SBY Kritik Perusahaan Sehat “Abaikan” Buruh

NERACA

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik sejumlah perusahaan yang dinilai sehat. Namun tidak meningkatkan upah para pekerjanya. Padahal pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja. "Tidak bisa diterima jika perusahaan besar, kemampuan besar, keuntungan besar, lantas tidak tergerak untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja," ungkapnya

Menurut Kepala Negara, kemampuan perusahan memang bervariasi dalam mengupah para pekerjanya. Saat ada keterbatasan dari kemampuan perusahaan, kata SBY lagi, hendaknya perusahaan dan buruh bisa membicarakan hal itu dengan baik. "Semua itu patut diperhitungkan dengan seksama," tambahnya

Lebih jauh SBY mengatakan, secara moral upah pekerja harus baik dan layak. "upah pekerja idealnya harus layak. Sehingga adil," ucapnya

Ditempat terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah akan memediasi penetapan upah minimum di Tangerang, Banten, dengan mengundang pemerintah daerah, perwakilan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha pada Rabu (1/2). "Pemerintah mengimbau agar unsur pekerja dan pengusaha bersedia duduk bersama, berdialog dan mencari solusi untuk kepentingan semua pihak," katanya

Lebih jauh Menakertrans mengajurkan kepada unsur serikat buruh/pekerja dan pengusaha mengedepankan dialog dalam mencari solusi dari permasalahan penetapan Upah Minimum Kota dan Kabupaten yang terjadi di Tangerang, Banten. "Dengan itikad baik dari semua pihak pemerintah optimistis permasalahan upah ini dapat segera di atasi secara damai dan kekeluargaan,”tuturnya.

Karena itu, Muhaimin berharap semua pihak dalam mencari jalan tengah yang sama-sama menguntungkan. “Semua pihak yang berbeda pendapat diharapkan dapat menahan diri dan mencari solusi terbaik tanpa menggunakan aksi-aksi yang dapat merugikan," tukasnya

Muhaimin mengatakan, serikat pekerja/buruh dan pengusaha diharapkan dapat mengembangkan komunikasi dialogis secara bilateral serta saling memahami peran masing-masing dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi. "Perbedaan pendapat dalam konteks hubungan industrial merupakan sebuah kewajaran dalam pola hubungan kerja. Namun yang penting kedua belah pihak harus berkomitmen dan segera duduk bersama dan mencari titik temu secara lebih terbuka," kata Muhaimin.

Sementara itu, Menteri Perindustrian, MS Hidayat meminta Dewan Pengupahan Nasional (DPN) diharapkan menjadi instansi terakhir untuk membuat keputusan mengenai tingkat pengupahan buruh agar demonstrasi besar seperti yang terjadi pada Jumat (27/1) lalu tidak terjadi lagi. "Pada akhirnya, dewan pengupahan tersebut harus diperkuat dan menjadi instansi terakhir untuk membuat keputusan mengenai tingkat pengupahan dan tidak lagi diserahkan kepada kepala daerah," katanya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Sritex Berniat Akuisisi Perusahaan Tekstil

PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex terus berupaya memperbesar kerajaan bisnisnya tahun depan. Rencananya, perseroan bakal mengambil alih…

Easybiz 2.0 Solusi Gampang Bikin Perusahaan

Berkembang pesatnya pertumbuhan perusahaan starup seiring dengan tren era digital saat ini dan juga pelaku usaha mikro kecil dan menegah…

Direktur Ciputra Hospital Citra Garden City - Cegah Ancaman Serangan Jantung Dengan Gaya Hidup Sehat

Dr. Kusmiati, MARS  Direktur Ciputra Hospital Citra Garden City Cegah Ancaman Serangan Jantung Dengan Gaya Hidup Sehat Jakarta - Gaya…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…