Dipertanyakan Program Kerja Investasi PPA

NERACA

Jakarta---Program kerja PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) terkait investasi dinilai belum jelas. Alasanya hingga saat ini belum ada laporan secara rinci kepada DPR, apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan. "Karena itu saya meminta penjelasan program selama 3 tahun, karena belum ada informasi yang jelas soal investasi ini," kata anggota DPR F Gerindra, Sadar Subagyo dalam raker dengan PPA di komisi XI DPR, Jakarta,18/1

Menurur Sadar, ruang lingkup tugas PT PPA berdasarkan PP Nomor 61/2008 sudah jelas, yakni pengelolaan aset eks BPPN, Restrukturisasi/revitalisasi BUMN dan Penbelolaan aset BUMN. "Ketiga tugas ini sudah jelas dan ada programnya. Namun untuk investasi, saya belum menemukan," tambahnya.

Selain menyoroti masalah itu, Sadar juga mempertanyakan soal kinerja keuangan PT PPA 2009-2011. Dimana pendapatan usaha pada 2009 yang hanya Rp218,6 miliar dan pada 2010 melonjak menjadi Rp6,1 triliun. Lalu pada 2011 naik lagi Rp7,3 triliun. "Artinya ada kenaikkan berlipat-lipat. Namun anehnya, beban usaha juga naik, kok aneh ya," ungkapnya.

Dari laporan Kinerja Keuangan PT PPA 2009-2011, terungkap pada 2009 beban usaha hanya Rp119,8 miliar. Pada 2010, beban usaha mencapai Rp5,6 triliun dan pada 2011 mencapai Rp6,8 triliun. Hanya saja laba bersih tidak terjadi kenaikan yang significan, pada 2009 tercatat hanya Rp136,5 miliar, lalu pada 2010 baik menjadi Rp243,9 miliar dan pada 2011 mencapai Rp283,9 miliar.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menargetkan hingga akhir tahun 2012 jumlah perusahaan milik negara akan menjadi 120 perusahaan dari saat ini 141 perusahan, menyusul pelaksanaan restrukturisasi melalui pola "holding", merger, dan akuisisi. "Beberapa program restrukturisasi sedang dalam tahap penyelesaian, sehingga sampai akhir tahun jumlah BUMN sekitar 120 perusahaan saja," katanya

Menurut Dahlan, program restrukturisasi antara lain pembentukan Holding BUMN Perkebunan yang akan menggabungkan PT Perkebunan (PTPN) I-XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Merger BUMN yang memproduksi permesinan antara PT Boma Bisma Indra dan PT Barata Indonesia. "Dua BUMN (Boma Bisma Indra dan Barata) memiliki jenis usaha yang sama dan kondisi keduanya dalam status yang hampir serupa, sehingga jika digabung akan memberi hasil yang lebih baik," kata Dahlan.

Sedangkan restrukturisasi yang sedang dalam proses penyelesaian adalah akuisisi Waskita Karya terhadap Istaka Karya. Selain itu, Kementerian BUMN saat ini sedang menuntaskan akuisisi pada tujuh BUMN yaitu Perum Produksi Film Negara (PFN) yang akan diambil alih PT Adhi Karya Tbk, PT Pradnya Paramita dan PT Balai Pustaka setelah dimerger akan diakuisisi PT Telkom Tbk, PT Energy Management Indonesia (EMI) diambil alih PT Surveyor Indonesia.

Selanjutnya PT Survey Udara Penas diambil alih PT Angkasa Pura I, PT Industri Sandang diambil alih PT Pembangunan Perumahan, dan PT Sarana Karya diambil alih PT Wijaya Karya Tbk. Kementerian BUMN juga tengah menyiapkan pelaksanaan program holding BUMN Kehutanan, BUMN Farmasi, dan BUMN sektor Kertas. **cahyo

BERITA TERKAIT

Ekonom Ingatkan Investasi dan Permintaan Melandai

NERACA Jakarta- Meski Badan Pusat Statistik (BPS) merilis neraca perdagangan Indonesia bulan Juni 2019 surplus sebesar US$200 juta, surplus neraca…

Pemkot Palembang Gencarkan Program Kotaku Atasi Kawasan Kumuh

Pemkot Palembang Gencarkan Program Kotaku Atasi Kawasan Kumuh NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan pada 2019 berupaya…

UU Pertanahan Jangan Jadi Penghambat Iklim Usaha dan Investasi - Ketua Umum KADIN

UU Pertanahan Jangan Jadi Penghambat Iklim Usaha dan Investasi Ketua Umum KADIN NERACA Jakarta - Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanahan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LG Kampanyekan Teknologi TrueSteam

  NERACA   Jakarta - PT. LG Electronics Indonesia (LG) bekerjasama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Hermina Bekasi…

Masih Banyak Perusahaan Publik Tak Peduli HAM - Studi FIHRRST

      NERACA   Jakarta - The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), salah satu organisasi masyarakat…

Menkeu Proyeksi Defisit APBN Capai Rp310,8 Triliun

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 berpotensi…