NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan masih memproyeksikan defisit anggaran pada akhir 2017 bisa mencapai 2,67 persen terhadap PDB atau di bawah target yang ditetapkan dalam APBNP sebesar 2,92 persen terhadap PDB. "Kita sudah buat proyeksi untuk dua bulan ke depan, dan masih yakin outlook defisitnya di 2,67 persen," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Senin (13/11). 

Suahasil menjelaskan perkiraan realisasi itu telah memperhitungkan optimalisasi penerimaan dari sektor pajak maupun penyerapan belanja negara yang hingga akhir tahun bisa mencapai 95 persen. "Kita akan melihat pengeluaran, karena tidak semua bisa dilakukan dengan cepat. Untuk transfer ke daerah hingga akhir tahun juga ada yang masih dihitung ulang," ungkapnya.

Untuk itu, ia menyakini proyeksi defisit anggaran tersebut tidak akan mendekati target dalam APBNP dan masih dibawah batas yang perkenankan dalam UU yaitu sebesar tiga persen terhadap PDB. Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran hingga akhir September 2017 telah mencapai Rp275,6 triliun atau sekitar 2,02 persen terhadap PDB.

Realisasi tersebut berasal dari pendapatan negara dan hibah yang telah mencapai Rp1.099,4 triliun atau 63,3 persen dari target serta belanja negara sebesar Rp1.375 triliun atau 64,5 persen dari pagu. Sementara itu, target defisit anggaran dalam APBNP 2017 diproyeksikan sebesar Rp397,2 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB.

Sementara itu, E1konom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetyantono mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 yang diproyeksikan mencapai 2,9 persen masih dalam kondisi aman karena penyerapan anggaran diperkirakan tidak mencapai 100 persen. "Anggaran pemerintah biasanya tidak dihabiskan sesuai rencana, itu justru agak membantu untuk saat ini," kata Tony. 

Meski demikian, menurut Tony, proyeksi defisit APBN 2017 hingga 2,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) perlu menjadi evaluasi dan dorongan pemerintah untuk memilah kembali belanja prioritas. "Harus diseleksi kembali mana pembelanjaan yang betul-betul prioritas dan mana yang harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Dalam kondisi seperti ini tidak mungkin semua bisa dapat," kata Tony.

Dengan perkiraan anggaran tidak terserap 100 persen, Tony optimistis defisit APBN masih bisa ditekan hingga 2,6 persen terhadap PDB. Persentase itu, menurut dia, masih dalam kondisi yang aman dan wajar. Apalagi, Tony menilai pembelanjaan pemerintah saat ini banyak dialokasikan untuk modal jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur, transfer pembangunan daerah, serta kesejahteraan sosial. "Infrastruktur menjadi pondasi jangka panjang. Mungkin tidak dirasakan atau dipanen sekarang tapi penting untuk kepentingan perekonomian nasional ke depan," kata dia.