NERACA

Brussel--- Pertemuan pemimpin pemerintahan UE di Brussel menghasilkan perjanjian baru yang mengatur defisit anggaran tidak boleh melampaui 0,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nominal.

Perjanjian terkait kestabilan, koordinasi, dan pemerintahan dalam Uni Ekonomi dan Moneter ini bertujuan untuk memperkuat disiplin fiskal melalui pengenalan sanksi otomatis dan pengawasan lebih ketat melalui Balanced Budget Rule (Aturan Anggaran Berimbang, red).

Perjanjian baru ini mensyaratkan anggaran nasional harus berimbang atau surplus. Hal ini akan tercapai jika defisit struktural tahunan pemerintah tidak melebihi 0,5% dari PDB nominal. Perjanjian ini difinalisasi oleh semua negara anggota, kecuali Inggris Raya dan Republik Ceko.  Jika negara anggota menyimpang dari aturan ini, mekanisme koreksi otomatis akan diberlakukan. Mekanisme ini akan sepenuhnya menghormati hak prerogatif parlemen nasional, demikian siaran pers UE yang diterima detikfinance Selasa petang atau Rabu (1/2/2012).

Selanjutnya, negara anggota harus memasukkan Aturan Anggaran Berimbang ini ke dalam sistem hukum nasional mereka, lebih dianjurkan di tingkat konstitusi. Tenggat untuk implementasinya paling lambat satu tahun setelah berlakunya perjanjian.

Jika negara anggota gagal tepat waktu beralih ke Aturan Anggaran Berimbang, Mahkamah UE memiliki yurisdiksi untuk mengambil keputusan mengenai masalah tersebut. Keputusan mahkamah mengikat dan jika tidak dilaksanakan dapat disusul dengan denda sampai 0,1% dari PDB. Jumlah denda ini akan dibayarkan ke Mekanisme Stabilitas Eropa jika mata uang negara yang bersangkutan adalah Euro. Denda untuk negara-negara UE non-Euro akan dimasukkan ke anggaran umum UE.  **cahyo