NERACA

 Jakarta – Harga minyak dunia yang terus merangkak naik,  maka “memaksa “  Pertamina (Persero) mulai 1 Februari 2012 pukul 00.00 WIB menaikkan harga BBM non subsidinya atau pertamax cs sebesar  Rp 200-300 per liter.  

Harga pertamax cs untuk Jakarta dan sekitarnya per 1 Februari 2012, antara lain, Pertamax plus untuk Jakarta naik Rp 300 menjadi Rp 9.150 per liter. Sedangkan Bodetabek naik Rp 300 menjadi Rp 9.250 per liter.  Luar Jabodetabek naik Rp 300 menjadi Rp 9.450 per liter. Sementara SPBU Bersaing naik Rp 300 menjadi Rp 9.150 per liter.

Adapun Pertamax untuk Jakarta naik Rp 200 menjadi Rp 8.700 per liter. Sedangkan Bodetabek naik Rp 200 menjadi Rp 8.800 per liter. Luar Jabodetabek naik Rp 250 menjadi Rp 8.950 per liter. SPBU Bersaing naik Rp 200 menjadi Rp 8.700 per liter.

Ditempat terpisah, pengamat energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro meminta, pemerintah tidak ragu menaikkan harga premium bersubsidi antara Rp500-Rp1.500 per liter pada 2012. "Sebagai eksekutor, pemerintah mesti ambil inisiatif mengusulkan kenaikan harga premium ke DPR. Jadi, tidak saling tunggu antara pemerintah dan DPR," katanya di Jakarta, Rabu.

Menurut  Pri Agung,  apabila disetujui DPR, maka keputusan kenaikan harga BBM akan merupakan keputusan bersama pemerintah dan DPR.  "Kenapa pemerintah mesti takut," ujarnya.

Salah satu kesimpulan rapat kerja dengan Menteri ESDM Jero Wacik pada Senin (30/1), Komisi VII DPR meminta pemerintah mengkaji opsi kenaikan harga premium Rp500-Rp1.500 per liter pada 2012.  Komisi VII DPR juga meminta pemerintah mengkaji pengalihan premium ke pertamax dan konversi BBM ke BBG.  Atas kesimpulan tersebut, pemerintah berencana menunjuk konsorsium perguruan tinggi melakukan kajian dan ditargetkan rampung akhir Februari 2012.

Menurut Komaidi, pemerintah sebenarnya tidak perlu melakukan kajian, karena sudah pernah oleh tim yang diketuai Anggito Abimanyu.  "Kajian apa lagi yang dibutuhkan. Semua sudah jelas dan diselesaikan tahun lalu," ujarnya.

Saat ini, ia menambahkan, pengurangan subsidi BBM tinggal masalah keberanian pemerintah menaikkan harga saja.  Kajian diperlukan Komisi VII DPR setelah mendengarkan paparan Menteri ESDM dan pemangku kepentingan lainnya seperti BPH Migas, PT Pertamina (Persero), Hiswana Migas, Kadin Indonesia, Apindo, Gaikindo, perwakilan UKM, dan pakar energi.

Dari paparan tersebut diperoleh bahwa perpindahan pengguna premium ke pertamax pada kendaranan roda empat pribadi dianggap terlalu mahal atau tidak memenuhi rasa keadilan.  Selain itu, diperoleh pula konversi BBM ke BBG mempunyai tingkat kompleksitas tinggi, lalu perlunya kajian kebijakan kenaikan harga premium, usulan revisi UU APBN termasuk mempertimbangkan pengajuan uji UU ke Mahkamah Konstitusi oleh kelompok masyarakat, dan masukan Fraksi PDIP untuk menggunakan perppu atas revisi UU APBN. **cahyo