Penerapan Perizinan Berbasis Teknologi Perlu Dipercepat

P { margin-bottom: 0.08in; }

NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto menilai persiapan penerapan sistem perizinan berbasis teknologi informasi (single submission) terkait percepatan pelaksanaan berusaha, perlu dipercepat.

"Secara teori, 'single submission' itu 'wonderful idea' dan kita 'support'. Tapi harus diidentifikasi single submission apa saja nih yang sekarang belum siap, itu harus kita benerin dulu, harus buru-buru malah. Jadi percepatannya itu di persiapan situnya, bukan langsung di lompatannya," ujar Wendi saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (21/11).

Menurut Wendy, pemerintah harus dapat segera mengidentifikasi dan memperbaiki masalah-masalah dasar yang dihadapi oleh investor. Ia juga menyoroti persoalan koordinasi antarlembaga atau kementerian yang berwenang mengeluarkan perizinan.

"Keterkaitan dari koordinasi pembuatan regulasi supaya tidak bentrok itu kurang. Selain itu, kelembagaan dan otoritas yang tidak satu level itu adalah suatu kendala. PTSP itu tidak dalam level yang sama lho, ia hanya disuruh eksekusi dari dinas. Jadi yang musti dibenahi itu ke arah bawah, bukan lompatan untuk membuat suatu lembaga seperti PTSP," ujar Wendy.

Pemerintah saat ini memang sedang berupaya mengejar penerapan single submission terkait percepatan pelaksanaan berusaha agar mampu berlaku secara daring pada Maret 2018 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution beberapa waktu lalu mendorong kementerian dan lembaga untuk segera membentuk satuan tugas (satgas).

Satgas nantinya dipimpin oleh sekretaris jenderal di tingkat kementerian atau lembaga dan sekretaris daerah untuk satgas yang berada di pemerintah daerah. Tugas utama dari satuan tugas, baik di tingkat kementerian atau lembaga maupun daerah, adalah untuk memonitor pelaksanaan percepatan berusaha di wilayah kerjanya masing-masing.

Sistem "single submission" tersebut juga akan disinergikan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang kemudian bertugas menjalin komunikasi dengan satuan tugas agar terintegrasi dan memudahkan para investor. PTSP dan "single submission" memungkinkan investor tidak perlu bolak-balik datang, atau cukup datang ke satu tempat saja.

HL6-4

Penerapan Perizinan Berbasis Teknologi Perlu Dipercepat

NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto menilai persiapan penerapan sistem perizinan berbasis teknologi informasi (single submission) terkait percepatan pelaksanaan berusaha, perlu dipercepat.

"Secara teori, 'single submission' itu 'wonderful idea' dan kita 'support'. Tapi harus diidentifikasi single submission apa saja nih yang sekarang belum siap, itu harus kita benerin dulu, harus buru-buru malah. Jadi percepatannya itu di persiapan situnya, bukan langsung di lompatannya," ujar Wendi saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (21/11).

Menurut Wendy, pemerintah harus dapat segera mengidentifikasi dan memperbaiki masalah-masalah dasar yang dihadapi oleh investor. Ia juga menyoroti persoalan koordinasi antarlembaga atau kementerian yang berwenang mengeluarkan perizinan.

"Keterkaitan dari koordinasi pembuatan regulasi supaya tidak bentrok itu kurang. Selain itu, kelembagaan dan otoritas yang tidak satu level itu adalah suatu kendala. PTSP itu tidak dalam level yang sama lho, ia hanya disuruh eksekusi dari dinas. Jadi yang musti dibenahi itu ke arah bawah, bukan lompatan untuk membuat suatu lembaga seperti PTSP," ujar Wendy.

Pemerintah saat ini memang sedang berupaya mengejar penerapan single submission terkait percepatan pelaksanaan berusaha agar mampu berlaku secara daring pada Maret 2018 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution beberapa waktu lalu mendorong kementerian dan lembaga untuk segera membentuk satuan tugas (satgas).

Satgas nantinya dipimpin oleh sekretaris jenderal di tingkat kementerian atau lembaga dan sekretaris daerah untuk satgas yang berada di pemerintah daerah. Tugas utama dari satuan tugas, baik di tingkat kementerian atau lembaga maupun daerah, adalah untuk memonitor pelaksanaan percepatan berusaha di wilayah kerjanya masing-masing.

Sistem "single submission" tersebut juga akan disinergikan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang kemudian bertugas menjalin komunikasi dengan satuan tugas agar terintegrasi dan memudahkan para investor. PTSP dan "single submission" memungkinkan investor tidak perlu bolak-balik datang, atau cukup datang ke satu tempat saja.

BERITA TERKAIT

Ketua MPR RI - Penerapan Pancasila Perkuat HAM

Zulkifli Hasan  Ketua MPR RI Penerapan Pancasila Perkuat HAM Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan penerapan nilai-nilai Pancasila…

Tak Hanya Masyarakat Miskin, Rentan Miskin Juga Perlu Diperhatikan

      NERACA   Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan, selain masyarakat miskin dan sangat miskin, masyarakat…

ADB Salurkan Bantuan Transformasi Teknologi

    NERACA   Jakarta - Bank Pembangunan Asia (ADB) memberikan 750 ribu dolar AS untuk dukungan pengetahuan dan bantuan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kadin Dukung Pemindahan Ibu Kota

      NERACA   Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) siap mendukung rencana pemindahan ibu kota RI…

40% Jembatan Dalam Kondisi Tak Baik

  NERACA   Semarang - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan sekitar 40 persen jembatan di…

BI Dorong Jakarta Tingkatkan Anggaran Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Anggaran pemerintah DKI Jakarta untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dinilai perlu ditingkatkan karena…