Infrastruktur Terhambat Pelaksanaan di Lapangan

Jumat, 27/01/2012

NERACA

Jakarta—Sejumlah masalah proyek infrastruktur lebih banyak terganjal karena factor pengerjaan di lapangan. Bukan cuma masalah pembebasan lahan saja dan bukan pula karena masalah pendanaan dari perbankan semata. "Jadi bank-bank yang ada kita harapkan untuk lebih mempersiapkan diri, tetapi yang terutama, adalah proyek-proyek yang ada di lapangan, itu harus lebih cepat eksekusinya dan harus disiapkan dengan baik sehingga bank siap untuk mendukung," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis (26/1)

Lebih jauh kata Mantan Dirut Bank Mandiri ini, permasalahan pembangunan tersebut bukan hanya dari sektor keuangan. Masih banyak aspek yang harus diperhatikan sehingga realisasi pembangunan infrastruktur tersebut dapat berjalan dengan baik. "Tetapi yang paling utama itu di lapangan, proyek-proyek harus bergerak karena kita lihat ada begitu banyak pembiayaan untuk jalan tol, energi, pelabuhan yang belum bisa dicairkan karena memang realisasi eksekusi dilapangannya belum cukup cepat," tambahnya

Menurut Agus, ekonomi Indonesia berkembang bukan karena sektor keuangan. Tapi juga adanya pembebasan lahan dan perizinan yang baik. "Jadi yang kami ingin sampaikan bahwa untuk ekonomi kita berkembang tidak semata-mata karena keuangan, yang ada juga karena bagaimana pembebasan lahannya dapat baik perizinan baik," imbuhnya

Sebelumnya, ekonom LIPI Latief Adam menegaskan ada beberapa penyebab pembangunan infrastruktur berjalan kurang efisien. "Realisasinya anggaran infrastruktur berjalan lambat per September yang sudah terserap hanya 30 persen dari total anggaran dan sisanya dikerjakan setelah September," ujarnya

Menurut Latif, proporsi anggaran untuk fisik infrastruktur masih kecil karena sebagian terserap ke pos-pos seperti membayar konsultan, biaya perencanaan monitoring dan supervisi serta fee project. "Adanya toleransi dari pemerintah terhadap pelanggaran peraturan yang diharapkan bisa mempertahankan kualitas infrastruktur," tegasnya.

Latif menambahkan faktor penyebab tersebut berimplikasi terhadap cost of doing business menjadi mahal. "Sehingga perusahaan di Indonesia mengeluarkan biaya transportasi sekira 30 persen, jauh lebih tinggi dari biaya di beberapa negara kompetitor seperti China yang hanya 12 persen," tegasnya.

Kemudian, kata dia World Bank telah melakukan survei kepada 900 perusahaan yang rata-rata mengeluh telah kehilangan empat persen dari total penjualan karena masalah transportasi dan enam persen masalah energi.

Oleh sebab itu, lanjut dia mengapa infrastruktur kita kalah dibandingkan negara-negara kompetitor seperti China dan India. "Infrastruktur di Indonesia relatif tertinggal dari beberapa negara di Asia,"paparnya

Lebih jauh kata Latif lagi, meski belanja infrastruktur meningkat 25,5% per tahun tetapi rasio terhadap Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) masih di bawah ideal yang hanya sebesar 2,2% . "Ini yang menjadi indikator kenapa infrastruktur saat ini sangat penting untuk pemerintah karena infrastruktur kita kalah saing dengan negara-negara Asia lainnya," tuturnya

Dikatakan Latif, pada 2012 belanja infrastruktur mencapai Rp161,4 triliun lebih tinggi dari 2011 yang hanya sebesar Rp141 triliun. "Sedangkan PDB kita di 2012 mencapai Rp7298,7 triliun. Rasionya hanya sebesar 2,2% dari belanja infrastruktur ke PDB," jelasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dengan begitu belanja infrastruktur kurang efesien karena jauh di bawah idealnya sebesar lima persen. "Koefisien elastisitas belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi baru mencapai 0,17 lebih rendah dibanding China 0,33 persen dan India 0,21%," pungkasnya. **cahyo