Pembangunan Infrastruktur Perlu Fokus Perlancar Distribusi Barang

NERACA

Jakarta - Pembangunan sektor infrastruktur yang sedang digalakkan di berbagai daerah perlu fokus diarahkan guna memperlancar jalur distribusi pangan sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nusantara. "Pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mendukung terciptanya jalur distribusi bahan pangan yang lebih efisien, termasuk bahan pangan yang diimpor dari luar negeri," kata Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi, Senin (20/11).

Menurut Hizkia, hal tersebut penting antara lain mengingat harga pangan di Tanah Air masih terbilang tinggi dan relatif tidak terjangkau oleh sebagian kalangan. Ia berpendapat semakin beragam tantangan yang dihadapi dunia pertanian d Indonesia seperti kurangnya pasokan komoditas pangan dari petani lokal berakibat tingginya harga komoditas tersebut. Selain itu, ujar dia, luasnya wilayah Indonesia juga berakibat pada adanya biaya distribusi yang akan ditanggung oleh konsumen.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mencapai kestabilan harga dan ketersediaan komoditas pangan di seluruh wilayah Indonesia. "Pembangunan infrastruktur akan bermanfaat secara maksimal kalau bisa ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelompok terendah," ucapnya. Penyediaan jenis infrastruktur yang tepat, katanya, juga akan menciptakan jalur distribusi pangan yang efisien antardaerah, serta komoditas lokal maupun impor akan dapat didistribusikan secara merata ke berbagai daerah.

Sebelumnya, CIPS juga mengingatkan berbagai pihak dapat mengoptimalkan peran serta dalam perdagangan internasional sebagai upaya menunjang ketahanan pangan di dalam negeri. "Indonesia belum sepenuhnya mau melibatkan diri dalam perdagangan internasional, terutama yang berkaitan dengan komoditas pangan," kata Hizkia Respatiadi.

Menurut dia, swasembada pangan seperti yang dicanangkan oleh pemerintah, bukanlah satu-satunay langkah yang bisa diambil kalau ingin mencapai tujuan ketahanan pangan. Ia berpendapat pemerintah harus bersikap realistis terkait swasembada pangan, antara lain karena faktor bertambah jumlah penduduk, berkurang petani dan lahan pertanian serta gencar pembangunan infrastruktur.

Kesemua hal tersebut, lanjutnya, dapat menjadi hal-hal yang menghambat tercapai swasembada pangan. Hizkia menegaskan, supaya bisa menekan tinggi harga pangan saat ini, perlu mengoptimalkan perdagangan internasional. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyelesaian isu ketahanan pangan di Indonesia memerlukan koordinasi antarkementerian dan juga antarpemerintah pusat dan daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

BERITA TERKAIT

KPK Akan Lelang Barang Rampasan Tiga Koruptor

KPK Akan Lelang Barang Rampasan Tiga Koruptor NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang barang rampasan negara dari…

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital - Ketua KPPU

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital Ketua KPPU NERACA Padang – Ketua Komisi Pengawas Persaingan…

Pemerintah Musnahkan Barang Ilegal Rp45 miliar

  NERACA Jakarta - Pemerintah memusnahkan barang-barang ilegal yang menjadi objek penyelundupan dan merugikan negara lebih dari Rp45 miliar yang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1%

      NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia di akhir 2017 meningkat 10,1 persen (tahun ke…

Muliaman Hadad Ditunjuk jadi Dubes RI untuk Swiss

    NERACA   Jakarta-Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad resmi ditunjuk menjadi Duta Besar…

Tiga Tahun Jokowi Diklaim Berhasil Turunkan Inflasi

      NERACA   Padang - Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan dalam tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi…