Jokowi Janji Pangkas Penghambat Ekonomi Digital

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo berjanji memangkas berbagai regulasi guna mempercepat terciptanya inovasi-inovasi baru di semua sektor industri terutama untuk mendorong ekonomi digital di Tanah Air. "Yang dibutuhkan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi digital, bukan regulasi yang justru menghambat para 'startup' (perusahaan rintisan)," kata Presiden Jokowi saat berbicara pada seminar bertajuk "Ekonomi Baru di Era Digital", di sela Indonesia Business Digital Expo (IBDExpo) 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu (20/9).

Menurut Presiden, para startup membutuhkan keleluasaan untuk melakukan eksperimen sehingga perlu didukung regulasi. Inovasi itu memerlukan eksperimen, butuh biaya yang tidak sedikit. "Jadi startup jangan dicekik dengan regulasi berlebihan," ujarnya. Kepala Negara mengatakan, saat ini sekitar 42.000 peraturan yang terkait dengan industri teknologi informasi dan komunikasi.

"Ini yang menghambat inovasi. ini tugas saya utk menggempur peraturan agar semakin sedikit dan lincah melakukan inovasi. Peraturan peraturan peraturan. Saya saja pusing, apalagi masyarakat," ujar Presiden. "Jadi, seharusnya jangan terlalu diatur-atur. Negara kita terlalu banyak aturan, regulasi, menyebabkan kita terjerat aturan sendiri. Itu yang kita potong, tapi jumlahnya masih banyak sekali," kata Presiden.

Untuk itu dihadapan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkominfo Rudiantara, dan sekitar 500 orang peserta seminar, Presiden menekankan pentingya membuka ruang sebesar-besarnya untuk pengembangan startup. "Ini juga alasan kenapa perlu dilakukan deregulasi, untuk mengurangi tumpang tindih aturan dan persyaratan yang menghambat cara baru, pola baru, inovasi baru," tegasnya.

Presiden menambahkan bahwa di masa lalu itu izin sedikit, namun sejumlah syarat dinaikkan menjadi izin sehingga terakumulasi semakin banyak peraturan. "Ini tugas kita, tugas saya untuk memotong agar izin semakin sedikit. Sehingga dunia usaha semakin lincah, fleksibel untuk keluarkan inovasi baru," ujarnya. Sedangkan dari sisi infrastruktur, Presiden mengatakan bahwa infrastruktur ICT harus terus dikejar.

"Infrastruktur menjadi kunci. Pembangunan Palapa Ring selalu saya tanyakan hampir setiap hari ke Menteri, kapan jadinya untuk Indonesia Timur, Indonesia Tengah," tutunya. Presiden juga menyoroti pentingnya penanganan "cyber security". "Dalam beberapa bulan terakhir serangan siber semakin dahsyat, virus 'ramsonware, wanncacry'." "Strategi mengatasi kejahatan siber harus menjadi pemikiran kita. Beberapa bulan lalu pemerintah membentuk Badan Cyber dan Sandi Negara. Ini dalam proses pembentukan kelembagaanya," imbuh Presiden.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memproyeksikan pada 2020, ekonomi digital di Indonesia bisa tumbuh mencapai 130 miliar dollar AS atau Rp 1.700 triliun (kurs Rp Rp 13.333 per dollar AS). Angka proyeksi ekonomi digital 2020 ini diperkirakan sebesar 20 persen dari total PDB (produk domestik bruto) Indonesia. Proyeksi ini naik dari realisasi 2017 sebesar 75 miliar dollar AS atau Rp 1.000 triliun.

Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, menjelaskan untuk mencapai proyeksi ekonomi digital ini, ada tujuh syarat yang harus dipenuhi pemerintah. "Pertama adalah sumber daya manusia harus dipastikan memenuhi kebutuhan," kata Rudiantara.

Syarat kedua adalah infrastrukur logistik harus bisa dipenuhi. Menurut Rudi, sebanyak 24 persen PDB habis untuk keperluan logistik. Sedangkan syarat ketiga sampai ketujuh di antaranya proteksi konsumen, perpajakan, keamanan dan infrastruktur pendukung teknologi. Darmin Nasution, Menko Perekonomian menambahkan, seiring pertumbuhan ekonomi digital ini penting untuk mengembangkan ekonomi inklusif. "Saat ini fungsi perbankan bisa dilakukan perusahaan startup bidang keuangan," kata Darmin.

BERITA TERKAIT

Pemkab Lebak Minta 100 BUMDeS Bangkitkan Ekonomi

Pemkab Lebak Minta 100 BUMDeS Bangkitkan Ekonomi NERACA Lebak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak meminta 100 badan usaha milik desa…

Kadisrumkim: RTLH Depok Sehatkan Kondisi Ekonomi Daerah

Kadisrumkim: RTLH Depok Sehatkan Kondisi Ekonomi Daerah NERACA Depok - Program Nasional Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH), ternyata menjadi kunci…

Pemberdayaan Ekonomi, Bank Muamalat Gandeng Baznas

      NERACA Langkat - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meresmikan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Penyaluran Dana Desa Capai Rp59,2 Triliun

      NERACA   Bogor - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan realisasi dana desa…

Membantah Generasi Milenial yang Terancam Tak Punya Hunian

      NERACA   Bekasi - Ada anggapan generasi milenial yang berusia di bawah 25 tahun tidak mampu mempunyai…

IBM Indonesia Berkolaborasi dengan Partner Lokal - Akselerasi Bisnis Digital

    NERACA   Jakarta - IBM Indonesia menggelar IBM Indonesia Partner Solutions Summit, yang diselenggarakan di JW Marriot Jakarta.…