Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara

Peneliti INDEF

            Presiden Jokowi-JK punya dua jurus yang selalu dibawa kemanapun ia pergi. Pertama adalah pembangunan infrastruktur dan kedua adalah peningkatan investasi. Pembangunan infrastruktur pun targetnya cukup ambisius. 245 Proyek Strategis Nasional hampir mencakup seluruh infrastruktur dasar, pembangkit listrik, jembatan, jalan tol, bendungan dan pelabuhan. Namun faktanya realisasi pembangunan infrastruktur berdasarkan data Komite Percepatan Pembangungan Infrastruktur baru mencapai 2% dari target. Begitu juga dengan proyek 35 ribu MW baru selesai 2%. Capaian ini mengawali rapor merah realisasi proyek mercusuar Jokowi JK.

            Besarnya ambisi juga tak sejalan dengan kondisi kas Pemerintah saat ini. Defisit anggaran melonjak hingga ditargetkan 2,9% atau angka defisit anggaran tertinggi sejak adanya UU Keuangan Negara 2003. Sedikit lagi defisit bisa meleset ke angka 3% alias melanggar UU. Sementara kebutuhan anggaran infrastruktur 245 proyek itu mencapai Rp4.197 triliun. APBN hanya mampu menanggung Rp525 triliun. Sisanya harus dicari dari utang, penugasan BUMN dan swasta. Utang yang jadi tumpuan utama pembangunan infrastruktur punya konsekuensi politik dibelakang, salah satunya bisa dijadikan negara satelit China.

            Total utang dalam 3 tahun pun meroket Rp1.200 triliun. Hal ini menyisakan tanda tanya besar, mampukah Pemerintah Indonesia melunasinya? Dari catatan Kementerian Keuangan hingga 2045 kita masih harus melunasi utang jatuh tempo. Utang per kapita sudah diatas Rp13 juta per penduduk. Kalau terus dibiarkan penambahan utang yang agresif hanya akan jadi bencana fiskal dalam jangka panjang. Cek saja penerimaan pajak yang masih kurang Rp513 triliun di sisa 2 bulan ini. Darimana penerimaan pajak bisa menutup defisit? Tax amnesty sudah lewat. Kalau pajak terlalu agresif juga berbahaya karena akan berkontraksi terhadap ekonomi. Pengusaha makin lari karena ketakutan dikejar petugas pajak.

            Jalan satu-satunya adalah menjinakkan bom waktu utang. Proyek infrastruktur perlu dirasionalisasi. Lebih baik targetnya diturunkan menjadi 30 PSN dari 245 PSN. Hanya infrastruktur yang punya dampak langsung ke masyarakat lokal yang dibangun hingga 2019. Infrastruktur lainnya bisa dibangun bertahap. Begitu juga proyek 35 ribu MW. Sungguh tak masuk akal bila tidak dipotong. Kasihan BUMN yang diberi penugasan, contohnya adalah PLN yang terancam gagal bayar.

            Soal investasi juga hampir mirip. Presiden selalu menargetkan arus investasi masuk bisa meningkat signifikan, membuka lapangan pekerjaan dan menggairahkan perekonomian. Nyatanya, realisasi investasi asing hanya 27,5% dari total komitmen. Untuk investasi dalam negeri ada dikisaran 32%. Itu artinya jamuan makan dan sambutan hangat untuk mendatangkan investor tak efektif. Kasusnya mirip Raja Salman yang datang dengan puluhan rombongan plus mobil mewah. Ternyata sekedar jalan-jalan di Bali dan lebih memilih menginvestasikan uangnya di China. Nahas memang kondisi perekonomian Indonesia jika ambisi lebih besar daripada realisasi. Jadi betul kata Rocky Gerung filsuf UI, rapor Presiden selama 3 tahun adalah A-, A untuk ambisinya dan minus untuk realisasinya.