaibi. 

Menanggapi adanya masalah yang dihadapi beberapa TKI di Arab Saudi, menurut Al-Shuaibi, hal itu wajar adanya. "Ada satu juta lebih TKI di negara kami, kalau ada satu dua masalah, itu adalah hal yang lumrah," kata dia. Dia menilai permasalahan yang dihadapi TKI menjadi besar karena sorotan media. Padahal banyak pula TKI yang berhasil di negaranya.