NERACA

Jakarta - Para peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan bahwa dimensi perspektif atas tol laut yang selama ini dipahami sebagai "port to port" harus diperluas menjadi "door-port to port-door".

"Konsep awal tol laut Presiden Jokowi bagus untuk memeratakan harga di Jawa dan luar Jawa. Kemudian dengan adanya tol laut itu juga memastikan ada transportasi yang terus bergerak dari barat ke timur dan sebaliknya, sehingga aktivitas ekonomi juga ikut tergerakan dengan adanya pergerakan barang dan jasa," kata peneliti ekonomi senior Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Zamroni Salim seperti dikutip Antara di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Namun dalam kenyataannya, menurut dia, tol laut hanya dikerjakan oleh beberapa pelaku usaha dan itu tidak merata. "Sebagian besar dukungan tol laut itu harusnya swasta, tapi tidak bergerak dan tidak banyak terlibat. Itu kami ketahui setelah kami lakukan wawancara dengan salah satu asosiasi pemilik pelayaran," katanya. Zamroni mengatakan beberapa alasan pihak swasta tidak banyak yang ikut tol laut adalah terlalu rumitnya tender yang harus diikuti. "Ada sekitar 400 halaman yang harus dipenuhi swasta kalau mau ikut tender tol laut,” jelasnya.

Alasan lain yang memberatkan pihak swasta, menurut dia, adalah imbalan kargo yang harus dipenuhi karena logistik hanya bergerak dari wilayah barat ke timur Indonesia saja, sementara kapal akan kosong ketika kembali lagi ke barat. Maka dari itu, Zamroni mengatakan perlu ada subsidi yang diberikan, karena imbalan kargo tidak bisa terus-menerus didiamkan karena akan memaksa biaya kargo tinggi, sementara konsep pasar tidak bisa dipaksa turun. Selisih harga perlu ditanggung Pemerintah.

"Jika ingin membaca konsep tol laut secara luas artinya tidak sekedar memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain saja. Tetapi juga mengembangkan industri di sekitar pelabuhan, atau istilahnya pelabuhan pengumpan harus juga ada investasi infrastruktur dan manufakturnya," ujar Zamroni. Untuk konteks Papua, ia mengatakan industri perikanan menjadi yang paling memungkinkan untuk banyak dikembangkan dengan cepat. Sehingga imbalan kargo tersebut akan berkurang dengan terisinya logistik dari wilayah timur.

Sementara itu, peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Panky Tri Febiyansah mengatakan untuk bisa menerapkan konsep "door-port to port-door" pada tol laut Pemerintah perlu juga melibatkan pelayaran rakyat yang sejak lama sudah ada. "Tinggal diperkuat saja untuk bisa mengakses pulau-pulau kecil sebagai alternatif pelayaran perintis. Subsidi asuransi kapal untuk mereka perlu diberikan agar pemilik kapal mampu mengembangkan usahanya karena menjadi lebih 'bankable'," ujar dia.

Turunkan Harga

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Dirlala) Ditjen Perhubungan Laut, Bay M Hasani mengatakan, sejak dimulai pada tahun 2015 lalu, telah terjadi penurunan harga di beberapa daerah seiring dengan berlangsungnya secara reguler jalur-jalur tol laut yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan data yang telah diolah dari Kementerian Perdagangan, sejumlah bahan pokok yang dibawa oleh tol laut ke beberapa daerah telah terjadi penurunan harga. Di Larantuka, Flores, Nusa Tenggara Timur misalnya tercatat harga beras, gula pasir, minyak goreng kemasan, tepung terigu dan triplek 3 mm terjadi penurunan dari bulan Agustus 2016 ke bulan Juni 2017.

Harga beras turun 17% dari Rp 12.000/kg menjadi Rp 10.000/kg, harga gula pasir turun 17% dari Rp 18.000/kg menjadi Rp 15.000/kg, harga minyak goreng kemasan turun 12% dari Rp 17.000/kg menjadi Rp 15.000/kg, harga tepung terigu turun 20% dari Rp 10.000/kg menjadi Rp 8.000/kg, dan triplek 3 mm turun 4% dari Rp 55.000 menjadi Rp 53.000.