Eropa Diminta Batasi Defisit

NERACA

Brussel--- Pertemuan pemimpin pemerintahan UE di Brussel menghasilkan perjanjian baru yang mengatur defisit anggaran tidak boleh melampaui 0,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nominal.

Perjanjian terkait kestabilan, koordinasi, dan pemerintahan dalam Uni Ekonomi dan Moneter ini bertujuan untuk memperkuat disiplin fiskal melalui pengenalan sanksi otomatis dan pengawasan lebih ketat melalui Balanced Budget Rule (Aturan Anggaran Berimbang, red).

Perjanjian baru ini mensyaratkan anggaran nasional harus berimbang atau surplus. Hal ini akan tercapai jika defisit struktural tahunan pemerintah tidak melebihi 0,5% dari PDB nominal. Perjanjian ini difinalisasi oleh semua negara anggota, kecuali Inggris Raya dan Republik Ceko. Jika negara anggota menyimpang dari aturan ini, mekanisme koreksi otomatis akan diberlakukan. Mekanisme ini akan sepenuhnya menghormati hak prerogatif parlemen nasional, demikian siaran pers UE yang diterima detikfinance Selasa petang atau Rabu (1/2/2012).

Selanjutnya, negara anggota harus memasukkan Aturan Anggaran Berimbang ini ke dalam sistem hukum nasional mereka, lebih dianjurkan di tingkat konstitusi. Tenggat untuk implementasinya paling lambat satu tahun setelah berlakunya perjanjian.

Jika negara anggota gagal tepat waktu beralih ke Aturan Anggaran Berimbang, Mahkamah UE memiliki yurisdiksi untuk mengambil keputusan mengenai masalah tersebut. Keputusan mahkamah mengikat dan jika tidak dilaksanakan dapat disusul dengan denda sampai 0,1% dari PDB. Jumlah denda ini akan dibayarkan ke Mekanisme Stabilitas Eropa jika mata uang negara yang bersangkutan adalah Euro. Denda untuk negara-negara UE non-Euro akan dimasukkan ke anggaran umum UE. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Diminta Waspadai Risiko Shortfall

  NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, pemerintah harus mewaspadai risiko shortfall yang cukup…

Tak Cukup Dorong Ekspor - Kebijakan Perdagangan Diminta Diperbaiki Secara Struktural

NERACA Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak cukup hanya dengan mengejar nilai ekspor dengan memperbanyak FTA untuk…

Silpa APBD Rp20 Triliun, Pemda Diminta Genjot Penyerapan

      NERACA   Jakarta - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi dalam APBD Provinsi se-Indonesia menunjukkan rapot merah,…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Infrastruktur Belum Mendukung Kegiatan Ekspor Impor

      NERACA   Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan…

Mendes : Penyerapan Dana Desa Hingga 99%

      NERACA   Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan…

PLN Siap Topang Kebutuhan Listrik Industri

    NERACA   Jakarta - Listrik merupakan infrastruktur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, dan pemerataan industri, yang…