Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara

Peneliti INDEF

            Paradise Papers yang merupakan dokumen berisi detail nama politisi dan pengusaha yang melarikan harta ke negara surga pajak dipublikasikan beberapa hari lalu. Dunia sontak bergemuruh, Paradise Papers bisa memicu kontroversi layaknya Panama Papers. Daftar nama politisi Indonesia yang terlibat pun tak tanggung-tanggung mulai dari anak-anak Soeharto hingga Prabowo Subianto.

Sebenarnya sudah sejak lama ambisi untuk menarik harta koruptor di luar negeri bergelora. Saat kejatuhan Soeharto tahun 1998 misalnya, beberapa LSM gencar menyuarakan untuk mengaudit dan menyita aset Presiden Indonesia yang berkuasa 32 tahun lebih itu. Dugaan triliunan aset yang ditimbun mantan Presiden di brangkas bank di Swiss sontak menimbulkan spekulasi. Tapi hingga hari ini, sampai dibentuknya KPK pun masih kesulitan untuk mengusut tuntas harta para koruptor di luar negeri.

            Namun, di era keterbukaan informasi seharusnya tidak ada lagi harta yang bisa disembunyikan khususnya di surga pajak. Bahkan dalam kasus Panama Papers, tanpa diminta pun para jurnalis internasional membocorkan dokumen penting yang detail soal nama pemilik, alamat perusahaan dan tahun terjadinya pelarian uang ke surga pajak. Panama Papers berhasil membuat riak protes di banyak negara, PM Islandia pun mundur dari jabatannya setelah nama nya tertulis di Panama Papers. Di Indonesia, Panama Papers justru dianggap angin lalu. Pengemplang pajak dapat fasilitas istimewa yaitu tax amnesty.

            Kini muncul lagi Paradise Papers, dokumen yang hampir sama dengan Panama Papers. Konteksnya keluarnya dokumen pun mirip, Pemerintah sedang kekurangan penerimaan pajak. Per September 2017, jumlah pajak yang baru terkumpul hanya Rp770 triliun alias kurang Rp513 triliun. Panik melanda petugas pajak, sasaran makin tidak jelas. Dengan adanya dokumen gratisan yang bisa diakses oleh publik, harusnya petugas pajak lega. Dari dokumen tersebut bisa ditelusuri nama wajib pajak yang diduga mengemplang pajak.

            Caranya amat sederhana untuk menyita aset koruptor dan pengemplang pajak. Pemerintah tinggal terbitkan bukper (bukti permulaan). Denda pajak harus dikalkulasi ulang, pilihan bagi wajib pajak yang bermasalah tinggal dua yaitu sanksi pidana atau membayar denda 150% dari pajak terutang. KPK dan PPATK juga mesti turun tangan membantu Dirjen Pajak. Ini kerja bersama tuntaskan masalah korupsi sekaligus pengemplang pajak sejak zaman Orba.

            Masalahnya siapa yang mau berurusan dengan anak Presiden paling kuat sepanjang sejarah atau partai oposisi yang mau jadi capres 2019 di Paradise Papers? Nyali petugas pajak sedang dipertaruhkan. Tapi masyarakat sebenarnya sudah lama kecewa soal penegakan aturan pajak yang timpang. Kasus transfer WNI Rp18,9 triliun dari Inggris ke Singapura yang misterius tidak berhasil dipecahkan. Dari cerita itu bisa disimpulkan bahwa mimpi untuk membawa triliunan harta para pejabat dan pengemplang pajak tinggal mimpi selama petugas pajak tak bernyali.