Asia Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

NERACA

Jakarta—Pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik diyakini menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi dunia. Alasanya, ekonomi negara maju diperkirakan hanya mampu tumbuh di kisaran 1-2 persen. Sementara negara berkembang lebih kuat bertahan di level 4,5% pada tahun ini. Stabilnya laju pertumbuhan ekonomi negara berkembang menjadi pendorong pemulihan ekonomi dunia. "Motornya dari Asia Pasifik. Terutama daerah Asia termasuk Indonesia," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta,26/1

Hatta menambahkan IMF merevisi proyeksi laju pertumbuhan ekonomi dunia dari sebelumnya 4% menjadi 3,3%. Koreksi tersebut tidak terlepas dan dipicu melemahnya pertumbuhan ekonomi negara-negara kawasan Eropa. "Sedangkan negara berkembang cukup kuat," tegasnya

Perekonomian negara berkembang tidak terlepas dari perkembangan kondisi ekonomi negara maju. Dengan kata lain, koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, juga berdampak pada proyeksi pertumbuhan ekonomi negara emerging market. Hanya saja, dampaknya tidak terlalu signifikan. Meskipun diperkirakan ada koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang, koreksinya diyakini tidak terlalu besar.

Pemerintah masih optimistis target pertumbuhan ekonomi yang ditarget mencapai 6,7 persen dalam APBN 2012 bisa tercapai. Mantan Menteri Perhubungan ini menyatakan, keyakinannya tersebut didasarkan atas kondisi perkeonomian nasional yang terus terakselerasi. Mesin-mesin pertumbuhan ekonomi juga diyakini terus bergerak.

Hatta optimistis, investasi semakin meningkat didorong diberikannya predikat layak investasi (investment grade) dari lembaga pemeringkat Investasi diperkirakan tumbuh di atas 10 persen. "Perkiraan saya kok sekira 11-12 persen," ucapnya

Kinerja Ekspor juga diperkirakan masih bisa tumbuh double digit. Sementara untuk konsumsi masih tetap tumbuh di kisaran 5-6 persen dengan tekanan inflasi yang terjaga di level rendah. Lebih lanjut Hatta mengatakan, yang masih di khawatirkan adalah belanja pemerintah yang dari tahun ke tahun masih belum menggembirakan..

Sebaliknya, jika anggaran negara efektif digunakan dan proporsi per kuartal merata, akan ada tambahan 0,1%-0,2% untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. tingkat serapan anggaran negara pada kuartal awal minimal bisa menembus 15%-20%.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi semakin besar dengan predikat layak investasi. Dia menilai, kepercayaan dari investor akan lebih besar dan mendorong aliran modal masuk ke dalam negeri. Pemerintah memiliki tugas meyakinkan capital inflow yang masuk bisa dimanfaatkan untuk sektor riil.

Koreksi yang dilakukan IMF tidak serta merta mendorong pemerintah juga melakukan koreksi atas target pertumbuhan ekonomi nasional. “Kita tidak lakukan koreksi apapun tentang growth, insya Allah bisa dengan dukungan semua pihak,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Cegah Kartel Perdagangan Nikel, Aturan Pertambangan Perlu Diperbaiki

NERACA Jakarta - Dugaan praktek kartel perdagangan nikel domestik oleh pabrik smelter yang telah beroperasi di Indonesia kian meresahkan pengusaha…

Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Capai 79,24%

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan realisasi penerimaan bea dan…

Kemenaker Klaim Angka Pengangguran Terendah Sejak Reformasi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mengatakan angka pengangguran di Tanah Air pada 2019 mengalami penurunan hingga…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Realisasi Belanja Negara Hingga Oktober Capai 73,1%

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa realisasi belanja negara sejak Januari hingga Oktober…

Cara Menpan RB Rampingkan Birokrasi

    NERACA   Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan langkah-langkah perampingan…

Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Perda Terkait Dugaan Desa Fiktif

    NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah agar mengevaluasi peraturan daerah pembentukan desa terkait belakangan…