Kemenkeu Dapat Pinjaman Rp15,2 triliun - Kerjasama dengan JICA

NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menandatangani dua naskah perjanjiian pinjaman (loan agreements) senilai 127,215 miliar Yen, setara dengan 1,12 miliar dolar AS atau Rp15,2 triliun.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan dan Chief Representative JICA Indonesia Office Naoki Ando yang disaksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Senior Vice President JICA Shinya Ejima di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (15/11).

Kedua naskah perjanjian pinjaman tersebut, yaitu senilai 8,309 miliar Yen atau setara dengan Rp900 miliar untuk pengembangan World Class University with Enterpreneurial Spirit di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan senilai 118,906 miliar Yen atau setara dengan Rp14,3 triliun untuk pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I.

"UGM akan memanfaatkan dana pinjaman tersebut untuk membangun 10 'learning centers' di Yogyakarta dalam rangka memperkuat aktivitas pengembangan dan riset, kerja sama dengan lokal dan industri, serta pengembangan sumber daya manusia di UGM. Gedung yang akan dibangun akan dilengkapi dengan peralatan mutakhir untuk kepentingan pendidikan dan riset," kata Sri Mulyani.

Pembiayaan kegiatan tersebut memanfaatkan fasilitas pinjaman lunak tidak mengikat (untied) dari JICA dengan bunga mengambang (floating) sebesar JPY LIBOR + 10 bps per tahun dengan lower cap 0,1 persen dan upper cap 6,521 persen. Masa tenggang pinjaman tersebut selama tujuh tahun dan masa pengembalian 18 tahun sehingga jangka waktu pinjaman adalah 25 tahun.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memanfaatkan pinjaman tersebut untuk mengembangkan Pelabuhan Patimban di Subang sebagai pelabuhan logistik bertaraf internasional. Pinjaman JICA merupakan pinjaman tahap pertama yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan akses sepanjang 8,1 kilometer, terminal baru, jembatan, dan back-up area pelabuhan.

"Pelabuhan baru Patimban akan menjadi alternatif bagi industri di area sekitarnya yang akan memperkuat aktivitas ekonomi dan jaringan logistik kelautan di wilayah metropolitan Jakarta. Pelabuhan baru Patimban ditargetkan untuk soft opening pada Maret 2019," ujar Sri Mulyani.

Mengingat pembangunan pelabuhan tersebut akan banyak menggunakan teknologi Jepang, pinjaman untuk kegiatan tersebut memanfaatkan fasilitas Special Terms for Economic Partnership (STEP) dari JICA. Tingkat bunga menggunakan bunga tetap sebesar 0,1 persen per tahun dengan masa tenggang 12 tahun dan masa pembayaran kembali 28 tahun. Dengan demikian, jangka waktu pinjaman adalah 40 tahun.

Pemerintah Jepang telah memberikan bantuan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia sejak 1958. Sebelum kedua pinjaman kegiatan tersebut ditandatangani, hingga Oktober 2017, Pemerintah Indonesia telah memiliki 31 pinjaman kegiatan on-going (active loan agreement) yang berasal dari Pemerintah Jepang melalui JICA dengan nilai komitmen sebesar 565,75 miliar Yen atau setara dengan 5,1 miliar dolar AS atau Rp69 triliun.

"Kedua pinjaman tersebut menambah besaran nilai komitmen pinjaman kegiatan yang sudah ada dan memberi sinyal semakin kuatnya hubungan baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang yang terjalin cukup lama," kata Sri Mulyani.

BERITA TERKAIT

Kementerian PUPR Segera Teken MoU dengan BTN terkait KPR FLPP

  NERACA Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memastikan bahwa PT Bank…

Korem 061/SK Gelar Silaturahmi Dengan Insan Pers

Korem 061/SK Gelar Silaturahmi Dengan Insan Pers NERACA Sukabumi - Komando Resor Militer (Korem) 061/SK gelar silaturahmi dengan insan pers…

UU MD3 Bertentangan dengan UUD 1945

NERACA Jakarta-Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD (UU MD3) dinilai bertentangan dengan prinsip keterwakilan rakyat dalam UUD 1945, terutama Pasal 122 huruf…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…