Sebanyak 39 Pengaduan Masuk ke BPSK Kabupaten Sukabumi 

Januari Hingga Pertengahan Agustus 2017

NERACA

Sukabumi - Januari hingga pertengahan Agustus 2017, jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BSPK) Kabupaten Sukabumi sebanyak 39 pengaduan. Dari jumlah tersebut 34 pengaduan telah ditangani, dan lima pengaduan masih dalam proses.

Ketua BPSK Kabupaten Sukabumi Ahmad Tibyani melalui Humas BPSK Dede Wahyudi mengatakan kelima pengaduan yang masih dalam proses itu, sudah mendekati masa akhir.“Dalam waktu dekat ini, kelima pengaduan itu akan selesai ditangani,” terang Dede, Senin (28/8).

Dede menambahkan dari jumlah 39 pengaduan itu, masih didominasi pengaduan konsumen terhadap lembaga pembiayaan atau leasing. Selain jasa pembiayaan, adapula pula pengaduan layanan koperasi, dan perbankan.“Ada pula pengaduan terhadap layanan PLN,” ujar dia.

Dari 34 pengaduan yang telah diselesaikan oleh majelis BPSK, tambah dia, masyoritas penyelesaiannya secara mediasi. Sementara arbitasi sebanyak 2 pengaduan. “Kami selalu mengutamakan penyelesaianpengaduan dengan cara mediasi,” kata dia.

Sebelumnya, kehadiran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten Sukabumi sudah 12 tahun, atau tiga periode jalan. Namun masih banyak masyarakat atau konsumen tidak memanfaatkani lembaga non litigasi itu.

Ketidakpahaman masyararat akan fungsi BPSK itu, ditenggarai karena minimnya sosialisasi selama ini. Tugas pokok BPSK, terang Humas BPSK Kabupaten Sukabumi Dede Wahyudi Sabtu (26/8), adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

“Fungsi BPSK, diantaranya melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase,” terang Dede.

Ia mengakui masih banyak masyarakat tidak mau mengadukan persoalan sengketa konsumen ke BPSK, karena faktor ketidaktahuan masyarakat atau konsumen.”Padahal kami selalu berupaya mensosialisasikan lembaga ini dengan cara langsung dan berkesinambungan, karena BPSK saat ini tidak memiliki anggaran untuk sosialisasi,” ujar Dede.

Dede menegaskan untuk tahun 2017 ini, BPSK total tidak bisa melakukan kegiatan sosialisasi karena anggaran dari Pemerintah Provinsi hanya cukup untuk operasional saja.“Mudah-mudahan tahun 2018 mendatang, BPSK bisa melakukan sosialisasi,” tambah dia.

Kendati masih banyak masyarakat belum mengetahui keberadaan BPSK dan fungsinya, imbuh dia, BPSK selalu menangani pengaduan dari konsumen.“Memang saat ini belum merata pengaduan dari 47 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Tapi kami yakin, dari penanganan kasus per kasus, konsumen akan menjadi agen sosialisasi kami,” imbuhnya. 

Ia menambahkan dari angka maupun statistik, jumlah pengaduan yang masuk ke BPSK, masih didominiasi masyarakat dari Kabupaten Sukabumi bagian Utara.“Sebagian kecil dari bagian Selatan Kabupaten Sukabumi. Kami sangat ingin hadir di tengah-tengah masyarakat bagian Selatan Kabupaten Sukabumi. Tapi tadi, kami terkendala anggaran,” paparnya. Ron