NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan reforma agraria dan perhutanan sosial menjadi salah satu upaya pemerataan ekonomi bagi masyarakat di Indonesia. "Semangat reforma agraria dan perhutanan sosial adalah bagaimana lahan, bagaimana hutan yang merupakan bagian dari sumber daya alam Indonesia dapat diakses oleh rakyat, dapat diakses oleh masyarakat dan dapat menghadirkan keadilan ekonomi dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat," kata Presiden dalam sambutan pembukaan Konferensi Tenuria Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan Indonesia 2017 di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (25/10).

Menurut Presiden, untuk mendukung pemerataan ekonomi tersebut, pemerintah akan menyerahkan lima juta sertifikat pada 2017 dan tujuh juta sertifikat pada 2018 serta sembilan juta sertifikat pada 2019. Sertifikat-sertifikat itu berguna untuk menghindari sengketa hukum atas kepemilikan lahan. Kepala Negara berharap dari konferensi tenurial dapat menghasilkan sinergi kerja masyarakat sipil bersama kementerian dan lembaga negara.

"Saya harap melalui konferensi ini akan lahir hasil nyata, rumusan peta jalan yang dapat diterapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil dan para pelaku usaha dalam rangka mempercepat program reforma agraria dan perhutanan sosial dan terutama, peta jalan yang dapat menunjukan arah yang pasti dan berkelanjutan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat," jelas Presiden.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya ditemui di Istana Negara mengatakan reformasi penguasaan tanah merupakan aktualisasi Nawacita melalui distribusi aset produksi. Terdapat 12,7 juta hektare lahan yang ditegaskan dalam RPJMN untuk redistribusi lahan. Menurut Menteri LHK, konferensi tenurial akan membedah sejumlah tema kunci seperti upaya mengatasi ketimpangan struktur, pengukuhan hutan adat, distribusi manfaat dan hak masyarakat dalam hutan konservasi, perlindungan masyarakat adat, penyelesaian konflik tenurial dan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, investasi UMKM kehutanan serta isu lain.

Disisi lain, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YBHI) Asfinawati mengatakan, salah satu masalah yang belum bisa dituntaskan oleh pemerintah saat ini adalah penyelesaian konflik agraria. Menurut dia, banyak tanah petani yang dirampas secara sepihak oleh pihak swasta dan korporasi. “Pemerintahan Jokowi meluncurkan reforma agraria, tapi tidak ada penyelesaian konflik agraria. Membagi tanah tanpa menyelesaikan konflik, sama seperti macan ompong," kata Asfinawati.

Sebagai contoh, Asfinawati mengatakan, selama ini terjadi konflik bertahun-tahun yang melibatkan PT Perkebunan Nusantara. Namun, tidak ada upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik. Menurut Asfinawati, bukannya memerintahkan jajaran di bawahnya untuk bertindak, Jokowi malah menghindar dan menyebut bahwa penyelesaian konflik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Lebih lanjut, Asfinawati mengatakan, reforma agraria yang digaungkan pemerintah malah menimbulkan kontradiksi. "Percepatan pembangunan infrastruktur gencar dilakukan, tapi itu perlu dipertanyakan. Itu untuk rakyat atau untuk pemodal?" kata Asfinawati.

Menurut Asfinawati, pembangunan infrastruktur di beberapa tempat justru melanggar hak atas tanah, air, udara dan lingkungan hidup yang sehat. Di beberapa tempat, ada pembangunan bandara, pembangkit listrik dan jalan tol yang mengkonversi tanah garapan jadi non-pertanian. "Misalnya di Semarang, di wilayah Kendeng, sampai sekarang tidak bisa diselesaikan meski ada putusan Mahkamah Agung," kata Asfinawati.