Harga Pertamax CS Naik Sekitar Rp 300

NERACA

Jakarta – Harga minyak dunia yang terus merangkak naik, maka “memaksa “ Pertamina (Persero) mulai 1 Februari 2012 pukul 00.00 WIB menaikkan harga BBM non subsidinya atau pertamax cs sebesar Rp 200-300 per liter.

Harga pertamax cs untuk Jakarta dan sekitarnya per 1 Februari 2012, antara lain, Pertamax plus untuk Jakarta naik Rp 300 menjadi Rp 9.150 per liter. Sedangkan Bodetabek naik Rp 300 menjadi Rp 9.250 per liter. Luar Jabodetabek naik Rp 300 menjadi Rp 9.450 per liter. Sementara SPBU Bersaing naik Rp 300 menjadi Rp 9.150 per liter.

Adapun Pertamax untuk Jakarta naik Rp 200 menjadi Rp 8.700 per liter. Sedangkan Bodetabek naik Rp 200 menjadi Rp 8.800 per liter. Luar Jabodetabek naik Rp 250 menjadi Rp 8.950 per liter. SPBU Bersaing naik Rp 200 menjadi Rp 8.700 per liter.

Ditempat terpisah, pengamat energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro meminta, pemerintah tidak ragu menaikkan harga premium bersubsidi antara Rp500-Rp1.500 per liter pada 2012. "Sebagai eksekutor, pemerintah mesti ambil inisiatif mengusulkan kenaikan harga premium ke DPR. Jadi, tidak saling tunggu antara pemerintah dan DPR," katanya di Jakarta, Rabu.

Menurut Pri Agung, apabila disetujui DPR, maka keputusan kenaikan harga BBM akan merupakan keputusan bersama pemerintah dan DPR. "Kenapa pemerintah mesti takut," ujarnya.

Salah satu kesimpulan rapat kerja dengan Menteri ESDM Jero Wacik pada Senin (30/1), Komisi VII DPR meminta pemerintah mengkaji opsi kenaikan harga premium Rp500-Rp1.500 per liter pada 2012. Komisi VII DPR juga meminta pemerintah mengkaji pengalihan premium ke pertamax dan konversi BBM ke BBG. Atas kesimpulan tersebut, pemerintah berencana menunjuk konsorsium perguruan tinggi melakukan kajian dan ditargetkan rampung akhir Februari 2012.

Menurut Komaidi, pemerintah sebenarnya tidak perlu melakukan kajian, karena sudah pernah oleh tim yang diketuai Anggito Abimanyu. "Kajian apa lagi yang dibutuhkan. Semua sudah jelas dan diselesaikan tahun lalu," ujarnya.

Saat ini, ia menambahkan, pengurangan subsidi BBM tinggal masalah keberanian pemerintah menaikkan harga saja. Kajian diperlukan Komisi VII DPR setelah mendengarkan paparan Menteri ESDM dan pemangku kepentingan lainnya seperti BPH Migas, PT Pertamina (Persero), Hiswana Migas, Kadin Indonesia, Apindo, Gaikindo, perwakilan UKM, dan pakar energi.

Dari paparan tersebut diperoleh bahwa perpindahan pengguna premium ke pertamax pada kendaranan roda empat pribadi dianggap terlalu mahal atau tidak memenuhi rasa keadilan. Selain itu, diperoleh pula konversi BBM ke BBG mempunyai tingkat kompleksitas tinggi, lalu perlunya kajian kebijakan kenaikan harga premium, usulan revisi UU APBN termasuk mempertimbangkan pengajuan uji UU ke Mahkamah Konstitusi oleh kelompok masyarakat, dan masukan Fraksi PDIP untuk menggunakan perppu atas revisi UU APBN. **cahyo

BERITA TERKAIT

Harga Mobil CBU Honda Terpapar Pelemahan Kurs Rupiah

PT Honda Prospect Motor (HPM) menyatakan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah yang terjadi belakangan  ini berimbas pada naiknya…

HK Metals Bidik Dana IPO Rp 337,33 Miliar - Tawarkan Harga Rp 190-230 Persaham

NERACA Jakarta -PT HK Metals Utama menawarkan harga saham perdana antara Rp 190-230 per saham. Nantinya, dana  hasil IPO akan…

Mahaka Media Klaim Sentimen Positif Pasar - Harga Saham Melesat Tajam

NERACA Jakarta – Keluar masuknya saham PT Mahaka Media Tbk (ABBA) dari suspensi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membuat kekhawatiran…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementan, Kemendag atau Bulog Yang Dievaluasi - Impor Beras

  NERACA   Jakarta – Persoalan impor beras mengemuka saat perseteruan antara Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan.…

Kemenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2018 Capai 5,2%

  NERACA   Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018…

Harapan DPR Kepada Pemimpin Bekasi

      NERACA   Jakarta – Pasca dilantiknya Walikota Bekasi Rahmat Efendi dan Wakil Walikota Tri Adhiyanto, Anggota DPR…