MK: Perlu Lembaga "Fokus" Jaga Ideologi Pancasila

MK: Perlu Lembaga "Fokus" Jaga Ideologi Pancasila

NERACA

Magelang - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengatakan perlu sebuah lembaga yang "fokus" untuk menjaga ideologi Pancasila seperti BP7 dahulu.

"Romantisme dan kerinduan untuk menghadirkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa saat ini semakin menguat tatkala gempuran dan infiltrasi nilai-nilai asing semakin masif menggema di pelosok Tanah Air," kata dia di Magelang, Rabu (20/9).

Ia menyampaikan hal tersebut dalam sambutan tertulis yang disampaikan Plt. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara serta Pengelolaan TIK Mahkamah Konstitusi saat menjadi pembicara kunci pada seminar nasional "Implementasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara" di Universitas Muhammadiyah Magelang."Namun, metode-metode indoktrinasi P4 yang dahulu digunakan harus ditinggalkan," ujar dia.

Menurut dia lembaga yang nantinya terbentuk harus menyusun strategi guna mendayagunakan lembaga negara, institusi pemerintah, institusi pendidikan dan pranata masyarakat seperti LSM, organisasi masyarakat, perkumpulan, organisasi keagamaan, pemerintah daerah, lembaga adat, swasta, dan lain-lain untuk menegakkan Pancasila.

Ia menuturkan program pendidikan Pancasila pun harus dilaksanakan dengan kreatif edukatif dan melibatkan partisipasi siswa. Penerapan kemajuan teknologi juga dikembangkan dalam kerangka penyebarluasan pengamalan nilai Pancasila.

Ia mengatakan lembaga ini nantinya berfungsi sebagai sebuah 'training center' yang mencetak pribadi unggul yang berkarakter Pancasila."Pikiran dan perenungan saya sejak lama akhirnya terwujud dengan lahirnya Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang dinakhodai oleh Yudi Latif, namun seluruh lembaga negara dapat berperan membumikan Pancasila sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya m,asing-masing," tutur dia.

Pada titik inilah, kata dia, Universitas Muhammadiyah Magelang sebagai institusi pendidikan tinggi berperan sebagai "Benteng Pancasila". Artinya, Muhammadiyah Magelang tidak hanya berfungsi sebagai "leading sector" di bidang pendidikan dalam membangun sinergi dengan lembaga lain, tetapi juga memainkan posisi strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan pribadi unggul melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan.

"Pemahaman yang salah dan beragam terhadap nilai-nilai Pancasila berpotensi membuat kehidupan kebangsaan kita yang sepatutnya dapat dihindari karena dapat menimbulkan perpecahan," ucap dia.

Oleh karena itu, tambah dia, semua komponen bangsa harus memiliki pemahaman yang sama terhadap nilai-nilai pancasila. Konkretisasi nilai-nilai luhur Pancasila mesti dilakukan agar memiliki persepsi yang sama terhadap nilai-nilai Pancasila yang digali dari falsafah bangsa. Ant

BERITA TERKAIT

Ini yang Perlu Anda tahu Sebelum Beli Tiket Murah

Berburu tiket murah sebelum bepergian memang menarik demi menghemat biaya perjalanan, tapi bagaimana agar semua bejalan lancar dan menyenangkan. Perusahaan…

KPPU : Perbaiki Tiga Hal Jaga Stok Pangan

KPPU : Perbaiki Tiga Hal Jaga Stok Pangan NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan perlunya perbaikan dalam…

Perusahaan Indonesia Perlu Tingkatkan Sistem Pencegahan Korupsi

Perusahaan Indonesia Perlu Tingkatkan Sistem Pencegahan Korupsi NERACA Jakarta - Berbagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia, baik itu swasta maupun…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Mantan Ketua MK - Pemilihan Hakim Konstitusi Sudah Sesuai Prosedur

Mahfud MD  Mantan Ketua MK Pemilihan Hakim Konstitusi Sudah Sesuai Prosedur Yogyakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD…

Ombudsman: Susun Mekanisme Distribusi Gas 3 Kg

Ombudsman: Susun Mekanisme Distribusi Gas 3 Kg NERACA Jakarta - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Dadan S. Suharmawijaya mendesak Pemerintah…

SP JICT Desak Otoritas Pelabuhan Awasi Peralihan Operator RTGC

NERACA Jakarta - Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal (SP JICT) mendesak Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengawasi kebijakan…