Oleh Fauzi Aziz

Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri

Sudah sepantasnya, setelah 72 tahun mengenyam kemerdekaan Idalam segala hal, republik ini tidak boleh tersandera oleh pikiran picik kerdil dan nyinyir, ketika sedang berada dalam perubahan besar dan sangat kompleks, yang perkembangan di setiap wilayahnya bergerak pada tingkat dan kecepatan sendiri-sendiri.Kita sebut saja terjadi kesenjangan antar wilayah, yang diramaikan oleh kesenjangan antar sektor, dan ketimpangan antar kelompok pendapatan. Kondisi semacam ini memberi makna dan membentuk sebuah gambar Indonesia saat ini. Fiscal policy pro regional development adalah benar dan tepat tapi belum cukup bahkan tidak cukup karena selain kebutuhan dananya besar, permasalahannya sangat kompleks. Fungsi APBN yang lama kita fahami, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi pertum buhan belum mampu menjadi daya ungkit pembangunan daerah. Satu hal perlu dimaklumi bahwa pembangunan daerah hakekatnya membangun entitas ekonomi dan sosial budaya, bukan membangun propinsi/kabupaten/kota.

Proses politik yang sudah demokratis adalah baik, tapi belum berhasil dikelola dengan baik. Politik berbasis kekuasaan menggeser pilitik pembangunan bangsa yang orientasinya pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran. Kekuasaan membuat kebijakan pembangunan, dicampur aduk dengan kebutuhan membangun kekuasaan, oligarki politik dan kartel pilitik, sehingga KKN menjadi tumbuh subur. Modal finansialnya cekak, masih digerogoti oleh KKN. Kinerja pembangunan yang tidak semuanya bisa diukur satu persatu dengan angka, membuat kegiatan yang bersifat business as usual masih banyak terjadi di hampir semua kementrian/lembaga. Sebab itu, problem yang terjadi dalam APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal, daya ungkitnya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi stug. Secara umum dapat dikatakan kualitas pembelanjaannya belum baik, tidak efisien, tidak efektif, dan hampir pasti boros. Praktek politik tidak berintegritas menjadi menyandera proses pembangunan. Padahal dengan hadirnya pilitik kekuasaan yang berintegritas adalah membangun hubungan antara masyarakat dan pemerintah, termasuk DPR, harus harmonis berlandaskan kepercayaan rakyat pada penguasa untuk menciptakan kesempatan bagi kehidupan yang lebih baik, dan penguasa memberi kepercayaan kepada rakyat untuk menjadi penggerak dalam prosesnya. Negara, menyediakan lingkungan yang kondusif bagi wirausaha, tempat bakat baru dapat tumbuh dan berkembang. Inilah esensi pembangunan daerah, yang didepan tadi dikatakan sebagai pembangunan entitas ekonomi dan sosial budaya, bukan membangun propinsi/kabupaten/kota.Kita selama ini selalu diberikan pembalajaran bahwa APBN adalah uang rakyat.

Tapi dalam praktek, rakyat tidak memiliki akses sedikitpun menggunakan uang rakyat karena harus menunggu proses politik yang platform politiknya berbeda-beda dalam menterjemahkan konstitusi negara. Politik kita demokratis tapi fragmentatif dan tidak konsolidatif. Sehingga politik pembangunannya juga menjadi fragmentatatif dan tidak konsolidatif, gagal fokus dan peta jalannya juga terpenggal penggal oleh politik kekuasaan pragmatisme 5 tahunan. Padahal pembangunan bersifat jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan,dan kemakmuran yang berkeadilan.