NERACA

Jakarta - Pemerintah menegaskan pentingnya pengelolaan ekosistem mangrove melalui penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional (Stranas Mangrove).

"Permenko ini mengatur percepatan implementasi Stranas Mangrove melalui penetapan kegiatan atau rencana aksi untuk kementerian/lembaga dengan batas waktu dua bulan sejak ditetapkan," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian Montty Girianna di Jakarta, Kamis (7/9).

Montty menjelaskan Permenko ini mengatur berbagai sasaran, strategi, program dan kegiatan pada empat nilai penting pengelolaan ekosistem mangrove yaitu ekologi, sosial ekonomi, kelembagaan dan perundang-undangan. Tujuan penerbitan Permenko ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dan para pihak lainnya dalam pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Ia menekankan bahwa regulasi tersebut adalah alat keterlibatan publik secara luas, baik untuk berpartisipasi dalam pemulihan seperti ikut dalam penanaman mangrove maupun turut mengawasi apabila ada K/L yang belum melaksanakan tanggungjawab sebagaimana tertuang dalam Permenko. "Sehingga target tutupan ekosistem mangrove yang baik pada 2045 sebesar 3,49 juta hektar dapat tercapai," ucap Montty.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2015 menunjukkan bahwa cakupan ekosistem mangrove telah mengalami kerusakan seluas 1,82 juta hektar, dengan kondisi baik hanya mencapai seluas 1,67 juta hektar. Data tersebut mengindikasikan bahwa total luas mangrove Indonesia dalam waktu dua puluh tahun terakhir telah berkurang sangat signifikan akibat konversi.

Berdasarkan catatan, kriteria mangrove yang baik adalah mangrove yang memiliki kerapatan tutupan atau kanopi lebih besar dari 70 persen, sehingga dapat mencegah intrusi air laut dan sebagai pelindung garis pantai dari abrasi dan tsunami. Selain itu, mangrove tersebut dapat menjadi tempat berkembang biak dan berpijah aneka biota laut, menjadi penyerap karbon yang lima kali lebih baik dari pohon lahan biasa atau hutan dan penyerap polutan.

Ekosistem mangrove juga mempunyai fungsi penting lainnya yaitu sebagai sistem penyangga kehidupan ekonomi masyarakat, sumber pangan dan menjaga kekayaan keanekaragaman hayati. Sedangkan, ekosistem mangrove yang rusak memiliki kerapatan tutupan atau kanopi lebih kecil dari 50 persen. Kerusakan pada ekosistem mangrove terjadi akibat pencemaran limbah plastik, limbah rumah tangga, tumpahan minyak, illegal logging, dan adanya alih fungsi lahan untuk berbagai kepentingan seperti tambak, pemukiman, perkebunan, industri, infrastruktur pantai dan pelabuhan.