NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit anggaran pada periode akhir Agustus 2017 mencapai 1,65 persen terhadap produk domestik bruto atau sekitar Rp224,3 triliun. "Posisi defisit akhir Agustus 1,65 persen dari PDB, dibandingkan tahun lalu 2,09 persen dari PDB," kata Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (7/9).

Sri Mulyani menjelaskan defisit anggaran tersebut berasal dari penerimaan perpajakan yang hingga 31 Agustus 2017 telah mencapai Rp780,03 triliun atau 53 persen dari target dalam APBNP. Dari penerimaan perpajakan itu, realisasi penerimaan pajak dalam negeri tercatat mencapai Rp755,81 triliun atau 52,6 persen dari target dalam APBNP.

Pada akhir Agustus 2016, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp711,4 triliun atau 46 persen dari target dengan penerimaan pajak dalam negeri Rp689,1 triliun atau 45,8 persen, meski terdapat amnesti pajak. Sri Mulyani optimistis realisasi penerimaan perpajakan akan meningkat hingga akhir tahun mengikuti pola penyerapan belanja pemerintah yang tinggi pada triwulan tiga dan empat.

"Kita cukup optimistis karena pola penerimaan pajak empat bulan terakhir biasanya 'pick up' seperti belanja. Namun, setiap bulan kita terus evaluasi profil penerimaan dan penyisiran terhadap esktra 'effort'," katanya. Penyerapan belanja pemerintah pada periode akhir Agustus 2017 tercatat telah mencapai Rp695,6 triliun atau 50,9 persen dari pagu APBNP.

"Pada periode yang sama tahun lalu, belanja pemerintah pusat mencapai Rp644,71 triliun atau 49,3 persen dari pagu," ujar Sri Mulyani. Realisasi transfer ke daerah dan dana desa pada periode ini juga telah mencapai Rp502,6 triliun atau 65,6 persen dari pagu, dibandingkan posisi tahun lalu sebesar Rp490,2 triliun atau 63,2 persen.

Menanggapi pencapaian sementara dari APBN ini, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus berupaya menjaga kinerja APBN agar terus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Kami mencoba memperbaiki performa dan meningkatkan kredibilitas APBN, semoga kami bisa mencapai ini secara bertahap," jelas Sri Mulyani. 

Untuk di 2018, pemerintah mematok defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2018 sebesar 2,19 persen dari produk domestik bruto. Defisit anggaran itu mencapai Rp 325,9 triliun di mana belanja negara diperkirakan Rp 2.204,4 triliun dan pendapatan negara ditargetkan Rp 1.878,4 triliun. "Sasaran defisit anggaran tahun 2018 lebih rendah dari outlook-nya di tahun 2017 yang sebesar Rp 362,9 triliun atau 2,67 persen dari produk domestik bruto," ujar Jokowi, beberapa waktu lalu.

Tingkat keseimbangan primer pada 2018 menurut Jokowi, juga direncanakan mengalami penurunan dibandingkan tahun ini. Pada 2017, pemerintah memperkirakan tingkat keseimbangan primer minus Rp 144,3 triliun. Dalam RAPBN 2018, tingkat keseimbangan primer diprediksi minus Rp 78,4 triliun. Jokowi menambahkan, untuk membiayai defisit anggaran dalam RAPBN 2018, pemerintah akan memanfaatkan sumber pembiayaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. "Dalam bentuk pinjaman atau utang yang akan dikelola dengan berhati-hati dan bertanggungjawab sesuai dengan standar pengelolaan internasional."

Pinjaman tersebut, menurut Jokowi, akan digunakan untuk kegiatan yang produktif yang mendukung program pembangunan nasional. Program pembangunan yang diprioritaskan pemerintah dalam RAPBN 2018 adalah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, serta pertahanan dan keamanan. Melanjutkan penjelasan mengenai defisit anggaran, Jokowi mengatakan bahwa rasio utang terhadap PDB juga akan dijaga di bawah tingkat yang diatur dalam keuangan negara. Rasio utang akan dikelola secara transparan dan akuntabel. "Serta akan diminimalkan risikonya pada stabilitas perekonomian di masa sekarang dan yang akan datang," ujar Jokowi.