NERACA

Jakarta - Lembaga kajian independen Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai target penerimaan pajak dalam RAPBN 2018 cukup realistis untuk dicapai oleh pemerintah. "Target penerimaan pajak cukup realistis dan moderat, meski tetap menunjukkan optimisme yang cukup tinggi," kata Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo dalam pernyataan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (22/8).

Yustinus menuturkan, jika dibandingkan dengan target pajak APBNP 2017, target penerimaan pajak hanya naik sekitar 9 persen. Akan tetapi target penerimaan pajak dalam RAPBN 2018 akan meningkat 21 persen dari proyeksi penerimaan pajak 2017 yang pihaknya lakukan. Berdasarkan proyeksi CITA, penerimaan pajak pada 2017 berkisar Rp1.094,88 triliun sampai Rp1.169,86 triliun atau 85,3 persen hingga 91,14 persen dari target penerimaan pemerintah. "Proyeksi ini didasari oleh kinerja penerimaan per Juli 2017 yang meskipun menunjukkan kenaikan, namun belum memuaskan," katanya.

Pada periode tersebut kinerja penerimaan pajak secara tahunan (year on year) mencapai 12,47 persen. Namun, kinerja tersebut sudah termasuk penerimaan dari program Amnesti pajak (Periode III Januari-Maret 2017). Jika penerimaaan dari Amnesti Pajak dikecualikan, kinerja penerimaan pajak hanya sebesar 8,49 persen atau Rp578,6 triliun.

"Kinerja 2017 akan diuji lagi pada September 2017 karena faktor amnesti pajak pada September 2016 kontribusinya cukup signifikan," ujar Yustinus. Untuk PPh nonmigas, lanjutnya, penerimaan PPh non-migas dalam target RAPBN 2018 adalah yang paling berat untuk dicapai. Target penerimaan PPh non-migas meningkat 29,39 persen atau sebesar Rp816,99 triliun dibandingkan proyeksi realisasi penerimaan PPh non-migas 2017.

"Pada 2017 sendiri, kami memproyeksikan penerimaan PPh non-migas hanya mencapai Rp631,4 triliun atau 85,07 persen dari target. Proyeksi ini didasari kinerja penerimaan PPh non-migas 2017 yang lebih rendah dari tiga tahun sebelumnya," katanya.

Per-Juli 2017, kinerja PPh non-migas hanya sebesar 7,62 persen secara tahunan, jauh lebih rendah rata-rata kinerja tiga tahun terakir yaitu 15,15 persen. Hal tersebut dinilai karena dipengaruhi belum optimalnya tindak lanjut atas data amnesti pajak karena masih menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang.

Sebaliknya, target peneriman PPN dinilai lebih realistis dibandingkan target penerimaan PPh non-migas. Dalam RAPBN 2018, target penerimaan PPN sebesar Rp535,3 triliun. Dibandingkan dengan proyeksi realisasi penerimaan PPN tahun 2017, target penerimaan PPN dalam RAPBN 2018 meningkat 13,7 persen.

Pada 2017, CITA memproyeksikan realisasi penerimaan PPN mencapai angka Rp470 triliun. Hal tersebut didasari peningkatan kinerja penerimaan PPN per-Juli 2017 yang meningkat 11,13 persen secara tahunan. "Dengan performa ini target PPN 2018 diperkirakan akan tercapai," ujar Yustinus.

Sementara itu, untuk penerimaan lainnya yaitu cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), target pemerintah dalam RAPBN 2018 dinilai cukup realisitis. Terkait penerimaan cukai, target penerimaan Cukai dalam RAPBN 2018 yang meningkat hanya 3,73 persen dari realisasi proyeksi 2017 Rp149,81 triliun, terlihat sudah mempertimbangkan kondisi Industri Hasil Tembakau (IHT).

Selama ini, penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) mendominasi penerimaan Cukai yaitu mencapai 95 persen. Dengan turunnya produksi rokok semenjak tahun 2014, penerimaan Cukai otomatis akan tertekan. Penerimaan PNBP terlihat menunjukan peningkatan kinerja, per Juni 2017, kinerja penerimaan PNBP mencapai 30,3 persen. Dengan kinerja tersebut, penerimaan PNBP diperkirakan mencapai Rp341,97 triliun atau melewati target dalam APBNP 2017 sebesar Rp260,2 triliun.