Pembangunan Sosial

Selasa, 17/01/2012

Oleh: Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Komitmen pemerintah Indonesia menuntaskan program Milenium Development Goal (MDGs) pada tahun 2014 cukup besar dengan berbagai kebijakan dan proyek yang telah digulirkan. Dari delapan tujuan pembangunan milenium, yakni pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, dan menurunkan angka kematian anak.

Selain itu, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, menjamin kelestarian lingkungan hidup, serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Pemerintah selalu mengklaim angka kemiskinan di Indonesia sudah mengalami penurunan. Dimana sejak 2006, data penduduk miskin turun dari 39,3 juta menjadi 31,02 juta. Pemerintah boleh saja mengklaim angka kemiskinan terus mengalami penurunan, namun fakta di lapangan tentunyan tidak menggambarkan terjadinya angka kemiskinan. Artinya, selama ini pemerintah masih bicara soal angka-angka semu tentang kemiskinan dan belum pada pemberdayaan masyarakat miskin bisa keluar dari kemiskinan.

Selama ini peran pemerintah dalam pembangunan sosial belum banyak dilakukan. Karena pemerintah masih menganggap persoalan kemiskinan hanya bersifat charity, dan tengok saja bantuan langsung tunai (BLT) pengganti subsidi BBM yang belum menjawab bagaimana memberdayakan masyarakat dengan potensi yang dimiliki untuk keluar dari kemiskinan.

Pemerintah selama melihat penanganan kemiskinan masih bersifat reaktif dan menjadi komoditas politik dan bukan sebagai amanah dari UUD 45, dimana orang miskin dan rakyat terlantar dilindungi oleh negara. Namun sayangnya, perlindungan negara terhadap orang miskin masih sebatas di permukaan dan belum menyentuh semuanya.

Ironisnya, dukungan pemerintah terhadap penanganan kemiskinan tidak pula didukung dengan kebijakan yang pro job dan pro poor. Tengok saja soal perdagangan bebas yang bakal terasa mengantam sektor riil dan UKM sebagai penopang krisis ekonomi hingga pembatasan BBM bersubisidi.

Langkah pemerintah melakukan pembatasan BBM bersubsidi pada awal April nanti hingga kenaikan tarif dasar listrik, tentunya memicu potensi angka tingkat kemiskinan yang bertambah. Keinginan keras pemerintah mengurangi beban subsidi BBM dan beralih kepada subsidi pendidikan, kesehatan dan ekonomi merupakan niatan baik. Namun caranya yang dinilai tidak tepat. Karena bagaimana pun juga, bila kebijakan pembatasan BBM benar terlaksana maka potensi penyimpangan tidak bisa terelakkan karena disparitas harga BBM.

Sudah saatnya, komitmen pemerintah untuk pengetasan kemiskinan dan pembangunan millennium dalam MDGs tidak hanya sebatas dukungan program tapi kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Bila tidak maka pencapaian MDGs sulit tercapai dan Indonesia belum tinggal landas dan hanya menjadi negara berkembang atau mungkin tertinggal. Tentunya sangat ironis, bila di negara yang penuh potensi sumber daya alam, namun jutaan rakyatnya miskin akibat pengelolaan negara yang salah kaprah.