Juli, Tarif Tol Diperkirakan Naik

Tak Sampai 10%

Selasa, 31/01/2012

NERACA

Jakarta – Operator jalan tol, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) memperkirakan kenaikan tarif dua ruas tol, yakni Bandara Soekarn-Hatta dan Cikampek akan dilakukan pada Juli 2012. Namun besaran kenaikan tarif tersebut belum jelas. Ada kemungkinan kenaikkan tariff itu dibawah 10%. "Kenaikan tol kalau tidak salah Juli," kata Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman di Jakarta, Senin (30/1)

Menurut Adityawarman, kenaikkan tariff tersebut sebagai bagian dari konsekuensi periode dua tahunan kenaikan tarif tol yang diatur dalam Undang-Undang (UU) 38 Tahun 2004 pasal 48, tentang Jalan, serta Peraturan Pemerintah (PP) No.15 Tahun 2005 mengenai jalan tol.

Diakui Adityawarman, kenaikan ini adalah wajib karena menyesuaikan dengan kenaikan inflasi. Namun besarannya belum ditentukan, karena masih menunggu keputusan menteri pekerjaan umum. "Kalau tahun lalu kenaikan 10%. Sekarang jauh lebih kecil karena inflasi sendiri kecil. Angka Rp 4,8 triliun kemarin, juga sudah memperhitungkan kenaikan inflasi," ujarnya

Adityawarman mengaku memiiki rencana ke depan untuk membangun jalan tol di luar Jawa, termasuk mengembangkan tol hingga Papua. "Kita berencana untuk menggenjot pembangunan di jalan tol di luar pulau Jawa agar semua daerah maju. Bila perlu, di wilayah seperti Papua, Kalimantan, dan lain-lain harus ada jalan tolnya," terangnya

Dengan adanya Undang-Undang Pembebasan Lahan yang sudah dalam proses implementasi, perseroan berharap hal tersebut dapat memepercepat implementasi konstruksi jalan tol. Perseroan pun berencana ingin berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol di luar Jawa seperti Medan-Binjai dan Medan-Kuala Namu. "Kami menginginkan sebagai pemrakarsa untuk bisa mewujudkan percepatan dalam program infrastruktur seperti Medan-Binjai dan Medan-Kualanamo," tutur Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga Abdul Hadi ditemui dalam kesempatan yang sama.

Di sisi lain, perusahaan pelat merah tersebut akan membangun ruas tol sepanjang 215 kilometer (km) dengan nilai investasi senilai Rp23 triliun-Rp24 triliun hingga 2014. Perseroan juga akan menganggarkan dana sebesar Rp10 triliun-Rp15 triliun di luar ruas tol 215 km untuk pembangunan ruas jalan tol lainnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) mendapat pinjaman sekitar Rp1,2 triliun. Dana pinjaman itu didapat dari Japan International Cooperation Agency (JICA). "Tadi kita ingatkan untuk tahun 2012 untuk MRT itu ada dana Rp 1,2 triliun jadi itu harus bisa terwujud," ujarnya

Menurut Agus, perkembangan terbaru soal proyek MRT adalah anggaran yang disediakan pemerintah pusat di 2011 lewat APBN yang berasal dari utang dari JICA dan hibah sekitar Rp 500 milliar ternyata serapannya sangat minim. "Ternyata realisasai hanya bisa Rp 7 milliar. Jadi kesiapan di lapangan sudah baik tapi mungkin karena masalah ruislag, masalah pembebasan lahan dan juga bentuk-bentuk koordinasi yang lain jadi terhambat," katanya.

Dihimpun dari berbagai sumber, selama ini payung hukum soal proyek MRT antaralain Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian PT MRT Jakarta dan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal ke PT MRT Jakarta.

Selain itu ada Perda No.4 Tahun 2008 mengatur penggunaan permodalan yang dipinjamkan JICA, yaitu menerima setoran modal dari Pemprov DKI sebesar 42% dari total pinjaman dari JICA, dan pinjaman pemerintah pusat 58% dari total pinjaman yang diteruskan ke Pemprov DKI lalu oleh Pemprov DKI ke PT MRT. Total dana yang dibutuhkan untuk proyek MRT tahap I sebesar Rp 15 triliun. Dana pinjaman itu harus dikembalikan dengan bunga 0,2% dan 0,4% dengan jangka waktu pengembalian 30 tahun plus 10 tahun.**cahyo