SBY Kritik Perusahaan Sehat “Abaikan” Buruh

NERACA

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik sejumlah perusahaan yang dinilai sehat. Namun tidak meningkatkan upah para pekerjanya. Padahal pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja. "Tidak bisa diterima jika perusahaan besar, kemampuan besar, keuntungan besar, lantas tidak tergerak untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja," ungkapnya

Menurut Kepala Negara, kemampuan perusahan memang bervariasi dalam mengupah para pekerjanya. Saat ada keterbatasan dari kemampuan perusahaan, kata SBY lagi, hendaknya perusahaan dan buruh bisa membicarakan hal itu dengan baik. "Semua itu patut diperhitungkan dengan seksama," tambahnya

Lebih jauh SBY mengatakan, secara moral upah pekerja harus baik dan layak. "upah pekerja idealnya harus layak. Sehingga adil," ucapnya

Ditempat terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah akan memediasi penetapan upah minimum di Tangerang, Banten, dengan mengundang pemerintah daerah, perwakilan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha pada Rabu (1/2). "Pemerintah mengimbau agar unsur pekerja dan pengusaha bersedia duduk bersama, berdialog dan mencari solusi untuk kepentingan semua pihak," katanya

Lebih jauh Menakertrans mengajurkan kepada unsur serikat buruh/pekerja dan pengusaha mengedepankan dialog dalam mencari solusi dari permasalahan penetapan Upah Minimum Kota dan Kabupaten yang terjadi di Tangerang, Banten. "Dengan itikad baik dari semua pihak pemerintah optimistis permasalahan upah ini dapat segera di atasi secara damai dan kekeluargaan,”tuturnya.

Karena itu, Muhaimin berharap semua pihak dalam mencari jalan tengah yang sama-sama menguntungkan. “Semua pihak yang berbeda pendapat diharapkan dapat menahan diri dan mencari solusi terbaik tanpa menggunakan aksi-aksi yang dapat merugikan," tukasnya

Muhaimin mengatakan, serikat pekerja/buruh dan pengusaha diharapkan dapat mengembangkan komunikasi dialogis secara bilateral serta saling memahami peran masing-masing dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi. "Perbedaan pendapat dalam konteks hubungan industrial merupakan sebuah kewajaran dalam pola hubungan kerja. Namun yang penting kedua belah pihak harus berkomitmen dan segera duduk bersama dan mencari titik temu secara lebih terbuka," kata Muhaimin.

Sementara itu, Menteri Perindustrian, MS Hidayat meminta Dewan Pengupahan Nasional (DPN) diharapkan menjadi instansi terakhir untuk membuat keputusan mengenai tingkat pengupahan buruh agar demonstrasi besar seperti yang terjadi pada Jumat (27/1) lalu tidak terjadi lagi. "Pada akhirnya, dewan pengupahan tersebut harus diperkuat dan menjadi instansi terakhir untuk membuat keputusan mengenai tingkat pengupahan dan tidak lagi diserahkan kepada kepala daerah," katanya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemkab Tangerang Pantau 100 Perusahaan Tidak Patuh LKPM

Pemkab Tangerang Pantau 100 Perusahaan Tidak Patuh LKPM NERACA Tangerang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, melakukan pemantauan rutin terhadap…

Dunia Usaha - Kemenperin Dorong Perusahaan Rintisan Berkontribusi Ekspor

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian berkomitmen mendukung pembinaan perusahaan rintisan (startup) dengan membuka kesempatan go internasional melalui program Asia Entrepreneurship…

Vokasi Industri Gaet 2074 SMK dan 745 Perusahaan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian telah meluncurkan hingga delapan tahap untuk program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…