FIHRRST Ingin Wujudkan Kota HAM Lewat Partisipasi Warga

NERACA

Jakarta - Foundation for International Human Rights Reporting Standars (FIHRRST) ingin membangun kota Hak Asasi Manusia. Menurut Pendiri FIHRRST H.S Dillon, kota HAM jadi salah satu perkembangan yang sangat penting akhir akhir ini terkait pemenuhan HAM. Hal itu sebagaimana dinyatakan pada laporan akhir komite penasihat PBB tentang peran pemerintah daerah dalam pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk pengarustamaan HAM dalam pemerintah daerah dan layanan publik, konsep kota HAM tidak saja menyatakan pengakuan atas penghormatan HAM, tetapi juga kerangka pelaksanaan penghormatan HAM oleh Pemda.

Di Indonesia, Kota Bandung menjadi pionir dalam pembentukan kota HAM. FIHRRST bersama dengan paguyuban HAM Fakultas Hukum Universitas Padjajaran telah menyelesaikan citizen driven proses yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di kota Bandung. Hasilnya adanya Kota Bandung menjadi yang pertama dan dituangkan pada piagam HAM yang diluncurkan pada 10 Desember 2015.

Direktur Operasional FIHRRST Bahtiar Manurung mengatakan untuk mewujudkan kota HAM yang paling penting adalah komitmen terhadap pemimpin. "Di Bandung, Walikota Bandung mempunyai komitmen seperti ruang terbuka hijau, ruang pejalan kaki dan sebagainya. Jadi apa kaitannya dengan HAM? Karena ruang terbuka hijau dan trotoar merupakan hak pejalan kaki. Jadi bisa dibilang banyak aspek yang harus dipenuhinya," jelasnya.

Sejauh ini, kata Bahtiar, baru ada kota di Indonesia yang mendeklarasikan sebagai kota HAM yaitu Bandung, Wonosobo dan Palu. Namun begitu, tak menutup kemungkinan daerah lain bisa menerapkan hal yang sama. Maka dari itu, FIHRRST menyusun website Human Rights City Center (HRCC) www.hrcitycenter.org. Nantinya website ini bisa menjadi jembatan bagi para pemimpin daerah untuk mewujudkan kota HAM.

"Agar kota HAM dapat menjadi kendaraan yang dapat mengantarkan ke tujuan pemenuhan HAM masyarakat perkotaan perlu dibangun pemahaman bersama tentang pengertian dan proses penyusunan kota HAM. Website HRRC menyajikan analisa mekanisme penyusunan kota HAM yang ada di Indonesia, bersama dengan aspek aspek utama yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah kota yang berkomitmen menjadi kota HAM," tukasnya.

Dari berbagai inisiatif penyusunan kota HAM, terdapat dua kriteria kunci pembentukan kota HAM. Pertama, cara yang paling efektif dalam penyusunan kota HAM adalah melalui pendekatan bottom up dimulai dari warga kota dengan melakukan dialog terbuka dan sukarela yang memberikan warga kesempatan mengeluarkan pendapat mereka. Kedua, diperluka sistem pengawasan yang memungkinkan warga kota mengawasi dan menelaah tindakan pemerintah dalam pemenuhan komitmen atau piagam kota HAM.

BERITA TERKAIT

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar - Meski Kondisi Ekonomi Prihatin

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar  Meski Kondisi Ekonomi Prihatin NERACA Depok - Asisten Bidang Pemerintah, Hukum…

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar NERACA Blitar - PDIP berencana akan memberikan dampingan hukum atas perkara yang…

Mendes PDTT - Lebih Enak di Desa Dibanding di Kota

Eko Putro Sandjojo  Mendes PDTT Lebih Enak di Desa Dibanding di Kota Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Urbanisasi Bikin Produktivitas Pertanian Menurun

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan fenomena laju urbanisasi di Tanah Air mengakibatkan penurunan…

Bandara Soetta akan Bangun Terminal IV

    NERACA   Tangerang - Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, akan membangun terminal IV untuk menambah kapasitas penumpang. “Saya…

Masih Ada Perusahaan Yang Belum Bayar THR

      NERACA   Jakarta – Meski hari raya lebaran idul fitri telah usai, namun masih ada perusahaan yang…