Eropa Diminta Batasi Defisit

NERACA

Brussel--- Pertemuan pemimpin pemerintahan UE di Brussel menghasilkan perjanjian baru yang mengatur defisit anggaran tidak boleh melampaui 0,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nominal.

Perjanjian terkait kestabilan, koordinasi, dan pemerintahan dalam Uni Ekonomi dan Moneter ini bertujuan untuk memperkuat disiplin fiskal melalui pengenalan sanksi otomatis dan pengawasan lebih ketat melalui Balanced Budget Rule (Aturan Anggaran Berimbang, red).

Perjanjian baru ini mensyaratkan anggaran nasional harus berimbang atau surplus. Hal ini akan tercapai jika defisit struktural tahunan pemerintah tidak melebihi 0,5% dari PDB nominal. Perjanjian ini difinalisasi oleh semua negara anggota, kecuali Inggris Raya dan Republik Ceko. Jika negara anggota menyimpang dari aturan ini, mekanisme koreksi otomatis akan diberlakukan. Mekanisme ini akan sepenuhnya menghormati hak prerogatif parlemen nasional, demikian siaran pers UE yang diterima detikfinance Selasa petang atau Rabu (1/2/2012).

Selanjutnya, negara anggota harus memasukkan Aturan Anggaran Berimbang ini ke dalam sistem hukum nasional mereka, lebih dianjurkan di tingkat konstitusi. Tenggat untuk implementasinya paling lambat satu tahun setelah berlakunya perjanjian.

Jika negara anggota gagal tepat waktu beralih ke Aturan Anggaran Berimbang, Mahkamah UE memiliki yurisdiksi untuk mengambil keputusan mengenai masalah tersebut. Keputusan mahkamah mengikat dan jika tidak dilaksanakan dapat disusul dengan denda sampai 0,1% dari PDB. Jumlah denda ini akan dibayarkan ke Mekanisme Stabilitas Eropa jika mata uang negara yang bersangkutan adalah Euro. Denda untuk negara-negara UE non-Euro akan dimasukkan ke anggaran umum UE. **cahyo

BERITA TERKAIT

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…

Pemerintah Diminta Jelaskan Capaian Program 35.000 MW

    NERACA Jakarta – Pemerintah dibawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) mempunyai program 35.000 megawatt yang mana…

PEMERINTAH DIMINTA KAJI MENDALAM KENAIKAN TARIF OJOL - Ekonom UI: Berpotensi Turunkan Daya Beli Publik

Jakarta- Pemerintah diminta tidak boleh asal menetapkan tarif ojek online (ojol) dan harus ditentukan berdasarkan hasil kajian yang solid. Sebab,…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…