Tarif Cukai Rokok Naik 10% di 2018

NERACA

Jakarta - Pemerintah secara resmi akan menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 persen mulai 1 Januari 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, keputusan diambil dalam rapat internal di Istana hari ini, Kamis (19/10). Ia memastikan keputusan ini telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesehatan masyarakat, dampaknya terhadap buruh dan petani, serta penerimaan negara.

Rapat dihadiri kementerian terkait, di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara. Sementara, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Perindustrian berhalangan hadir.

"Kenaikan cukai rokok ini telah memperhatikan dari pandangan masyarakat, terutama dari aspek kesehatan dan konsumsi rokok yang harus terus dikendalikan. Yang kedua adalah, kenaikan cukai rokok ini harus bisa mencegah makin banyaknya rokok ilegal, sehingga tidak sampai terlalu tinggi, kemudian menimbulkan lebih banyak rokok ilegal. Ketiga, kita juga memperhatikan dampaknya terhadap kesempatan kerja, terutama kepada petani dan buruh rokok. Keempat tentu penerimaan negara," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, pengenaan tarif cukai rokok akan diberlakukan beragam bergantung pada kemampuan produksi perusahaan. Ia mencontohkan, perusahaan yang memproduksi rokok secara manual atau dengan tangan akan dikenai tarif yang berbeda dengan perusahaan yang menggunakan mesin. Keterangan lebih detail tentang ini akan disampaikan oleh Dirjen Bea dan Cukai. “Walaupun secara rata-rata 10,04 tidak berarti semuanya tarifnya hanya naik 10,04. Tapi ada yang naiknya lebih tinggi, ada yang naiknya lebih rendah,” jelasnya.

Sri Mulyani memastikan segera menerbitkan peraturan menteri keuangan tentang tarif cukai baru. Kenaikan ini juga akan dibahas dalam rapat RAPBN 2018 dengan dewan. "Itu sesuai dengan APBN 2018 kita yang sedang dibahas sama dewan dan mudah-mudahan akan terselesaikan dalam dua minggu ini," ujar dia.

Presiden Joko Widodo menginginkan upaya mengendalikan konsumsi rokok tidak terbatas pada menaikkan cukai tembakau setiap tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan presiden sudah menginstruksikan agar para menteri mengkaji cara lain. Salah satu yang diusulkan adalah mengurangi penanaman tembakau. “Presiden inginnya dipikirkan hal-hal yang jauh lebih besar dari sekedar naik 10, naik berapa. Misalnya apa yang harus dilakukan dengan tanaman tembakaunya? Bisa tidak mulai dipikirkan mengganti tanamannya dengan tanaman lain,” ujar Darmin usai rapat terbatas pembahasan cukai, Kamis (19/10).

Jenis tanaman penggantinya belum dibicarakan. Menurut Darmin usulan itu masih harus dipertimbangkan. Ia sadar rencana ini akan ditentang khususnya industri tembakau. Selama ini pemerintah belum pernah mengkaji kemungkinan mengalihkan tembakau ke tanaman lain. Karena itu, pemerintah masih akan meminta masukan dari berbagai pihak terkait. “Petaninya bisa tidak disiapkan, dibuat konsepnya untuk mereka secara bertahap mengganti? Kami akan mencoba menyiapkan bagaimana kebijakan kita mengenai tembakau, rokok,” tukasnya.

BERITA TERKAIT

BP Tapera Ditargetkan Terbentuk Maret 2018

    NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan menargetkan Badan Pengelola Tabungan…

Modernland Realty Raih CSR Award II 2018

Selalu menjaga keseimbangan antara bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi komitmen besar PT Modernland Realty Tbk (MDLN). Berkah hal…

72 Perusahaan Raih Indonesia Corporate Social Responsibility (ICSRA) II 2018

72 Perusahaan Raih Indonesia Corporate Social Responsibility (ICSRA) II 2018 NERACA Jakarta - ICSRA – II – 2018 - merupakan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…