NERACA

Jakarta - Pemerintah memprioritaskan beberapa infrastruktur konektivitas, termasuk pembangunan jalan raya sepanjang 864 km di berbagai wilayah, khususnya juga di wilayah perbatasan yang akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2018.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers RAPBN 2018 dan Nota Keuangan di Jakarta, Rabu (16/8) mengatakan kementeriannya memang direncanakan menjadi salah satu penerima anggaran paling gemuk di 2018 sebesar Rp106,9 triliun, namun sebagian besar atau 70,6 persennya akan dibelanjakan untuk barang modal.

"Dari angagran Rp106,9 triliun dialokasikan pada konektivitas Rp41 triliun untuk bangun memelihara jalan nasional 46 ribu kilometer, kemudian 864 kilometer jalan baru. Kemudian pembangunan jalan tol yang jadi beban pemerintah 25 km," kata Basuki.

Basuki mengatakan dari 864 kilometer jalan baru tersebut, sebagian besar berlokasi di wilayah perbatasan di Kalimantan dan Papua (Proyek Trans Papua). Basuki merinci, selain konektivitas tersebut, proyek lainnya adalah 8.037 meter pembangunan jembatan, 588 meter pembangunan terowongan dan jalan layan, dan pemeliharaan jembatan 497.515 meter.

Selain proyek jalan, dia menjelaskan Kementerian PUPR juga akan membangun proyek infrastruktur sumber daya air, di antaranya, 47 bendungan, sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 106 kilometer, sarana dan prasarana pengamanan pantai 11 kilometer, 54 ribu hektar jaringan irigasi baru, 54 embung, 16 sarana pengendali lahar dan beberapa proyek lainnya.

Kemudian, di sektor cipta karta, PUPR memprioritaskan pembangunan SPAM dengan kapasitas 9372 liter per detik, 667 hektar penanganan infrastryktur kawasan permukiman pedesaan, 1990 hektar penanganan infrastruktur permukiman perkotaan, dan beberaapa proyek lainnya.

Sedangkan di sektor perumahan, pemerintah akan membangun 6238 unit rumah susun, 180 ribu unit rumah swadaya 15.400 unit PSU perumahan, dan lima ribu unit rumah khusus. "Kami diamanahi melalui RAPBN 2018 yakni pembangunan transportasi darat, jalan dan jembatan, dan air, serta perumahan," ujarnya.

Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan juga mendorong target-target pembangunan, seperti penurunan tingkat ketimpangan ekonomi. Dalam RAPBN 2018, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen melalui dukungan konsumsi masyarakat yang terjaga, peningkatan investasi serta perbaikan kinerja ekspor dan impor.

Perkiraan angka itu berdasarkan proyeksi konsumsi rumah tangga dan ekspor yang masing-masing bisa mencapai 5,1 persen, konsumsi pemerintah 3,8 persen, pembentukan modal tetap bruto 6,3 persen dan impor 4,5 persen.

Indikator makro ekonomi lainnya dalam RAPBN 2018 adalah laju inflasi 3,5 persen, nilai tukar Rp13.500 per dolar AS, suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) 48 dolar AS per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,2 juta barel setara minyak per hari.