Infrastruktur jadi Senjata Pemerintah Atasi Middle Income Trap

NERACA

Jakarta – Indonesia digadang-gadang akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah merupakan basis kebijakan agar Indonesia mampu keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap). "Pembangunan infrastruktur bukan hanya bisa mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas, tetapi juga menjadi fondasi untuk keluar dari 'middle income trap'," kata Darmin dalam jumpa pers mengenai tiga tahun Kabinet Kerja di Jakarta, Selasa (17/10).

Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut menjelaskan pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo menyangkut kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis pariwisata nasional, kebijakan sektoral, kebijakan pemerataan ekonomi, dan kebijakan bantuan sosial. Ia menjelaskan konsistensi pembangunan infrastruktur tersebut merupakan faktor penting yang harus dilakukan agar mampu menciptakan pemerataan dan menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus sebagai upaya keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah.

Darmin juga menjelaskan bahwa kegiatan pengembangan dan pembangunan infrastruktur dilakukan menyebar di seluruh Nusantara. Hal tersebut tercermin dalam pemerataan ekonomi melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan peningkatan produktivitas melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mencatat terdapat 245 proyek strategis nasional ditambah dua program dengan estimasi total nilai investasi Rp4.197 triliun.

Dari proyek-proyek tersebut, tercatat 13 proyek senilai Rp444 triliun berada di Maluku dan Papua, 27 proyek (Rp155 triliun) di Sulawesi, dan 15 proyek (Rp11 triliun) di Bali dan Nusa Tenggara. Proyek yang paling banyak berada di Jawa dengan total 93 proyek dengan estimasi nilai Rp1.065 triliun disusul pembangunan di Sumatera dengan 66 proyek (Rp884 triliun).

Menurut data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), pencapaian PSN pada kuartal II-2017 antara lain Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, kereta ringan (light rail transit/LRT) Jabodebek, bandara internasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Kilang Minyak Bontang, dan Jalan Tol Serang-Panimbang.

Andalkan Konsumsi

Namun demikian, kalangan ekonom melihat jika Indonesia tetap mengandalkan konsumsi dalam menggerakkan perekonomian, maka Indonesia akan sulit keluar dari jebakan tersebut. Apalagi, konsumsi itu lebih banyak berasal dari impor khususnya pangan dan barang-barang konsumen yang seharusnya bisa diproduksi oleh petani dan industri nasional.

Hal ini justru membuat Indonesia hanya menjadi negara konsumen yang dijadikan target pasar negara eksportir. Saat ini, dengan pendapatan per kapita sekitar 3.500 dollar AS, Indonesia termasuk dalam negara berpendapatan menengah bawah. Jika terus mengandalkan konsumsi dari barang impor, akan kesulitan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi sebagai salah satu syarat melompat menjadi negara berpendapatan tinggi, di atas 12.600 dollar AS.

Ketua Pusat Kajian Ekonomi Kerakyatan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Munawar Ismail, mengemukakan sebagai negara berpenghasilan menengah, Indonesia akan sulit memacu pertumbuhan tinggi bila terlalu mengandalkan konsumsi dari barang impor yang sebagian besar dibiayai dari utang. “Untuk keluar dari middle income trap, mestinya dengan pertumbuhan tinggi. Maka ekspor harus lebih tinggi dari impor, tapi sekarang yang terjadi terbalik,” ujar dia.

Suatu negara masuk perangkap pendapatan menengah jika sudah berada di kelompok pendapatan menengah berdasarkan ukuran pendapatan per kapita, tapi tak kunjung naik ke kelompok pendapatan tinggi. Munawar menambahkan utang pemerintah yang mencapai hampir 4.000 triliun rupiah juga cenderung tidak digunakan untuk sektor produktif yang bisa menghasilkan pendapatan sehingga bisa untuk membayar kembali utang dan berinvestasi. “Memang utang juga untuk infrastruktur dengan harapan akan ada dampak ekonominya,” jelasnya.

BERITA TERKAIT

Infrastruktur dan Pemerataan

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo Catatan akhir tahun yang menarik dikaji yaitu pembangunan…

Pembangunan Infrastruktur Perlu Fokus Perlancar Distribusi Barang

    NERACA   Jakarta - Pembangunan sektor infrastruktur yang sedang digalakkan di berbagai daerah perlu fokus diarahkan guna memperlancar…

Pemerintah Jamin Aman Stok Pangan - TPIP INGATKAN PEMERINTAH JAGA INFLASI

Jakarta-Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) mengingatkan pemerintah untuk menjaga inflasi terutama melonjaknya harga pangan. Sementara itu, dua menteri memastikan stok…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Holding Tambang akan bangun Smelter Freeport - Jika Divestasi Sukses

    NERACA   Jakarta - Induk usaha (holding) tambang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan akan bertanggung jawab membangun…

Kerugian Akibat Rokok Mencapai Rp596,6 Triliun

      NERACA   Jakarta - Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Soewarta Kosen mengatakan, kerugian makroekonomi…

Gulu-Gulu Targetkan Buka 50 Cabang - Masuk Pasar Indonesia

    NERACA   Jakarta – Sour Sally Group mengumumkan konsep gerai minuman terbarunya yaitu Gulu-gulu. Gulu-gulu merupakan salah satu…